Milisi Kongo Serahkan 116 Pucuk Senjata kepada TNI

Pendekatan yang dilakukan pasukan TNI, yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Kongo, membuat para milisi yang bertikai menyerahkan senjata mereka secara sukarela.

Kompas

Warga eks kombatan dari kelompok milisi Perci, Kongo, menyerahkan senjata kepada Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda XXXIX-A Rapidly Deployable Battalion (RDB), Februari 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Selama dua tahun terakhir, berbagai faksi milisi Kongo telah menyerahkan ratusan senapan kepada pasukan TNI yang bertugas di bawah misi MINUSCO di Republik Demokratik Kongo, Afrika. Kepala Pusat Misi Pemelihara Perdamaian TNI Mayjen Victor Hasudungan Simatupang, yang dihubungi Selasa (23/6/2020), di Jakarta, mengatakan, pendekatan kemanusiaan yang dilakukan Pasukan Garuda berhasil meraih kepercayaan rakyat dan kelompok milisi yang sebelumnya saling bertempur.

”Kita dihargai PBB karena berhasil melakukan pendekatan teritorial. Kuncinya senyum, salam, dan sapa yang akrab khas Indonesia adalah pembawaan prajurit TNI yang diterima baik,” kata Victor Simatupang yang sejak 1990-an sudah terlibat dalam misi PBB di Kamboja.

Menurut Victor Simatupang, pada 2019, total senjata yang diserahkan mencapai 75 senapan dan pada 2020 hingga Juni tercatat ada 41 senapan yang diserahkan kepada Pasukan Garuda.

Baca juga: Misi Pasukan Perdamaian UNAMID Berakhir

Saat ini, kata Simatupang, ada 1.037 prajurit TNI terlibat misi PBB di Kongo dengan pembagian pengawas militer (military observer) 8 orang, Satgas Kompi Zeni 174 personel, Satgas Batalyon Gerak Cepat (Rapid Deployment Battalion) 850 orang dengan 43 perempuan TNI, dan staf militer 5 orang (3 orang di antaranya perempuan TNI). Mereka akan bertugas hingga akhir 2020 di Kongo untuk dirotasi dengan personel baru.

DINAS PENERANGAN TNI AD

Penyerahan senjata oleh milisi kepada Satgas Konga di Kongo, Februari 2019.

”Mereka berhasil membuat 1.500 milisi dari berbagai faksi yang bermusuhan untuk berdamai. Ada acara perdamaian dan menari bersama para milisi dengan prajurit TNI,” kata Simatupang.

Batalyon TNI ditempatkan di kota Kalemie (dulu Albertville), di tepi Danau Tanganyika yang berbatasan dengan Burundi, Tanzania, dan Zambia. Wilayah di timur Kongo adalah daerah bergejolak sejak awal kemerdekaan Kongo.

Baca juga: Pemerintah Yaman dan Faksi Separatis Sepakati Gencatan Senjata

Salah satu konflik besar yang terjadi adalah pertempuran di Kolwezi pada 1978 antara Legiun Asing Perancis dan pasukan Para Belgia yang membebaskan kota Kolwezi—sebelah barat daya Kalemi—yang dikuasai milisi setempat dibantu personel Kuba dan Jerman Timur. Ketika itu, ratusan warga asli dan Eropa dibunuh. Sekitar 3.000 orang Eropa disandera kelompok milisi yang menguasai daerah pertambangan tersebut.

Pasukan Garuda atau Kontingen Garuda pertama kali bertugas di Kongo pada  1962 sebagai Pasukan Garuda III di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris. Dalam satu kesempatan, 30 prajurit TNI yang menyamar sebagai ”hantu” berhasil membuat menyerah 3.000 milisi Kongo. Kongo yang waktu itu bernama Zaire baru saja merdeka pada 1960. Pasukan Garuda III ditempatkan di kota Albertville yang sekarang diberi nama kota Kalemie.

KOMPAS/NINA SUSILO

Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dari Indonesia meneriakkan yel-yel pembangkit semangat. Mereka akan segera bertugas di Republik Demokratik Kongo dan Lebanon.

Sementara Kompi Zeni TNI ditempatkan di wilayah Mavivi, di kota Beni—sebelah utara Kalemie—yang rentan terdampak wabah ebola. Tahun lalu, Kompi Zeni TNI ditempatkan di kota Dungu, wilayah timur Kongo. Wilayah penempatan tersebut tidak jauh dari perbatasan Uganda yang sebagian dibatasi Danau Albert. Pasukan Zeni TNI berhasil membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, di pedalaman Kongo.

Baca juga: Arab Saudi Gelar Ibadah Haji Terbatas

Selain di Kongo, pasukan TNI yang bertugas di bawah PBB juga ditempatkan di Republik Afrika Tengah (213 orang). Sahara Barat (2 pengamat militer), di wilayah Darfur di Sudan (4 orang), Sudan Selatan (4 orang), Mali (1 orang), serta Abyei, wilayah perbatasan Sudan dan Sudan Selatan (4 orang). Menurut Kepala PMPP TNI, Pemerintah Mali juga sudah melobi PBB dan Indonesia untuk terlibat dalam misi perdamaian di bawah PBB di Mali.

”Saya baru pulang dari Mali dan ada permintaan dari mereka agar kita dapat membantu,” kata Simatupang.