Koalisi Tolak Pemerintahan Dewan Transisi Selatan di Yaman
Koalisi pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menolak pemerintahan sendiri bentukan STC. Para pihak bertikai diminta mengutamakan kepentingan rakyat Yaman, yang sedikit lagi alami krisis kemanusiaan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AFP/MOHAMED ABDELHAKIM
Pasukan tempur Dewan Transisi Selatan berkumpul di Aden, Yaman, Minggu (26/4/2020).
RIYADH, SENIN — Koalisi pimpinan Arab Saudi menolak klaim berdirinya pemerintahan sendiri oleh Dewan Transisi Wilayah Selatan (STC) di Yaman dan mendesak para pihak yang bertikai menghentikan segala tindakan yang memicu timbulnya pertikaian baru. Koalisi mendesak para pihak sama-sama menghormati kesepakatan yang telah ditandatangani di Riyadh, akhir tahun 2019.
”Koalisi menuntut diakhirinya segala bentuk tindakan yang memicu eskalasi konflik dan menyerukan kepada para pihak yang berpartisipasi melihat kembali isi perjanjian, menekankan perlunya penyegeraan penerapan isi perjanjian tanpa penundaan kembali, dan perlunya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyat Yaman di atas segalanya. Koalisi juga akan terus berupaya memulihkan pemerintahan, mengakhiri kudeta, dan memerangi organisasi teroris,” demikian isi pernyataan koalisi seperti dikutip dari kantor berita Pemerintah Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA), Senin (27/4/2020).
Tidak hanya koalisi yang menolak langkah STC tersebut, tetapi juga pemerintahan provinsi yang berada di wilayah selatan Yaman. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, pemerintah dan militer Provinsi Hadramaut, Abyan, Shahwa, Al Mahra, dan Socotra menolak langkah STC dan menilainya sebagai sebuah tindakan kudeta.
Pemprov Hadramaut menilai langkah STC mendirikan pemerintahan sendiri merupakan langkah yang kebablasan dan melanggar kesepakatan Riyadh 2019. Dua pemerintahan, yaitu Pemprov Abyan dan Socotra, menyatakan kesetiaannya kepada pemerintahan Mansour Hadi. Sementara Pemprov Al-Mahra mengingatkan bahwa langkah STC membentuk pemerintahan sendiri semakin memperdalam krisis yang sudah terjadi di negara itu.
AP/HANI MOHAMMED
Pejuang pemberontak Houthi memegang senjata mereka dalam pertemuan yang bertujuan memobilisasi lebih banyak pejuang untuk gerakan Houthi yang didukung Iran di Sana’a, Yaman, Kamis (20/2/2020). Pemberontak Houthi mengendalikan ibu kota, Sana’a, dan sebagian besar negara bagian utara negara itu. Mereka berperang melawan Pemerintah Yaman yang didukung koalisi pimpinan Saudi.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al Jubeir mengatakan, Pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menolak segala bentuk tindakan yang akan semakin membahayakan keamanan dan keselamatan warga Yaman.
Kedua pemimpin koalisi, kata AL Jubeir, percaya bahwa kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak, Pemerintah Yaman yang dipimpin Abdurabbuh Mansour Hadi dan pemimpin STC Aidarous al-Zoubeidi, pada Oktober 2019 memberikan jaminan dan kesempatan kepada seluruh rakyat Yaman hidup dalam kedamaian.
Banjir
Di samping masalah penanganan banjir, pimpinan STC menilai tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pembagian kekuasaan di antara kedua pascapenandatanganan kesepakatan Riyadh 2019. Selain itu, hal lain yang memicu keputusan STC adalah tentang ketersediaan kebutuhan pokok yang semakin menipis, depresiasi nilai tukar mata uang riyal, dan minimnya anggaran untuk belanja sektor publik.
Koordinator Kemanusiaan PBB di Yaman Lise Grande mengatakan, banjir telah mengakibatkan sekitar 100.000 warga di seluruh negeri terdampak, mulai dari kehilangan tempat tinggal, persediaan makanan yang menipis, hingga penyakit yang mulai berdatangan. Pada saat yang sama, Yaman juga tidak terbebas dari pandemi global Covid-19.
AFP/MOHAMMED HUWAIS
Pesawat yang dioperasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersiap membawa anak-anak dan perempuan Yaman yang sakit kritis dan membutuhkan perawatan medis di Bandar Udara Internasional Sana’a, Yaman, Senin (3/2/2020).
”Jalan keluarnya sederhana dan jelas. Para pihak yang bertikai harus menemukan keberanian untuk berhenti bertikai satu sama lain dan memulai perundingan,” kata Grande.
Koalisi pimpinan Arab Saudi dan UEA juga menyatakan kesiapannya mendukung Pemerintah Yaman untuk mengatasi tantangan ekonomi dan pembangunan, termasuk di dalamnya dalam mengatasi dampak banjir dan pandemi Covid-19. (AP/AFP)
