Perdana Menteri Zurfi mempunyai waktu 30 hari untuk membentuk kabinet yang kemudian harus diajukan ke Parlemen Irak untuk mendapatkan dukungan.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AFP/ IRAQI PRESIDENCY MEDIA OFFICE
Foto yang dikeluarkan kantor media Kepresidenan Irak, Selasa (17/3/2020), ini memperlihatkan Presiden Barham Saleh (kiri) bertemu dengan Adnan al-Zurfi, yang dicalonkan sebagai perdana menteri Irak, di Baghdad.
BAGHDAD, RABU — Untuk mengakhiri krisis politik di Irak selama satu bulan terakhir, Presiden Barham Salih menunjuk Adnan al-Zurfi (54) sebagai perdana menteri Irak. Zurfi mempunyai waktu 30 hari untuk membentuk kabinet yang kemudian harus diajukan ke parlemen untuk mendapatkan dukungan.
Zurfi adalah mantan gubernur Najaf yang memimpin kelompok parlemen Nasr dari mantan PM Haider al-Abadi. Ia menggantikan posisi pejabat sementara PM Adel Abdul Mahdi yang mengundurkan diri Desember lalu. Mahdi mundur menyusul unjuk rasa besar-besaran yang memprotes Pemerintah Irak terkait tuduhan praktik-praktik korupsi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar warga, serta terlalu tergantung pada Iran.
Dalam penyataan tertulis, Selasa (17/3/2020), Zurfi menjanjikan akan ada pemilu dalam satu tahun ini untuk membentuk kabinetnya dan berjanji merespons tuntutan pengunjuk rasa yang berlangsung selama berbulan-bulan.
Pengunjuk rasa mendorong papan untuk berlindung saat mereka menggelar aksi di lapangan Khellani, Baghdad, Irak, Jumat (4/10/2019).
Zurfi dulu tergabung dalam Partai Dawa, kekuatan oposisi diktator Saddam Hussein yang digulingkan dalam invasi Amerika Serikat pada 2003. Ia pernah tinggal di AS selama bertahun-tahun sehingga memiliki dua kewarganegaraan. Ia harus menanggalkan kewarganegaraan AS-nya jika menjadi PM.
Di parlemen, Zurfi kemungkinan akan didukung sebagian dari partai Syiah, Kurdi, dan faksi Sunni. Namun, ia tidak akan didukung blok Fatah yang menjadi mayoritas terbesar kedua di parlemen. ”Kami menolak langkah inkonstitusional presiden,” sebut pernyataan dari Fatah, sayap politik jaringan militer Hased al-Shaabi, termasuk faksi yang beraliansi dengan Iran.
Di parlemen, Zurfi kemungkinan akan didukung sebagian dari partai Syiah, Kurdi, dan faksi Sunni.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, rakyat Irak menginginkan pemerintahan yang mampu menjaga kedaulatan Irak, menyediakan kebutuhan dasar, bebas korupsi, dan melindungi hak asasi manusia. ”Jika Zurfi bisa memenuhi ini semua, ia akan mendapat dukungan dari AS,” kata Pompeo di media sosial Twitter-nya.
Seorang pejabat senior Irak menceritakan, selama beberapa hari terakhir faksi-faksi politik berdebat mencari PM yang tidak akan menimbulkan konfrontasi. Awalnya Mohammad Allawi yang ditunjuk, tetapi tidak berhasil membentuk kabinet hingga 2 Maret lalu. Karena gagal, Presiden Salih diberi batas waktu 15 hari untuk menunjuk PM.
Penunjukan Zurfi sebagai PM terjadi di saat Irak tengah diguncang masalah bertubi-tubi, seperti unjuk rasa selama hampir enam bulan, harga minyak yang jatuh, pandemi Covid-19, dan serangan-serangan roket.
AFP/MOHAMMED SAWAF
Kerusakan di bandara di Karbala, salah satu kota suci di Irak, Jumat (13/ 3/2020), setelah bandara itu digempur AS sebagai balasan atas serangan roket-roket pada pangkalan militer AS di Irak.
Dua roket mengenai pangkalan militer Besmaya yang digunakan pasukan koalisi AS dan NATO, Selasa lalu, dan ke arah zona hijau yang menjadi markas kantor-kantor kedutaan besar asing, termasuk AS. Total terdapat 25 serangan roket yang menyasar Kedubes AS di Baghdad atau markas-markas yang digunakan pasukan asing sejak Oktober lalu. Sebanyak 3 tentara AS, 1 tentara Inggris, dan 1 tentara Irak tewas.
Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi AS menyalahkan Kataib Hezbollah, faksi di Hashed al-Shaabi yang didukung Iran. Pasukan AS dua kali mengebom tempat penyimpanan senjata Kataib Hezbollah di Irak. Mayor Jenderal Qasem Soleimani asal Iran, Komandan Brigade Al-Quds Pasukan Garda Revolusi Iran, tewas dalam serangan pesawat nirawak AS, Januari lalu. (REUTERS/AFP)
