Inggris Prioritaskan SDM Terampil dari Banyak Negara

Mulai tahun depan, Inggris akan memberikan akses lebih mudah kepada tenaga kerja terampil dari negara non-Uni Eropa untuk bekerja dan tinggal di Inggris.

REUTERS/PETER NICHOLLS

Para pekerja dari Eropa Timur mengepak asparagus di Perkebunan Cobrey di Ross-on-Wye, Inggris, 11 Maret 2019. Pemerintah Inggris, Rabu (19/2/2020), mengumumkan kebijakan imigrasi baru per 1 Januari 2021 guna menghentikan ketergantungan pada tenaga kerja murah dari negara-negara Eropa lainnya.

LONDON, RABU —Sistem imigrasi Inggris berubah. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris memprioritaskan akses yang lebih mudah khusus bagi pekerja terampil dari banyak negara. Ketentuan baru yang akan berlaku mulai 1 Januari 2021 itu merupakan upaya untuk menghentikan ketergantungan pada tenaga kerja murah dari Eropa.

Sistem baru imigrasi yang diumumkan pada Selasa (18/2/2020) itu akan memperlakukan warga UE dan bukan Eropa setara tanpa perbedaan. Dalam sistem baru, para calon pekerja terampil akan dinilai dengan poin, dengan terlebih dahulu melihat keterampilan, kualifikasi, gaji, dan profesinya. Visa akan diberikan hanya kepada mereka yang mengantongi poin cukup.

Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menilai sistem baru itu akan membuka pintu bagi pekerja terampil yang terbaik dan terpandai dari seluruh dunia. Kebijakan ini juga mengakhiri ketergantungan Inggris pada pekerja yang murah dan berketerampilan rendah.

Pekerja imigran terampil yang ada di Inggris saat ini juga harus lulusan perguruan tinggi.

Siapa saja yang ingin bekerja di Inggris harus bekerja dengan gaji setidaknya 33.000 dollar AS per tahun. Saat ini pekerja imigran bukan UE digaji 39.000 dollar AS per tahun. Pekerja imigran terampil yang ada di Inggris saat ini juga harus lulusan perguruan tinggi.

Namun, dalam sistem baru ini syarat pendidikan tinggi tidak dibutuhkan lagi. Pekerja cukup mengantongi ijazah tingkat A yang setara dengan jenjang prauniversitas Inggris. Pada skema baru ini disiapkan jalur khusus bagi ilmuwan, mahasiswa pascasarjana, serta pekerja di bidang kesehatan dan pertanian. Namun, tak ada jalur bagi para imigran pekerja berketerampilan rendah.

(PHOTO BY DANIEL LEAL-OLIVAS / VARIOUS SOURCES / AFP)

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mencoba robot yang dibangun mahasiswa ketika ia berkunjung ke Departemen Matematika di King\'s Maths School, bagian dari King\'s College London University, pada 27 Januari lalu. Pemerintah Inggris mengumumkan skema visa jalur cepat khusus untuk ilmuwan, peneliti, dan ahli matematika. Ini bagian dari sistem imigrasi baru Inggris yang membuka akses lebih mudah pada pekerja terampil dari negara-negara non Uni Eropa.

Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi jumlah imigran yang masuk Inggris yang sekitar 200.000 orang per tahun. Untuk saat ini ratusan ribu warga negara di blok UE bekerja di sektor pertanian, restoran, kesehatan, dan rata-rata mendapat upah (gaji) rendah.

”Kebijakan ini untuk mengakhiri pergerakan imigran yang bebas dan mengambil alih kembali perbatasan kita. Inggris butuh pekerja terampil yang bisa membantu dalam membangun negeri ini,” kata Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel.

Pekerja kurang

Dari sudut pandang industri, jika kebijakan baru ini terlalu ketat, dikhawatirkan akan kian sulit mencari pekerja terutama pekerja berketerampilan rendah yang mayoritas berada di sektor kesehatan.

Para pelaku usaha tak setuju dengan kebijakan baru itu dengan alasan banyak perusahaan yang bergantung pada pekerja imigran. Jika kebijakan baru diberlakukan, dikhawatirkan tak akan cukup pekerja menggarap panen di lahan pertanian, merawat pasien di rumah sakit, dan pekerja restoran.

Partai Buruh, oposisi pemerintah, menilai ketergantungan sektor-sektor tertentu pada pekerja imigran diyakini akan memaksa pemerintah membuat perkecualian. ”Jika hanya visa jangka pendek yang diberikan, nantinya yang akan masuk pekerja dalam kondisi putus asa,” kata juru bicara Partai Buruh, Diane Abbott.

Partai Demokrat Liberal menilai kebijakan baru itu dibuat hanya karena alasan takut kepada orang asing, bukan karena alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial Inggris. (REUTERS/AP)