AS dan Taliban Kembali Bahas Perdamaian Afghanistan di Doha
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan bertemu dengan Mullah Baradar, pimpinan juru runding Taliban, untuk membicarakan kelanjutan proses damai di Afghanistan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
DOHA, SELASA — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dijadwalkan akan bertemu dengan pimpinan kelompok Taliban sekembalinya dari Afghanistan, Senin (23/3/2020) waktu setempat atau Selasa ini WIB. Pompeo akan membicarakan kelanjutan proses perdamaian di Afghanistan, termasuk perundingan intra-Afghanistan, yang kini terhenti.
Pompeo dijadwalkan bertemu dengan pimpinan juru runding Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, di pangkalan militer Al Udeid, Doha, Qatar, Selasa ini. Pangkalan militer Al Udeid selama satu tahun terakhir digunakan oleh pasukan koalisi dan negara-negara Teluk sebagai basis penempatan militer mereka selama perundingan berlangsung.
”Menteri Luar Negeri Mike Pompeo akan bertemu pimpinan juru runding Taliban, Mullah Baradar, dan timnya di Doha. Dia mendesak agar Taliban tetap menepati janjinya sesuai nota kesepahaman damai yang telah ditandatangani,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, Selasa (24/3/2020).
Pasca-penandatanganan nota kesepahaman damai antara AS dan Taliban pada 29 Februari 2020, seharusnya perundingan lanjutan antara kelompok Taliban dan Pemerintah Afghanistan sudah mulai berlangsung. Rencana semula, perundingan intra-Afghanistan yang difasilitasi Pemerintah AS dan Qatar akan dimulai 10 Maret di Norwegia.
Namun, perundingan itu belum berjalan karena ada ketidaksepakatan antara Presiden Afghanistan terpilih Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, pesaingnya di pemilu negara tersebut, mengenai susunan tim perundingan yang mewakili Pemerintah Afghanistan.
Beberapa hari lalu Utusan Khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, melakukan pembicaraan secara daring melalui aplikasi Skype dengan pimpinan Taliban dan Pemerintah Afghanistan untuk memulai tahapan pembebasan tahanan dari kedua belah pihak. Namun, pembicaraan menemui jalan buntu.
Pemerintahan Ghani sebelumnya telah menyepakati untuk membebaskan 1500 tahanan Taliban yang ditahan di sejumlah fasilitas milik pemerintah. Setelah pembebasan secara bertahap ini selesai, menyusul berikutnya 3.500 tahanan Taliban lainnya akan dibebaskan. Namun, kembali lagi, hal itu belum terealisasi.
Pemerintah AS memuji ketaatan Taliban dalam pelaksanaan nota kesepahaman damai. ”Mereka berjanji mengurangi tindakan kekerasan dan serangan terhadap AS dan koalisi. Secara garis besar, mereka telah melaksanakannya,” kata Pompeo.
Pemotongan bantuan
Perjalanan ke Afghanistan di tengah-tengah pandemi Covid-19 tidak memberikan hasil yang diinginkan Pompeo. Ia, yang berharap bisa memfasilitasi konflik antara Ghani dan Abdullah, malah berhadapan dengan sikap keras kepala keduanya. Ghani dan Abdullah, gagal membentuk pemerintahan bersama sebagai solusi atas konflik mereka.
Kebuntuan pertemuan tersebut membuat Pompeo, mewakili Pemerintah AS, memutuskan untuk memotong bantuan terhadap pemerintah Afghanistan senilai 1 miliar dollar AS.
”Pemerintah AS sangat menyesalkan bahwa Presiden Ghani dan Abdullah tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang inklusif, pemerintahan yang diharapkan mampu menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh Afghanistan, juga keberlanjutan proses perdamaian dan keamanan serta untuk memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Afghanistan,” kata Pompeo.
Pernyataan keras ini disampaikan Pompeo karena kedua pria tersebut dinilai tidak mampu bekerja sama untuk melanggengkan proses perdamaian. Sebaliknya, sikap keras kepala kedua orang itu dinilai Pompeo membahayakan keberlangsungan proses damai di Afghanistan.
Pompeo menyatakan, Pemerintah AS sangat kecewa dengan tindakan kedua pria tersebut dan menyatakan sikap keras kepala mereka berdua bisa mengancam hubungan baik AS dan Afghanistan. Bahkan, sikap keras kepala kedua pria itu, menurut Pompeo, tidak menghargai warga Afghanistan, AS, dan anggota pasukan koalisi yang telah mengorbankan nyawa, harta benda, serta upaya mereka untuk membangun masa depan Afghanistan yang lebih baik.
Lebih lanjut Pompeo mengatakan, ketidakmampuan kedua pria itu bekerja sama membahayakan kepentingan AS di negara tersebut. Sikap keduanya menjadi dasar bagi AS untuk mengkaji ulang seluruh program bantuan bagi Afghanistan, yang dimulai dengan pemotongan bantuan senilai 1 miliar dollar AS pada 2020.
”Secara tegas kami menyatakan pada pimpinan Afghanistan, kami tidak akan mendukung kegiatan operasional keamanan yang memiliki motivasi politik atau mendukung pimpinan politik yang memerintahkan kegiatan operasi keamanan seperti itu,” kata Pompeo.
Pemerintah AS tetap pada komitmen semula untuk secara bertahap menarik pulang pasukannya dari Afghanistan, seperti tertera pada nota kesepahaman damai 29 Februari lalu. Pompeo juga mengatakan, Pemerintah AS akan meninjau ulang kembali pemotongan bantuannya apabila Ghani dan Abdullah sepakat untuk membentuk pemerintahan bersama.
Untuk membuktikan niat baik AS, Pompeo mengatakan, Pemerintah AS akan memberikan bantuan senilai 15 juta dollar AS kepada Pemerintah Afghanistan guna membantu menghadapi wabah Covid-19 di negara tersebut. AP/REUTERS)