Aplikasi Pelacakan Covid-19 Bantu Pemerintah, Juga Bisa Menggangu Privasi
Aplikasi pelacakan Covid-19 dapat membantu pemerintah untuk mengetahui penyebaran penyakit itu di kalangan warga. Namun, data pribadi warga rawan disalagunakan aparatur negara untuk kepentingan politik.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AFP/CATHERINE LAI
Foto yang diambil pada 20 Maret 2020 memperlihatkan tampilan antarmuka pada aplikasi TraceTogether yang dikembangkan Singapura untuk melacak pergerakan warganya yang diduga positif Covid-19.
CALIFORNIA, RABU — Pemerintah sejumlah negara tengah mempertimbangkan pelonggaran karantina dan pembatasan sosial seiring dengan penurunan jumlah kasus Covid-19 di wilayahnya. Mereka juga tetap waspada akan kemungkinan gelombang kedua penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19.
Pengawasan dan pelacakan menjadi dua kata kunci penting dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang mungkin akan muncul kembali. Pemanfaatan teknologi untuk melacak pergerakan warga menjadi penting bagi pemerintah.
”Ada kepentingan bertentangan. Pemerintah dan otoritas kesehatan masyarakat ingin melacak pergerakan warganya guna meminimalkan dan memperlambat penyebaran. Namun, warga tak akan mengunduh aplikasi itu jika dirasa mengganggu (kehidupan privat) mereka,” kata Tina White, peneliti Universitas Standford, California, Selasa (5/5/2020).
Ada tiga kata kunci untuk menghambat penyebaran penyakit menular, yaitu pengujian (testing), pelacakan (tracing), dan isolasi (isolating). Pengujian untuk mengidentifkasi warga yang positif Covid-19.
Pelacakan perjalanan warga yang positif dan orang-orang yang berada di sekitarnya untuk mengetahui apakah mereka mungkin terpapar. Karantina dilakukan terhadap orang yang diduga sebagai pembawa (carrier) agar penularan yang lebih luas dapat dicegah.
Aplikasi khusus yang dirancang untuk itu memang akan mempercepat semua proses di atas, terutama dalam proses identifikasi pergerakan. Semakin rinci data itu semakin bisa membantu pemerintah mengidentifikasi dan melacak ”titik panas” pusat penyebaran penyakit.
Walau demikian, data yang dikumpulkan pemerintah juga dapat disalahgunakan oleh aparat pemerintah dan mitra sektor swasta mereka. Data bisa saja tidak hanya untuk masalah kesehatan, tetapi untuk kepentingan politik dan keamanan.
Dua raksasa teknologi gawai pintar, Apple dan Google, telah mengeluarkan kebijakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan seluruh informasi mengenai pemilik gawai digunakan oleh pembuat aplikasi atau pemerintah.
Mereka juga hanya mengizinkan satu negara hanya bisa menggunakan satu aplikasi sebagai instrumen pelacak dan sifatnya sukarela, bukan wajib.
Pemerintah Perancis menilai Apple mempersulit upaya mereka untuk melakukan pelacakan. Aplikasi StopCovid yang dimiliki oleh Pemerintah Perancis membuat fitur Bluetooth secara otomatis aktif dan berinteraksi dengan gawai pintar milik orang yang ada di dekatnya.
Sebuah peringatan akan dikirimkan melalui aplikasi tersebut apabila sang pemilik diketahui melakukan kontak dengan orang yang diduga sebagai perantara pembawa virus.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Warga mengakses aplikasi PeduliLindungi di rumahnya di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (26/4/2020). PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pelacakan dan menghentikan penyebaran Covid-19.
Cedric O, pejabat di Kementerian Teknologi Pemerintah Perancis, menyayangkan ketidakmauan Apple ataupun Google untuk membantu pemerintah menghambat penyebaran SARS-CoV-2.
”Kami memandangnya hanya sebagai bagian sistem kesehatan terpadu. Melawan virus korona dan ini adalah tugas pemerintah. Tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi perusahaan Amerika,” kata Cedric O.
Jared Allgood, Kepala Strategi Twenty, sebuah perusahaan pengembang aplikasi di Utah, mengatakan, agar aplikasi pelacakan bisa berjalan efektif, semua orang harus terlibat.
Di samping itu, aplikasi tidak akan efektif untuk memutus mata rantai penularan jika pemerintah setempat tidak meningkatkan jumlah pengujian dengan metode PCR secara massal bagi warganya, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan. (AP/REUTERS)
