Majelis Umum PBB Sepakati Resolusi Kedua soal Covid-19

Resolusi ini mempertegas peran fundamental sistem PBB dalam mengoordinasi respons global untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan memberikan dukungan ke 193 negara anggotanya sekaligus ”mengakui peran krusial WHO”.

AFP PHOTO/UN/ MARK GARTEN

Dalam gambar selebaran yang dirilis PBB ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengadakan konferensi pers virtual pada 3 April 2020, di Markas Besar PBB, di New York, AS. Majelis Umum PBB, Senin (20/4/2020), menyepakati resolusi terkait akses vaksin dan obat dalam upaya global melawan Covid-19.

NEW YORK, SELASA — Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi yang menyerukan dunia untuk mempercepat pengembangan, produksi, dan akses terhadap obat, vaksin, dan alat kesehatan yang diperlukan untuk melawan pandemi Covid-19, Senin (20/4/2020) malam atau Selasa WIB.

Resolusi yang rancangannya dibuat oleh Meksiko itu meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mendorong akses yang tepat waktu dan adil dalam tes, pemenuhan perlengkapan medis, obat-obatan, dan vaksin bagi negara yang membutuhkan, terutama negara-negara berkembang.

Resolusi ini mempertegas peran fundamental sistem PBB dalam mengoordinasi respons global untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan memberikan dukungan kepada 193 negara anggotanya sekaligus ”mengakui peran krusial WHO”. Akhir-akhir ini, posisi WHO sebagai badan kesehatan dunia mendapat tekanan dari beberapa negara, termasuk AS.

Amerika Serikat belum lama ini menangguhkan sumbangannya kepada WHO karena menilai badan PBB itu gagal menghentikan pandemi Covid-19. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB tersebut, AS tidak menghalangi adopsi resolusi tersebut.

Baca juga: Sistem Kesehatan Global Rapuh, Perkuat Kesiapan Hadapi Pandemi

Dengan aturan pemungutan suara yang baru, Majelis Umum PBB tidak menggelar pertemuan selama pandemi. Rancangan resolusi diedarkan kepada setiap negara anggota. Jika ada satu negara yang keberatan sebelum tenggat berakhir, resolusi dikalahkan. Biasanya, resolusi Majelis Umum PBB diadopsi oleh mayoritas suara atau berdasarkan konsensus.

AFP/GETTY IMAGES/DREW ANGERER

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (berdiri di podium, tampak pada layar) menyampaikan pidato dalam sidang ke-74 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, AS, Selasa (24/9/2019).

Presiden Majelis Umum PBB Tijjani Muhammad-Bande mengirim surat kepada 193 negara anggota PBB, Senin malam. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tidak ada negara anggota yang keberatan atas resolusi itu.

Surat itu juga menyerukan negara-negara ”segera mengambil langkah untuk mencegah spekulasi dan penimbunan yang bisa menghalangi akses kepada obat-obat esensial, vaksin, alat pelindung diri (APD), dan peralatan medis yang aman, efektif, dan terjangkau”.

Disponsori juga oleh sekitar 170 negara, resolusi tersebut mendorong semua negara untuk bekerja sama dalam penelitian dan pendanaan pengembangan vaksin dan obat serta memperkuat kerja sama ilmiah internasional untuk memerangi Covid-19.

Selain itu, resolusi itu pun mendesak negara-negara untuk berkoordinasi, termasuk dengan sektor swasta, ”dalam pengembangan, pembuatan, dan distribusi alat diagnosis, obat antivirus, APD, dan vaksin”.

Baca juga: WHO Umumkan Covid-19 sebagai Pandemi, Dunia Perlu Upaya Bersama

Resolusi ini merupakan resolusi kedua tentang Covid-19 yang disepakati oleh Majelis Umum PBB. Sebelumnya, pada 2 April 2020, lembaga dunia ini menyetujui resolusi yang mengakui ”dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya” dari pandemi dan menyerukan untuk ”mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengendalikan, memitigasi, dan mengalahkan” Covid-19.

Majelis Umum PBB memiliki waktu hingga Rabu (22/4/2020) siang untuk mempertimbangkan dua rancangan resolusi tentang pandemi Covid-19 lainnya, yakni rancangan resolusi dari Rusia dan Arab Saudi.

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Pemandangan dari dalam gedung PBB di New York saat penyelenggaraan Sidang Umum PBB, September 2018. Dari kejauhan terlihat Chrysler Building yang ikonik dengan atap runcingnya.

Rancangan asli resolusi dari Rusia yang gagal disepakati pada 2 April lalu menyerukan agar negara-negara mengabaikan perang dagang dan proteksionisme serta tidak ada sanksi sepihak yang bisa berlaku tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Sejumlah diplomat menyampaikan bahwa Uni Eropa, Inggris, AS, dan Ukraina keberatan dengan rancangan resolusi itu.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Mengancam Keamanan dan Stabilitas Dunia

Hasil revisi rancangan resolusi dari Rusia yang sedang dipertimbangkan kali ini memperlihatkan kepedulian atas ”dampak negatif penyebaran Covid-19 terhadap kesehatan publik dan ekonomi global”. Selain itu, rancangan resolusi tersebut juga berkomitmen pada upaya mewujudkan ”tindakan terkoordinasi dan tegas untuk mengalahkan pandemi dengan dipandu oleh semangat solidaritas dan kerja sama internasional”.

Sementara itu, dalam usulan resolusinya, Arab Saudi yang kini memimpin G-20 mendukung hasil pertemuan puncak pada 26 Maret lalu yang menyerukan ”tindakan efektif dan terkoordinasi” dalam melawan Covid-19. Rancangan usulan resolusi itu juga mendukung pernyataan ”memberikan stimulus 5 triliun dollar AS ke ekonomi global sebagai bagian dari kebijakan ekonomi dan keuangan serta menjamin skema perlindungan sosial, ekonomi, dan finansial dari dampak pandemi”. (AP/AFP)