Pemerintah Afghanistan Sepakat Bebaskan 1.500 Anggota Taliban
Ashraf Ghani sepakat membebaskan 1.500 anggota Taliban yang kini ditahan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
REUTERS/BOB STRONG/FILE PHOTO
Sejumlah pria ditahan dalam sebuah ruangan setelah dicurigai sebagai anggota Taliban di Desa Kuhak, Distrik Arghandab, sebelah utara Kandahar, Afghanistan, 9 Juli 2010. Pemerintah Afghanistan sepakat membebaskan 1.500 anggota Taliban yang ditahan di fasilitas pemerintah secara bertahap.
KABUL, KAMIS — Pemerintah Afghanistan bersiap-siap untuk membebaskan 1.500 anggota Taliban yang saat ini mendekam di berbagai fasilitas pemerintah. Keputusan ini merupakan sebuah kemajuan yang signifikan setelah para pihak, Taliban dan Pemerintah Afghanistan, saling bertahan dengan argumentasi masing-masing yang membahayakan proses perdamaian.
Menurut kantor berita Reuters, surat keputusan tentang pembebasan anggota Taliban telah ditandatangani oleh Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Di dalam surat keputusan tersebut juga disebutkan bahwa Taliban harus memberi jaminan tertulis bahwa seluruh anggota yang dibebaskan tidak akan kembali ke medan perang.
Surat keputusan tersebut juga menyebutkan bahwa pelaksanaan pembebasan anggota Taliban itu akan dilaksanakan empat hari setelah surat keputusan tersebut ditandatangani. ”Proses pembebasan 1.500 anggota Taliban itu akan diselesaikan dalam waktu 15 hari. Akan ada pembebasan 100 tahanan setiap harinya,” begitu kutipan surat keputusan.
Kejutan lebih besar disampaikan oleh juru bicara Pemerintah Afghanistan, Sediq Sediqqi. Sediqqi, melalui media sosial Twitter, mengatakan, Pemerintah Afghanistan tidak hanya akan membebaskan 1.500 tahanan, tetapi seluruh tahanan yang berjumlah 5.000 orang.
”Sebanyak 3.500 anggota Taliban akan dibebaskan setelah proses perundingan intra-Afghanistan dimulai,” kata Sediqqi.
Pembebasan anggota Taliban dalam pandangan Zalmay Khalilzad, Utusan Khusus Pemerintah AS, sebagai sebuah langkah besar dan langkah kunci agar kedua pihak bisa duduk bersama melanjutkan perundingan damai. ”Hal itu adalah langkah yang sangat signifikan,” katanya.
(PHOTO BY NOORULLAH SHIRZADA / AFP)
Anggota Taliban dan warga sebuah desa di Distrik Alingar, Provinsi Laghman, bergembira setelah penandatanganan kesepakatan damai dengan Pemerintah AS. Pemerintah Afghanistan sepakat membebaskan 1.500 anggota Taliban yang ditahan di fasilitas pemerintah secara bertahap.
Sebelumnya, Taliban bersikeras agar Pemerintah Afghanistan membebaskan seluruh anggota mereka yang saat ini ditahan di fasilitas milik pemerintah. Pemerintahan Ghani menolak dan menilai tuntutan tersebut tidak tepat dialamatkan kepada mereka karena mereka tidak dilibatkan dalam penentuan substansi nota kesepahaman damai, termasuk di dalamnya soal pembebasan anggota Taliban yang ditahan.
Dampaknya, terjadi eskalasi serangan atas fasilitas militer dan sipil milik Pemerintah Afghanistan selama sepekan setelah nota kesepahaman damai diteken di Doha, Qatar, 29 Februari 2020. Militer Amerika Serikat pun melakukan serangan balasan, yang diklaim sebagai serangan defensif-untuk mempertahankan diri, terhadap basis-basis Taliban.
Surat keputusan yang menurut rencana akan diumumkan oleh Ghani dalam beberapa jam ke depan juga menyatakan pembebasan anggota Taliban akan berjalan paralel dengan proses perundingan intra-Afghanistan. Untuk itu, pemerintah mensyaratkan agar Taliban kembali mengurangi serangannya terhadap pemerintah dan seluruh pihak yang bekerja sama dengan mereka.
Deputi Duta Besar AS untuk PBB Cherith Norman Chalet mengatakan, pimpinan Taliban harus mengambil tindakan yang signifikan untuk mengurangi dan bahkan mengakhiri serangan terhadap basis-basis militer serta kota-kota besar Afghanistan.
”Hal yang terpenting harus dilakukan adalah mengurangi serangan atas militer dan polisi Afghanistan di wilayah-wilayah pinggiran hingga perdesaan. Tindakan itu untuk memberikan ruang bagi pelaksanaan perundingan agar perdamaian bisa tercapai,” katanya.
Tim negosiator
Selain berhadapan dengan Taliban, pemerintahan Ghani juga harus berhadapan dengan rivalnya pada pemilihan presiden lalu, Abdullah Abdullah. Apalagi setelah Abdullah mengklaim kemenangan pada pemilihan presiden lalu yang membuat terjadinya dualisme kepresidenan di negara tersebut.
Pada saat yang sama, Pemerintah Afghanistan juga harus memulai perundingan intra-Afghanistan yang seharusnya dimulai 10 Maret ini di Norwegia. Terjadinya dualisme pemerintahan ini membuat perundingan tertunda.
REUTERS/IBRAHEEM AL OMARI
Ruangan yang digunakan untuk penandatanganan nota kesepahaman damai antara Taliban dan Pemerintah AS di Hotel Sheraton, Doha, Qatar, tengah dibersihkan. Kini, perundingan intra-Afghanistan menjadi penting untuk kelanjutan proses perdamaian di negara tersebut.
Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce mengecam terjadinya dualisme di Afghanistan. Secara eksplisit, dia menuding Abdullah menghambat proses perdamaian dengan klaimnya.
Titik terang perundingan intra-Afghanistan ada setelah Ghani dikabarkan memberikan tempat pada utusan Abdullah untuk terlibat sebagai anggota tim perundingan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, mengatakan, Ghani akan membentuk tim perunding yang lebih inklusif dalam beberapa hari mendatang. (AFP/REUTERS)
