Kesehatan merupakan bidang sangat penting bagi ketahanan sebuah negara. Apa artinya jalan raya yang lebar, jembatan yang baru, pencakar langit yang mengilap ketika respons kesehatan sebuah negara buruk.
Oleh
·6 menit baca
AFP/STR
Pekerja membuat masker untuk ekspor di sebuah pabrik, di Lianyungang, Provinsi Jiangsu, China, 26 Maret 2020.
Menyambut kemerdekaan ke-75 tahun Indonesia pada 17 Agustus 2020 dan ulang tahun ke-55 harian Kompas pada 28 Juni, harian Kompas mengadakan rangkaian diskusi panel menyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045. Setelah diskusi pertama pada Januari silam, digelar diskusi kedua pada Februari yang dihadiri panelis Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Marsekal Madya Fadjar Prasetyo, peneliti Center for Strategic Risk Assessment Kusnanto Anggoro, pengajar FISIP Universitas Indonesia Inaya Rakhmani, serta Head of Department of International Relations Centre for Strategic and International Studies Jakarta Shafiah Muhibat. Laporan diskusi dirangkum Ninuk M Pambudy, A Tomy Trinugroho, Anthony Lee, dan Edna Caroline Pattisina, serta disajikan di halaman 18 dan Kompas.id.
Serangan virus korona baru telah meremukkan perekonomian. Manufaktur, otomotif, retail, perdagangan, pariwisata, penerbangan, restoran, dan bisnis olahraga terdampak serius. Tak ada satu pun negara di dunia yang tidak kewalahan membendung penularannya. Cita-cita angka pertumbuhan yang optimistis dalam rangka menuju Indonesia emas 2045 harus dikubur dalam-dalam. Jangankan tumbuh satu atau dua persen, bertahan agar tidak didera pertumbuhan negatif pun mungkin sangat berat.
Dengan situasi mutakhir ini, terlihat bahwa kesehatan merupakan bidang sangat penting bagi ketahanan sebuah negara. Apa artinya jalan raya yang lebar, jembatan yang baru, pencakar langit yang mengilap ketika respons kesehatan sebuah negara buruk. Rencana pembangunan ekonomi yang sudah disiapkan harus disusun ulang, dana dalam jumlah besar dialokasikan semata-mata untuk mengatasi problem kesehatan yang muncul. Kini rasanya semua pembicaraan mengarah pada pemberian bantuan bagi pusat layanan kesehatan dan warga yang terdampak akibat penerapan pembatasan fisik, sehingga pembahasan peningkatan belanja persenjataan atau pembangunan kota anyar, apa boleh buat, ditunda dulu.
”Serangan” virus korona baru memperlihatkan bahwa ketahanan suatu negara ditentukan oleh kinerja pemerintahan. Ketahanan negara dibangun lewat kesiapan institusi sipil dan jejaring di antara mereka. Kementerian Pertahanan yang tugas utamanya fokus pada pertahanan militer mungkin tetap memiliki peran dalam membangun ketahanan, tetapi sebagian besar kontribusi itu tetap berasal dari berbagai instansi atau lembaga lain yang mengurusi bidang non-militer.
Ketahanan negara dibangun lewat kesiapan institusi sipil dan jejaring di antara mereka.
Urusan membangun ketahanan Indonesia terhadap serangan siber yang mengancam sistem telekomunikasi nasional atau pusat data (data center), misalnya, menjadi tanggung jawab institusi yang mengurusi telekomunikasi serta informatika. Organisasi sipil yang menghimpun ahli telekomunikasi dan informatika harus diikutsertakan melalui protokol yang memungkinkan pelibatan mereka secara cepat ketika ancaman muncul.
Upaya menangkal virus korona baru, atau mungkin pandemi yang akan datang, tak hanya harus ditangani oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga oleh lembaga-lembaga penelitian kesehatan atau biologi di seluruh Indonesia. Bagaimana jaringan antar-institusi ini dibangun, sehingga merespons cepat saat terjadi wabah penyakit menular, merupakan bagian dari pekerjaan menciptakan ketahanan nasional. Masalah ini tak ada kaitannya dengan peluru, tank, rudal, dan kendaraan baja pengangkut personel.
Terkait kesehatan, perlu pula diingat bahwa ketahahan Indonesia ditentukan rumah sakit di daerah serta kapasitas dinas kesehatan di berbagai kota/kabupaten serta provinsi. Kegagalan sebuah wilayah membendung penyakit menular, maka dampaknya dirasakan provinsi tetangga yang sudah memiliki institusi dan jaringan layanan kesehatan sangat memadai. Pembangunan keandalan tata kelola layanan kesehatan di daerah menjadi kunci penting ketahanan Indonesia menghadapi pandemi yang tak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di masa mendatang.
Politik identitas
Dalam perjalanan menuju 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia juga menghadapi tantangan menguatnya politik identitas. Di berbagai negara, politik identitas muncul pula meski gradasi dan intensitasnya bergantung pada konteks kesejarahan dan lokalitas masing-masing. Problem struktural yang memunculkan politik identitas ialah ketimpangan. Menurut para ahli, hal ini merupakan dampak dari perekonomian liberal, pembukaan pasar bebas, dan makin derasnya arus migrasi orang serta jasa sejak 1980-an, yang menjadi fenomena pasca-Perang Dunia II. Masalah tersbeut juga dipicu kian mundurnya pemerintah dari penyediaan layanan dasar, seperti sosial, pendidikan, dan perumahan.
Kompas/AGUS SUSANTO
Warga mencari ikan di Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, 19 Februari 2020, dengan latar belakang permukiman tak layak. Ketimpangan dapat memicu menguatnya politik identitas.
Kehadiran kota mandiri, misalnya, dinilai menciptakan segregasi ruang. Kelompok menengah atas yang mapan tinggal di lokasi-lokasi tersebut dan membelanjakan uang untuk mendapatkan layanan dasar secara privat, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Dana mereka tidak memperkuat pengelolaan pelayanan sosial oleh negara, yang diandalkan oleh kelas menengah rentan. Padahal, kontribusi kelas menengah atas diperlukan untuk membangun sistem layanan dasar yang menjaga seluruh warga Indonesia. Di sisi lain, perbedaan kasatmata layanan yang dinikmati oleh kelas menengah atas dan kelas menengah rentan dapat memicu ketegangan.
Di tengah berbagai ancaman tersebut, secara ekstrenal Indonesia juga masih menghadapi ancaman konflik bersenjata dalam perjalanan menuju 100 tahun kemerdekaannya. Perang yang menggunakan peluru dan berbagai persenjataan lain tetap bakal terjadi. Namun, karakternya berbeda dengan dulu. Perang pada tahun-tahun mendatang terjadi begitu saja tanpa melalui sebuah deklarasi terlebih dahulu. Accidental war ini juga akan berlangsung dalam waktu singkat.
Perang semacam itu menuntut dukungan teknologi mutakhir, mulai dari instrumen pemantau yang canggih hingga pesawat pengebom tanpa awak. Kemampuan mengerahkan dalam waktu cepat pasukan sangat terlatih yang didukung instrumen berteknolgi canggih menjadi keniscayaan. Pembangunan kekuatan militer pun diarahkan ke sana.
Menuju 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia perlu pula lebih cermat memperhatikan arah perkembangan geopolitik. Kebangkitan China dan kontestasi pengaruh negara itu dengan Amerika Serikat menjadi warna dominan wajah dunia pada masa mendatang. Sengketa di Laut China Selatan, perkuatan militer di kawasan perairan tersebut, termasuk di Samudra Pasifik serta Samudra Hindia, akan terus terjadi.
Kebangkitan China dan kontestasi pengaruh negara itu dengan Amerika Serikat menjadi warna dominan wajah dunia pada masa mendatang.
Perhitungan bahwa kawasan Pasifik dan Asia Timur akan menjadi titik panas baru tecermin antara lain pada pada kebijakan pertahanan militer AS. The Wall Street Journal, 22 Maret 2020, menulis tentang kebijakan transformasi besar-besaran Korps Marinir AS berjangka 10 tahun. Target transformasi ini mengalihkan kekuatan marinir dari fokus menghadapi perlawanan di Timur Tengah ke tantangan kehadiran China di Pasifik Barat. Marinir disiapkan memiliki kemampuan gesit berpindah dari satu pulau ke pulau lain dalam menghadapi kekuatan angkatan laut China.
Guna membangun diri sebagai pasukan yang tangguh dengan anggaran terbatas, Marinir AS akan menyingkirkan semua tank, mengurangi pesawat, dan menekan jumlah tentara dari 189.000 menjadi 170.000 orang. Transformasi besar marinir tersebut merupakan hasil simulasi pertempuran rahasia selama bertahun-tahun yang kemudian memperlihatkan rudal dan Angkatan Laut China akan menekan keunggulan AS di kawasan Pasifik.
Dari sisi hubungan luar negeri, Indonesia perlu merumuskan lebih tajam lagi politik luar negeri pada tahun-tahun mendatang. Bagaimana politik bebas aktif yang selama ini diusung Indonesia akan diimplementasikan secara konkret di tengah pertarungan pengaruh AS-China di kawasan Pasifik dan Laut China Selatan? Sengketa wilayah di Laut China Selatan antara China dan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk kehadiran perahu nelayan China di Laut Natuna Utara, memberi tantangan bagi perumusan politik luar negeri RI.
