Penjara yang penuh sesak di Iran berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19. Untuk itulah Teheran membebaskan sementara puluhan ribu tahanan dari penjara. Sebagian dari tahanan itu juga mendapat pengampunan.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·2 menit baca
KHAMENEI.IR/ HANDOUT VIA REUTERS
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei melambaikan tangannya pada ribuan warga di Stadion Azadi di Teheran, 4 Oktober 2018. Khamenei memberikan pengampunan pada 10.000 tahanan menyusul pembebasan sementara puluhan ribu tahanan karena Covid-19.
DUBAI, KAMIS — Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akan mengampuni 10.000 tahanan termasuk tahanan politik dalam rangka tahun baru Iran, Nowruz.
”Mereka yang akan diampuni tidak akan kembali ke penjara, hampir separuh dari tahanan terkait keamanan akan diampuni juga,” kata juru bicara kehakiman, Gholamhossein Esmaili, dalam siaran televisi milik pemerintah, Rabu (18/3/2020).
Sehari sebelumnya, Esmaili mengatakan bahwa Iran telah, untuk sementara, membebaskan sekitar 85.000 tahanan dari penjara, termasuk tahanan politik, sebagai respons atas pandemi Covid-19.
”Tahanan yang sudah dibebaskan sementara tidak perlu kembali ke penjara setelah diampuni oleh pemimpin tertinggi,” ujar Esmaili.
”Poin utama yang belum terjadi sebelumnya adalah pengampunan ini berlaku juga bagi tahanan yang terkait kasus keamanan dengan vonis kurang dari 5 tahun penjara,” kata Esmaili.
KANTOR KEPRESIDENAN IRAN VIA AP
Foto yang dirilis oleh kantor kepresidenan Iran ini memperlihatkan Presiden Hassan Rouhani (tengah) berbicara ketika berkunjung ke sebuah jalan tol yang menghubungkan Teheran dengan wilayah utara Iran, Selasa (25/2/2020). Dalam pidatonya, Selasa (26/2/2020), Rouhani mencari cara untuk meyakinkan warganya bahwa Iran akan bisa melalui wabah Covid-19.
Meski begitu, Esmaili tidak menyebutkan apakah kebijakan pengampunan ini berlaku juga pada Nazanin Zaghari-Ratcliffe, seorang warga Inggris-Iran, yang dibebaskan sementara selama dua minggu pada Selasa lalu.
Menurut laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia di Iran, Javaid Rehman, yang disampaikan pada Dewan HAM PBB Januari lalu, Iran memiliki 189.500 tahanan. Termasuk dalam tahanan adalah ratusan orang yang ditahan selama atau setelah protes antipemerintah November tahun lalu.
Pandemi Covid-19 telah membuat PBB dan Amerika Serikat menyerukan Iran agar membebaskan tahanan politik, termasuk warga asing dan warga dengan kewarganegaraan ganda, dari penjara Iran yang penuh sesak dan penyakit.
Washington telah memberikan peringatan kepada Iran bahwa AS akan meminta pertanggungjawaban Teheran jika ada warga AS yang meninggal di penjara Iran.
Pasukan elite Iran Garda Revolusi telah menahan puluhan warga asing dan warga dengan kewarganegaraan ganda dalam beberapa tahun terakhir, termasuk warga AS, Inggris, Kanada, Australia, Perancis, Swedia, Belanda, dan Lebanon.
Teheran menyangkal telah menahan orang dengan alasan politik. Mayoritas tuduhan yang ditujukan pada para tahanan adalah mata-mata.
FREE NAZANIN CAMPAIGN / AFP)
Dalam foto yang dirilis oleh gerakan Free Nazanin pada 23 Agustus 2018 memperlihatkan Nazanin Zaghari-Ratcliffe (kanan) memeluk putrinya, Gabriella, di Damavand, Iran, setelah dibebaskan dari penjara selama tiga hari. Ratcliffe, seorang wanita Inggris-Iran yang menjalani hukuman penjara 5 tahun di Teheran karena hasutan, dibebaskan dari penjara selama dua minggu pada 17 Maret 2020.
Pada Juni 2019, Iran membebaskan Nizar Zakka, pengusaha asal Lebanon yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) AS setelah 4 tahun dipenjara. Tahun lalu, Iran juga membebaskan Xiyue Wang, warga AS yang dipenjara 3 tahun dengan tuduhan mata-mata.
Teheran juga telah menyeru Pemerintah AS untuk membebaskan puluhan warganya yang ditahan di AS karena melanggar sanksi terkait program nuklir.
Perselisihan antara AS dan Iran telah lama terjadi. Hubungan kembali memanas sejak 2018 ketika Washington secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir dan memberlakukan sanksi yang kemudian melumpuhkan ekonomi Teheran. Sejak saat itu, Teheran telah mengurangi komitmennya terhadap kesepakatan nuklir 2015. (REUTERS)
