Covid-19 Percepat Mandat bagi Gantz untuk Bentuk Pemerintah Koalisi di Israel
Media Israel meragukan kemampuan Benny Gantz mampu membentuk pemerintahan yang melibatkan Joint List dan Yisrael Beiteinu karena visi dua partai tersebut bertentangan. Joint List anti-zionis, Yisrael Beiteinu anti-Arab.
Oleh
MUSTHAFA ABD RAHMAN, DARI KAIRO, MESIR
·4 menit baca
KAIRO, KOMPAS — Menyebarnya wabah Covid-19 di Israel saat ini ikut memengaruhi situasi politik di negara itu. Pemimpin oposisi Benny Gantz, Senin (16/ 3/2020), mendapat mandat resmi untuk berupaya membentuk pemerintahan agar Israel segera melakukan langkah-langkah mengatasi wabah Covid-19.
Harian Israel, The Jerusalem Post, Senin, melaporkan bahwa korban positif Covid-19 di Israel mencapai 248 orang. Harian itu memberitakan, Presiden Israel Reuvin Rivlin pada Minggu malam lalu memanggil ketua Partai Likud, Benjamin Netanyahu, dan Ketua Gerakan Biru-Putih, Benny Gantz.
Rivlin membahas dengan Netanyahu dan Gantz tentang kemungkinan dibentuk pemerintah darurat persatuan nasional antara Likud dan Gerakan Biru-Putih agar Israel segera bisa fokus menangani dan sekaligus menanggulangi merebaknya wabah Covid-19.
Netanyahu, yang telah mendeklarasikan kemenangan pada pemilu, 2 April, mendapat pukulan telak di parlemen. Sebanyak 61 dari 120 anggota parlemen mendukung Gantz dan berkonsultasi dengan Rivlin. Dalam upacara yang disiarkan televisi, Rivlin memberi Gantz waktu 28 hari plus opsi perpanjangan dua pekan untuk membentuk pemerintahan koalisi.
Namun, pendukung Gantz mencakup pihak-pihak oposisi, antara lain aliansi partai-partai Arab, Joint List, dan faksi ekstrem kanan Yisrael Beiteinu pimpinan mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman, yang bisa memperumit upaya pembentukan pemerintahan tanpa dukungan luas.
Netanyahu dan Lieberman telah mengusulkan ”pemerintah darurat nasional” selama enam bulan, gabungan antara Gerakan-Biru Putih dan Partai Likud, guna menanggulangi krisis wabah Covid-19.
”Saya berjanji, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan dalam beberapa hari untuk membentuk pemerintahan seluas dan sepatrotik mungkin,” ujar Gantz dalam upacara pencalonan dirinya.
Seperti diberitakan The Jerusalem Post, pemerintah darurat persatuan nasional dicanangkan akan berlangsung selama empat tahun itu dan akan dipimpin bergantian antara Netanyahu dan Gantz. Netanyahu akan memimpin pada tahun pertama, sedangkan Gantz pada tahun kedua dan ketiga. Adapun pada tahun terakhir atau tahun keempat Netanyahu akan kembali memimpin.
Menurut Rivlin, tidak mungkin terus terjadi kejumudan politik di Israel di tengah begitu cepat menyebarnya Covid-19 di negara itu. Kurang dari setahun, Israel menggelar tiga kali pemilu yang tak menghasilkan pemerintahan. Selain itu, Netanyahu juga menghadapi dakwaan korupsi, yang selama ini selalu dibantahnya.
Hasil pemilu parlemen Israel pada 2 Maret lalu menunjukkan, Partai Likud meraih 36 kursi dan Gerakan Biru-Putih mendapat 33 kursi.
Opsi kedua
Harian The Jerusalem Post dan Haaretz melansir, jika Gantz gagal membentuk pemerintah darurat persatuan nasional bersama Netanyahu, opsi kedua adalah Gantz bisa membentuk pemerintah minoritas yang terdiri dari Gerakan Biru-Putih, Yisrael Beiteinu, dan koalisi Buruh-Gesher-Meretz plus didukung dari luar oleh Joint List.
Kekuatan kubu Tengah-Kiri plus Joint List dan Yisrael Beiteinu di Knesset adalah 62 kursi, dengan rincian Gerakan Biru-Putih 33 kursi, Koalisi Buruh-Meretz-Gesher 7 kursi, Joint List 15 kursi, dan Yisrael Beiteinu 7 kursi.
Namun, media Israel masih meragukan Gantz mampu membentuk pemerintahan yang melibatkan Yisrael Beiteinu dan Joint List karena visi dua partai tersebut bertentangan. Yisrael Beiteinu adalah partai zionis yang anti-Arab. Sebaliknya, Joint List adalah partai Arab yang anti-zionis. Gantz harus bekerja keras untuk bisa menyatukan dan menjembatani perbedaan visi partai Yisrael Beiteinu dan Joint List.
Sementara itu, Netanyahu terus berupaya memolitisasi merebaknya wabah Covid-19 tersebut. Proses pengadilan Netanyahu dalam kasus dakwaan korupsi ditunda dari 17 Maret ini ke 24 Mei mendatang, dengan dalih merebaknya wabah Covid-19 di Israel saat ini.
Netanyahu menyebut, semua partai politik di Israel ikut memikul tanggung jawab atas merebaknya wabah Covid-19. Ia menyerukan partai-partai politik segera bergabung dengan pemerintah koalisi yang dipimpinnya untuk segera menghadapi Covid-19.
Seperti diketahui, merebaknya Covid-19 di Israel saat ini sangat berdampak pada semua sektor kehidupan di negara itu. Pemerintah Israel melarang semua acara yang melibatkan manusia dalam skala besar, seperti rapat, pesta dan konferensi, serta melarang warga Israel bepergian ke luar negeri untuk ikut serta dalam forum konferensi internasional.
Israel juga memberlakukan karantina terhadap semua warga Israel yang kembali dari luar negeri, khususnya dari Eropa dan Asia Timur. Bandar Udara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv menutup penerbangan dari Eropa, China, dan negara-negara Asia Timur lainnya. (AP/AFP/REUTERS/SAM)