Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (72) menunda sidang parlemen selama dua bulan setelah kubu oposisi menyiapkan mosi tidak percaya terhadapnya.
Oleh
Elok Dyah Messwati
·2 menit baca
KUALA LUMPUR, RABU—Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (72) menunda sidang parlemen selama dua bulan setelah kubu oposisi menyiapkan mosi tidak percaya terhadapnya. Ketua Majelis Rendah Mohamad Ariff Mohamad Yusof, Rabu (4/3/2020), mengatakan, anggota parlemen akan mengadakan sidang kembali pada 18 Mei 2020. Semula sidang dijadwalkan pada 9 Maret 2020.
Mohamad mengatakan, keputusan itu didasarkan pada perintah Muhyiddin. Namun, tidak ada alasan yang diberikan terkait penundaan itu. Muhyiddin Yassin dilantik sebagai PM Malaysia ke-8 pada Minggu (1/3) menggantikan Mahathir Mohamad yang mengundurkan diri karena bubarnya aliansi Pakatan Harapan.
Muhyiddin memimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) keluar dari Pakatan Harapan (PH) yang memicu keruntuhan koalisi itu. PH memenangi pemilu Malaysia pada Mei 2018 setelah menggulingkan koalisi yang dipimpin Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO).
PPBM akhirnya berkoalisi dengan UMNO dan beberapa partai kecil untuk membentuk pemerintahan mayoritas Melayu. Mahathir mengundurkan diri untuk memprotes langkah itu. Mahathir mencoba untuk kembali dengan dukungan PH, tetapi terlambat. Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI telah menunjuk Muhyiddin yang dianggapnya mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
Sebagaimana diberitakan, Mahathir mengatakan, dia memiliki dukungan mayoritas untuk menjadi PM ketiga kalinya. Mahathir mendesak agar digelar pemungutan suara di parlemen untuk menguji klaim Muhyiddin tentang dukungan mayoritas itu.
Tidak ada tanggapan langsung dari kubu Mahathir terkait penundaan sidang di parlemen. Banyak warga Malaysia yang marah dan menilai apa yang dilakukan oleh Muhyiddin sebagai pengkhianatan suara mereka untuk perubahan dalam pemilu 2018. Mereka menggelar demonstrasi kecil pada akhir pekan untuk ”menolak para pengkhianat”.
Muhyiddin dan Mahathir adalah mantan anggota UMNO ketika mereka membentuk PPBM pada 2016 di tengah kemarahan atas skandal korupsi 1MDB. PPBM kemudian bekerja sama dengan PH dengan kesepakatan Mahathir akan menyerahkan kekuasaan kepada mantan pesaingnya, Anwar Ibrahim. Mahathir mengatakan, dia merasa dikhianati Muhyiddin dan menuduh Muhyiddin telah bersekongkol dengan UMNO untuk merebut kekuasaan dalam waktu yang lama.
Sebaliknya, dalam pidato kenegaraan pada Senin lalu, Muhyiddin menyangkal tudingan bahwa dia pengkhianat dan meminta dukungan publik. Ia berjanji akan membentuk kabinet yang bebas korupsi. Sebagai catatan, beberapa pemimpin UMNO—mitra pendukung Muhyiddin—termasuk mantan PM Najib Razak kini sedang diadili atas tuduhan korupsi dana investasi negara 1MDB.
Muhyiddin sendiri adalah politikus kawakan yang pernah menjadi Wakil PM ketika Najib Razak mengambil alih kekuasaan pada 2009. Namun, Muhyiddin kemudian dipecat pada 2015 setelah dia mengkritik penanganan skandal 1MDB oleh Najib. Di sisi lain, Muhyiddin juga didukung oleh kelompok kanan garis keras. Sejumlah pihak mengkhawatirkan kondisi itu memicu ”ketidakadilan” pada kelompok minoritas. (AP/REUTERS)