Pemulihan Ekonomi Didorong pada Pemanfaatan Energi Terbarukan

Sekjen PBB Antonio Guterres mendorong pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 tetap mengacu pada pengembangan dan penggunaan energi terbarukan. Tanpa dekarbonisasi, laju kenaikan suhu bumi tidak terbendung.

STR / AFP) / CHINA OUT

Foto yang diambil pada 6 Juli 2020 ini memperlihatkan sejumlah pekerja di pabrik kendaraan BYD, di Huaian, China. Kendaraan yang dihasilkan menggunakan sumber energi baru.

LONDON, JUMAT — Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 secara global didorong untuk tetap mengacu pada pemulihan berwawasan lingkungan dan pencapaian tujuan penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2050. Pemerintah dan investor didorong mengucurkan paket ekonomi yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan dibandingkan dengan sumber energi konvensional dan berbahaya bagi lingkungan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Konferensi Tingkat Tinggi Transisi Energi, Kamis (9/7/2020) waktu setempat atau Jumat (10/7/2020) waktu Indonesia, mendesak agar pemerintah-pemerintah menghentikan pendanaan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dan pengembangan pembangkit listrik tenaga uap yang sumber tenaganya berasal dari batubara.

”Batubara tidak memiliki tempat dalam rencana pemulihan Covid-19,” kata Guterres di dalam pidatonya, pada KTT yang dilaksanakan secara virtual itu.

Baca juga: Energi Terbarukan Terpukul Gelombang Pandemi Covid-19

Guterres mengatakan, perhitungan bisnis jangka panjang menggunakan energi terbarukan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar yang berasal dari batubara di dalam setiap pasar. Dan, pekerjaan-pekerjaan yang terbentuk atau ada dan memiliki pertumbuhan yang terus-menerus saat ini dibutuhkan terbentuk jika pengembangan energi terbarukan selalu dilakukan. Biaya pemanfaatan atau penggunaan energi terbarukan pun telah mengalami penurunan selama satu dekade terakhir.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Panel-panel sel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sengkol, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/8/2019). Penggunaan PLTS Sengkol serta dua PLTS lain, yakni PLTS Selong dan PLTS Pringgabaya, di Lombok Timur yang masing-masing berkapasitas 5 megawatt merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik Indonesia.

Kekhawatiran masifnya kembali penggunaan sumber energi kotor, yang menyebabkan meningkatnya emisi karbon dan gas rumah kaca, muncul ketika harga minyak mentah dunia anjlok. Bahkan, harga minyak dunia sempat negatif antara pertengahan Februari dan Maret lalu, ketika Covid-19 tengah berjalan menuju puncak. Kondisi itu dipicu terhentinya kegiatan penerbangan dan bisnis serta perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia.

Direktur Eksekutif International Energy Agency Fatih Birol, pertengahan Maret lalu, mengatakan, harga minyak yang labil akan mengganggu rencana sebagian besar pemerintah untuk memulai masa peralihan pemanfaatan energi terbarukan. Harga minyak yang murah, kata dia, membuat konsumen memanfaatkan minyak secara berlebihan dan konsumtif.

Baca juga: Proyek Energi Terbarukan Bisa Menjadi Solusi Pemulihan Ekonomi

Pada saat bersamaan dengan pelaksanaan KTT Energi Terbarukan, Badan Meteorologi Dunia (WMO) mengumumkan perkiraan mereka tentang adanya kemungkinan kenaikan suhu bumi 1,5 derajat celsius dibandingkan dengan suhu pada masa pra-industri. Diperkirakan, kondisi itu akan terjadi pada 2021-2024.

Maxx Dilley, Direktur Layanan Iklim WMO, mengatakan, permodelan itu memperingatkan warga dunia tentang apa yang seharusnya ingin kita capai pada 2050, dengan upaya mengurangi emisi karbon. Penundaan dan kemungkinan suhu bumi akan naik hanya dalam beberapa tahun ke depan saja, menurut dia, menjadi alarm bagi semua pihak untuk tidak mengalihkan usahanya mengurangi emisi gas karbon.

Pembiayaan dan pergeseran

Guterres mengatakan, beberapa negara, khususnya negara-negara maju, telah sepakat untuk memastikan program pemulihan pasca-Covid ini dengan paket pemulihan berwawasan lingkungan. Korea Selatan, Uni Eropa, dan China adalah beberapa negara yang sepakat untuk memastikan mengurangi dukungan terhadap penggunaan energi fossil di dalam paket pemulihan ekonomi mereka, termasuk memperketat pembiayaan pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari fosil.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Moazzam Malik menguji coba mobil hibrid Hidrogen di SMP Negeri 1 Surabaya, Kamis (14/3/2019). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian ”Hydrogen Mobility & Education Programme” kerja sama Pemerintah Inggris dengan Kota Surabaya. Selain menampilkan mobil hibrid hydrogen, para pelajar diajak untuk mulai memikirkan tentang mencari energi yang ramah lingkungan.

Jepang, misalnya, memastikan akan memperketat aturan untuk penanaman modal pembangkit listrik batubara di luar negeri. Langkah ini diambil setelah Pemerintah Jepang dikritik terus melakukan pembiayaan PLTU di beberapa negara berkembang, terutama di Asia Tenggara.

Baca juga: Tantangan Mewujudkan Energi Terbarukan

Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Hiroshi Kajiyama mengatakan, negara-negara yang tengah mendekati Jepang agar mau menanamkan modalnya di negara mereka diminta untuk mengubah perilaku mereka dan mengutamakan pengembangan yang sejalan dengan program dekarbonisasi dunia.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Panel surya dipasang di puncak bukit Dusun Banyumeneng, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, guna menghasilkan listrik untuk mesin pompa air, Kamis (31/8/2018). Pompa air bertenaga surya tersebut memungkinkan ratusan keluarga di dusun itu tetap dapat memperoleh aliran dari mata air meski saat kemarau.

China, meski terus mengembangkan sumber energi terbarukan yang bersumber dari air, angin, dan matahari, diketahui tengah mengembangkan pembangkit listrik berkapasitas 250 gigawatt yang bersumber dari batubara. Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Indonesia dan Vietnam. Di Indonesia, pengembangan PLTU salah satunya didukung oleh perusahaan listrik asal Korea Selatan, KEPCO, yang akan membiayai pengembangan dua PLTU di wilayah Banten.

Berbeda sikap dengan Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, ataupun China, Pemerintah Amerika Serikat menentang larangan penggunaan bahan bakar yang melepas karbon ke udara. Sekretaris Kementerian Energi AS Dan Brouillette menilai, pemanfaatan energi terbarukan tidak memberikan jaminan yang pasti listrik mengalir ke semua negara.

”Secara sederhana, setiap negara dapat memperoleh manfaat dari campuran bahan bakar yang lebih luas agar jaringan (listriknya) tetap berjalan,” kata Brouillette. (AFP/Reuters)