Krisis politik Malaysia pasca-mundurnya Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri belum selesai setelah Muhyiddin Yasin dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kelanjutan persidangan kasus korupsi 1MDB dipertanyakan.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
Atas permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, rapat paripurna perdana masa sidang ketiga DPR Malaysia ditunda dua bulan. Rapat itu menjadi ujian bagi kekuasaan Muhyiddin yang baru sepekan dilantik menjadi PM Malaysia.
Rapat perdana itu seharusnya digelar Senin (9/3/2020) ini. Pekan lalu, Ketua DPR Malaysia Mohamad Ariff Md Yusof mengumumkan pembukaan masa sidang akan ditunda sampai 18 Mei 2020. Rapat itu penting karena Pakatan Harapan (PH), pembentuk pemerintahan Malaysia periode 2018-2020, siap menggalang mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin.
”Jika selamat (dari mosi tidak percaya), dia (Muhyiddin) akan punya modal untuk pemerintahannya,” kata peneliti senior Singapore Institute of International Affairs, Oh Ei Sun, sebagaimana dikutip media Malaysia, New Straits Times.
Profesor Madya pada Universiti Malaysia Sarawak, Jeniri Amir, menyebut krisis politik Malaysia hanya selesai jika mosi tidak percaya ditolak parlemen. Masalahnya, mosi itu disokong oleh Mahathir Mohamad. ”Dia (Mahathir) bukan orang yang mudah menyerah,” ujarnya, seperti dikutip media Malaysia lainnya, The Star.
Pengajar Ilmu Politik pada Universitas Utara Malaysia, Azizuddin Sani, mengatakan bahwa peluang Muhyiddin selamat dari mosi tidak percaya adalah 50 persen. Sebab, ia berhadapan dengan Mahathir yang menyebut penunjukan Muhyiddin ilegal karena kekurangan dukungan di parlemen.
Untuk menguatkan pernyataannya, Mahathir menunjukkan daftar 113 anggota DPR Malaysia yang mendukung dirinya tetap jadi PM. Setiap anggota DPR Malaysia butuh dukungan paling sedikit dari 111 rekannya di parlemen agar bisa menjadi PM. Pengumuman Mahathir sama saja menyatakan Muhyiddin hanya disokong oleh 107 anggota parlemen.
Koran Inggris, The Guardian, lewat tajuk rencana pada edisi 3 Maret 2020 menyebut penunjukan Muhyiddin sebagai kudeta oleh kerajaan. Sebab, Istana menggeser pemerintahan hasil pemilu ke pemerintahan yang disokong oleh pihak kalah dalam pemilu. The Guardian merujuk pada Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Malaysia (PAS) yang kalah di pemilu 2018 dan kini jadi bagian koalisi penyokong Muhyiddin.
Kepala Rumah Tangga Istana Negara Malaysia Ahmad Fadil Shamsuddin menyebut tajuk rencana tersebut dibuat tanpa pengetahuan akurat. Penunjukan Muhyiddin dinyatakan sesuai konstitusi.
Istana mengumumkan penunjukan Muhyiddin sehari setelah raja menyatakan tidak ada politisi yang punya cukup dukungan untuk menjadi PM. Selepas mengumumkan itu, raja mengundang para sultan Melayu untuk rapat pada Jumat (28/2/2020). Hasil rapat tidak diumumkan. Walakin, sehari setelah rapat, Istana mengumumkan penunjukan Muhyiddin, mantan Wakil Ketua Umum UMNO sebelum dipecat pada 2015.
Sengketa dengan Istana
Sejumlah pihak di Malaysia mengingatkan bahwa penunjukan PM adalah kewenangan raja. Menentang penunjukan PM sama saja menentang raja. ”Penunjukan PM bukti kebijaksanaan raja,” kata Abdul Aziz Rahman yang memimpin perhimpunan mantan anggota DPR Malaysia, Mubarak, kepada New Straits Times.
Bukan kali ini saja Mahathir berselisih dengan raja dan keluarga kerajaan Melayu. Media Singapura, The Straits Times, pernah melaporkan bahwa Mahathir menyebut Yang Dipertuan Agung XV, Sultan Muhammad V, tidak patuh hukum.
Pernyataan itu dilontarkan menyusul ketegangan Mahathir dan Istana soal penunjukan Tommy Thomas, yang bukan berasal dari kelompok mayoritas, sebagai jaksa agung. Dalam sejarah Malaysia, baru kali itu ada seseorang dari etnis minoritas menjadi jaksa agung.
Sebelum masalah jaksa agung, Mahathir dan Istana juga pernah berselisih. Hal ini saat Muhammad V menunda pelantikan Mahathir sebagai PM setelah PH memenangi pemilu 2018. Pada November 2018, Muhammad V mengumumkan cuti dari jabatannya sebagai Raja Malaysia. Pengumuman itu diikuti hal yang tidak pernah terjadi sejak Malaysia merdeka: raja mengundurkan diri. Muhammad V mundur pada Januari 2019 atau dua tahun sebelum masa jabatannya berakhir.
Bukan kali ini saja Mahathir berselisih dengan raja dan keluarga kerajaan Melayu.
Selepas bersengketa dengan Muhammad V, Mahathir ganti bersitegang dengan keluarga Kesultanan Johor. Mahathir menyebut Malaysia bukan monarki absolut dan rakyat yang berhak memutuskan siapa menteri besar di negara bagian, seperti Johor. Komentar itu memicu kemarahan keluarga Kesultanan Johor.
Keluarga kesultanan Melayu juga marah kala pemerintahan Mahathir berencana meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi. Keluarga kesultanan dan politisi Melayu menuding langkah itu akan menghapus kebijakan yang memprioritaskan Melayu, yang juga didorong Mahathir selama jadi PM periode 1981-2003.
UMNO sigap mendorong protes atas rencana itu. Apalagi, pemerintahan PH bolak-balik menyatakan Malaysia untuk semua. UMNO mendapat momentum di tengah krisis selepas Mahathir mendadak mundur pada pertengahan Februari.
Kasus korupsi 1MDB
Mantan PM Malaysia dan Ketua Umum UMNO Najib Razak, yang kini menjadi terdakwa dalam kasus skandal korupsi dana perusahaan investasi negara, 1MDB, mengunggah foto sedang mengacungkan jempol selepas Muhyiddin dilantik.
Sekretaris Jenderal UMNO Annuar Musa mengatakan, partainya tidak akan mencampuri proses peradilan. Meskipun demikian, ia berharap kasus-kasus yang diduga bermotif politik segera dihentikan prosesnya. Bagi UMNO, sebanyak 42 dakwaan korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan jabatan terhadap Najib bermotif politik. Demikian pula 87 dakwaan sejenis untuk Ketua Umum UMNO Ahmad Zahid.
Sebagian kasus Najib dan Zahid berkaitan. Sementara seluruh kasus Najib terkait seputar dugaan korupsi 4,5 miliar dollar AS dari lembaga investasi Malaysia, 1MDB. Di masa pemerintahannya, kejaksaan menyatakan Najib tidak bersalah. Kala Tommy menjabat, Najib dijerat total 42 dakwaan dalam kasus itu.
Kelanjutan kasus itu, yang kini sedang dipertanyakan, juga menjadi pertarungan politik di Semenanjung Malaya. Sidang Paripurna DPR akan memberi jawabannya. (AFP/REUTERS)