Negara-negara anggota Uni Eropa berupaya mencegah Pemerintah Israel merealisasikan rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat. Selain menyalahi hukum internasional, pencaplokan akan menimbulkan konflik anyar.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
REUTERS/RONEN ZVULUN/FILE PHOTO
Gambar konstruksi di permukiman Efrat, Israel, di blok permukiman Gush Etzion di Tepi Barat yang diduduki Israel, pada 28 Januari 2020.
LUKSEMBURG, MINGGU — Negara-negara anggota Uni Eropa berencana untuk mencegah Pemerintah Israel meneruskan rencana pencaplokan kawasan Tepi Barat. Sebagian terbesar negara-negara anggota Uni Eropa menilai rencana pencaplokan kawasan Tepi Barat, yang merupakan bagian dari kesepakatan antara Benny Gantz dan Benjamin Netanyahu saat pembentukan pemerintahan bersama, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Lebih jauh lagi, merusak kesempatan untuk mendorong upaya perdamaian dengan Palestina dan menciptakan konflik baru.
Menteri Luar Negeri Lukseburg Jean Asselborn, Sabtu (16/5) waktu setempat atau Minggu waktu Indonesia, mengatakan, dirinya telah mendiskusikan sebuah rancangan deklarasi dengan rekannya, menteri luar negeri beberapa anggota UE, pada Jumat (15/5).
AFP/EMMANUEL DUNAND
Seorang aktivis Israel memegang spanduk saat protes terhadap rencana perdamaian AS untuk Timur Tengah, di depan kediaman duta besar AS di Jerusalem, Jumat (15/5/2020), ketika warga Palestina memperingati peringatan ke-72 Nakba 1948 atau ”bencana” yang menyebabkan ratusan ribu warga Palestina telantar akibat perang yang menyertai kelahiran Israel.
”Sejumlah besar negara anggota mendukung draf tertulis yang disusun bersama dengan Menlu Irlandia Simon Coveney. Di dalam draf itu diingatkan bahwa pencaplokan adalah sebuah pelanggaran hukum internasional,” tutur Asselborn.
Dia mengatakan, dua negara, yaitu Austria dan Hongaria, menolak untuk menandatangani deklarasi tersebut. Jadi, dengan begitu, deklarasi tersebut tidak bisa mengatasnamakan negara-negara anggota UE.
Meski demikiaan, Asselborn menilai, persetujuan sebagian besar anggota UE yang akan menyatakan bahwa pencaplokan itu melanggar hukum internasional sebagai sebuah kesuksesan tersendiri.
Di dalam draf tertulis yang disusun Asselborn dan Coveney, negara-negara anggota UE menginginkan kerja sama yang lebih baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Israel dan Palestina untuk mencari solusi perdamaian terbaik bagi kedua negara. UE menilai, usulan two-state solution bagi Israel dan Palestina adalah upaya yang memberikan harapan lebih baik bagi perdamaian dan rakyat di kedua negara serta kawasan secara keseluruhan.
”Tidak ada alternatif penyelesaian lainnya untuk menyelesaikan konflik ini. Sejauh ini, tidak ada seorang pun yang mempresentasikan alternatif perdamaian yang lebih prospektif,” kata Asselborn.
AFP/MENAHEM KAHANA
Sebuah foto yang diambil pada 2 Februari 2020 dari permukiman Israel di Kalya menunjukkan sebuah perkebunan pohon palem, milik permukiman tersebut, di sepanjang Laut Mati, dekat kota Jericho di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Selain itu, UE juga menyambut pemerintahan baru Israel yang terbentuk setelah tiga kali pemilu sepanjang satu tahun terakhir. Pada saat yang bersamaan, mengingatkan Gantz dan Netanyahu soal pelanggaran hukum internasional apabila pencaplokan kawasan Tepi Barat tetap dipaksakan.
Asselborn menyatakan, draf yang dimaksud tidak membicarakan soal sanksi apa pun dari UE kepada Israel. ”Kami hanya membicarakan soal pencegahan. Draf ini, jika dibaca lebih jauh, tidak agresif,” kata Asselborn.
UE sendiri telah mengkritik proposal damai Timur Tengah yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Proposal itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Israel untuk merencanakan pencaplokan kawasan Tepi Barat.
REUTERS/BRENDAN MCDERMID/FILE PHOTO
Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, 28 Januari 2020. AS menjadi pendukung utama rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat oleh Israel.
Asselborn mengingatkan semua negara bahwa apabila mereka tidak berhasil meyakinkan Israel untuk mengurungkan niatnya, menghentikan pengerjaan pengembangan 7.000 rumah di kawasan Tepi Barat, dunia akan menghadapi salah satu kesulitan terbesarnya selama ini, yaitu penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Josep Borrel, Menteri Luar Negeri UE, mengatakan, dia akan mencoba mengorkestrasi upaya diplomasi untuk memengaruhi Israel agar mengubah kebijakannya. Semua negara anggota UE, kata Borrel, sepakat agar UE mencoba segala daya upaya diplomatiknya dengan semua negara di kawasan Timur Tengah dan para pihak yang berkepentingan untuk mengubah kondisi itu.
Seorang pejabat resmi UE menyebutkan, negara-negara anggota UE telah menyiapkan beberapa pilihan kebijakan apabila Israel bergeming dengan keputusannya. Pilihan-pilihan tersebut di antaranya membekukan kerja sama bilateral, menunda kerja sama saintifik, hingga menarik kembali duta besar mereka di Israel.
Kompas
Proposal Trump soal Palestina-Israel
Namun, keputusan itu tidak akan mudah karena membutuhkan persetujuan seluruh anggota UE yang berjumlah 27 negara.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas meminta UE berhati-hati dalam bersikap. ”Kita harus membuka pintu dialog dengan para pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya pemerintahan Israel itu sendiri,” kata dia. Jerman menilai Israel adalah rekan penting UE di kawasan Timur Tengah. (AFP)
