Jepang Siapkan Stimulus Ekonomi Terbesar dan Status Darurat
Pemerintah Jepang memutuskan untuk menerapkan status negara dalam keadaan darurat. Ekonomi yang masih bisa berjalan menjadi pertimbangan dibandingkan kebijakan lockdown. Stimulus ekonomi pun disiapkan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
FRANCK ROBICHON / POOL / AFP
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (kiri) berbicara selama pertemuan darurat di kediaman perdana menteri di Tokyo, 6 April 2020, untuk membahas langkah-langkah penanggulangan penyakit akibat virus korona baru.
TOKYO, SELASA - Pemerintah Jepang mengupayakan semua cara untuk menghentikan penyebaran penyakit Covid-19 di negaranya dan bersiap untuk menghadapi dampak ekonomi yang timbul. Pemerintah juga bersiap untuk menetapkan status negara dalam keadaan darurat pada wilayah terbatas, yaitu Tokyo, Osaka, Fukuoka dan empat prefektur lainnya.
Sedangkan untuk menghadapi badai krisis ekonomi akibat pandemi global penyakit Covid-19, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berencana akan mengumumkan paket stimulus ekonomi sebesar 108 triliun yen atau setara 1 triliun dollar pada Selasa (7/4/2020).
Abe mengatakan, pemerintah memilih untuk tidak menerapkan penutupan atau isolasi total wilayah Jepang setelah berkonsultasi dengan banyak pihak. Dia menilai, status negara dalam keadaan darurat membuat pemerintah lebih leluasa untuk bertindak dan melangkah dalam menghambat penyebaran Covid-19. Pada saat yang sama, status itu juga tidak membuat kegiatan ekonomi berhenti total.
Lebih lanjut Abe mengatakan, status negara dalam keadaan darurat akan berlaku untuk jangka waktu satu bulan ke depan. Dengan itu gubernur memiliki otoritas untuk meminta warga tetap tinggal di rumah atau untuk meminta pengusaha menutup kegiatan usaha mereka.
Tak hukum warga
PM Jepang juga mengatakan, pihak berwenang tidak akan menghukum warga yang mengabaikan status darurat. Namun, Abe meminta warga menghormati pemilik otoritas. Kondisi ini jauh berbeda dengan negara-negara yang menerapkan penutupan total yang memberi kewenangan pada militer atau polisi menghukum warga yang melanggar aturan pemerintah.
Keputusan Abe tersebut sejalan dengan usulan Gubernur Tokyo Yuriko Koike yang lebih memilih penerapan status negara dalam keadaan darurat dibandingkan isolasi penuh.
Dengan itu Tokyo akan memulai proses pemindahan pasien tanpa gejala Covid-19 ke hotel dan penginapan lainnya untuk mereka. Ruangan isolasi di rumah sakit yang sudah dikosongkan akan diisi pasien yang benar-benar membutuhkan perawatan intensif.
YOSHITAKA SUGAWARA/KYODO NEWS VIA AP
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat berbicara dengan para jurnalis usai melakukan pertemuan di kantor perdana menteri di Tokyo, Jepang, 6 April 2020.
Direktur Institut Kesehatan Masyarakat di King’s College, London, Inggris, Kenji Shibuya, menilai, Abe terlambat mengambil keputusan itu karena sudah banyak warga yang terinfeksi. Seharusnya sudah diberlakukan paling lambat pada 1 April lalu.
Pemerintah Jepang diduga enggan segera memberlakukan status keadaan darurat karena memori masa lalu yang pahit khususnya pelanggaran hak sipil saat Perang Dunia II. Perlindungan hak-hak sipil seperti itu diatur di dalam konstitusi pascaperang yang dibuat Amerika Serikat.
”Konstitusi Meiji (pra perang) punya kekuatan seperti itu dan terjadi banyak pelanggaran hak. Konstitusi yang sekarang berlandaskan ide penghargaan terhadap HAM,” kata pengacara Koju Nagai.
Tekanan terhadap Abe telah meningkat selama beberapa pekan ini menyusul kekhawatiran makin menyebarnya virus SARS-CoV-2, penyabab Covid-19, di Jepang
Partai berkuasa Abe beberapa kali mendorong konstitusi direvisi agar ada klausa pemerintah dapat mengambil kendali dalam situasi darurat. Namun, banyak yang protes karena khawatir akan melanggar HAM.
Pemerintah Jepang diduga enggan segera memberlakukan status keadaan darurat karena memori masa lalu yang pahit khususnya pelanggaran hak sipil saat Perang Dunia II. Perlindungan hak-hak sipil seperti itu diatur di dalam konstitusi paska perang yang dibuat Amerika Serikat.
”Konstitusi Meiji (pra perang) punya kekuatan seperti itu dan terjadi banyak pelanggaran hak. Konstitusi yang sekarang berlandaskan ide penghargaan terhadap HAM,” kata pengacara Koju Nagai.
Partai berkuasa Abe beberapa kali mendorong konstitusi direvisi agar ada klausa pemerintah dapat mengambil kendali dalam situasi darurat. Namun, banyak yang protes karena khawatir akan melanggar HAM.
Stimulus ekonomi
Tekanan terhadap Abe telah meningkat selama beberapa pekan terakhir menyusul kekhawatiran makin menyebarnya virus SARS-CoV-2 di Negeri Matahari Terbit itu.
JIJI PRESS/AFP
Gubernur Tokyo Yuriko Koike (kanan)
Untuk menghadapi dampak terhadap perekonomian Jepang, Abe menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonommi senilai 108 triliun yen atau setara dengan 1 triliun dollar Amerika Serikat. Nilai paket stimulus tersebut dua kali lebih besar yang diperkirakan banyak pengamat.
Dari nilai stimulus tersebut, pemerintah menyiapkan dana sekitar enam triliun yen untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga dan usaha kecil terdampak. Pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26 triliun yen untuk jaminan sosial dan penangguhan pajak.
Bantuan langsung tunai itu nantinya akan diberikan kepada keluarga yang terdampak secara ekonomi. Nilai bantuannya sekitar 300 ribu yen atau sekitar 2750 dolla AS. “Pemerintah berharap bantuan itu akan memberikan perlindungan bagi warga, baik dari segi kehidupan maupun kesehatan,” katanya. (REUTERS//AFP/LUK)
