AS Dorong Negara-negara Arab Normalisasi Hubungan dengan Israel
Setelah berhasil menjadi penghubung Uni Emirat Arab-Israel, kini Amerika Serikat melancarkan kampanye mendorong negara Arab lain untuk menjalin hubungan dengan Israel.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
AFP/JACK GUEZ
Bendera Israel dan Uni Emirat Arab berkibar di sepanjang jalan kota Netanya, Israel, 16 Agustus 2020. Kini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memulai kampanyenya di Timur Tengah mendorong negara-negara Arab lain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
KHARTOUM, SELASA — Setelah memfasilitasi normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo meneruskan kampanye AS untuk mendorong negara-negara Arab untuk memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dengan berkunjung ke Sudan, Selasa (25/8/2020).
Lawatan Pompeo ke Timur Tengah dilakukan setelah pengumuman normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Israel pada 13 Agustus 2020. Selain ke Sudan, Pompeo juga berkunjung ke Bahrain dan UEA.
Berbicara di Jerusalem, Senin (24/8/2020), Pompeo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, mereka berharap negara Arab lain akan mengikuti langkah UEA sebagai bagian untuk meningkatkan aliansi melawan Iran.
Pompeo merupakan pejabat tinggi pertama AS yang berkunjung ke Sudan sejak kunjungan bersejarah Condolezza Rice tahun 2005 dengan ”penerbangan langsung resmi pertama” dari Tel Aviv.
DEBBIE HILL / VARIOUS SOURCES / AFP
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat menggelar jumpa pers bersama seusai mengadakan pertemuan di Jerusalem, Senin (24/8/2020). Pompeo berada di Israel untuk memulai lawatan lima harinya di Timur Tengah.
Secara teknis, Israel masih dalam status perang dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Sudan. Negara yang berada di Afrika Timur itu ketika ada di era kepemimpinan Omar al-Bashir selama bertahun-tahun mendukung kelompok garis keras.
Akan tetapi, pemerintahan transisi gabungan sipil-militer telah berjanji untuk memutus era Bashir setelah menggulingkannya melalui protes prodemokrasi tahun lalu.
Di Sudan, Pompeo bertemu dengan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan Pimpinan Dewan Kedaulatan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang menurut Departemen Luar Negeri AS akan menjadi bentuk ”dukungan AS terhadap hubungan Sudan-Israel”.
AFP/ASHRAF SHAZLY
Pemrotes di Sudan yang memakai masker berkumpul dan merayakan setahun gerakan antipemerintah di Distrik Riyadh, sebelah timur Khartoum, Sudan, 3 Juni 2020.
Sudan yang telah melakukan reformasi sosial dan politik besar-besaran berharap Washington akan segera mencabut Sudan dari daftar negara pendukung terorisme sehingga bisa sepenuhnya terintegrasi kembali dengan komunitas internasional.
Hamdok menulis di Twitter bahwa dirinya dan Pompeo ”berbicara langsung dan transparan terkait pencabutan Sudan” dari daftar teror dengan dukungan dan kerja sama bilateral dengan Pemerintah AS. ”Saya menantikan langkah positif yang jelas untuk mendukung revolusi kejayaan Sudan,” tulis Hamdok.
Washington ingin Sudan membina hubungan dengan Israel. Sudan dan Israel telah mengambil serangkaian langkah untuk itu meski Sudan mengirimkan sejumlah pesan yang membingungkan.
OFFICE OF SUDAN'S PRIME MINISTER/AFP
Foto yang disediakan oleh Kantor Perdana Menteri Sudan pada Selasa (25/8/2020) memperlihatkan saat Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyapa Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok di Khartoum. Pompeo menggelar kunjungan resmi ke Sudan untuk mendorong negara itu menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Burhan di Uganda, Februari lalu, dan mengumumkan bahwa mereka telah sepakat untuk bekerja sama memulihkan hubungan kedua negara.
Akan tetapi, kabinet Sudan belakangan membantah bahwa Burhan telah membuat janji itu. Isu normalisasi hubungan dengan Israel tetap menjadi hal yang kontroversial di banyak negara Arab.
Baru-baru ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan, Haider Badawi, mengindikasikan bahwa Sudan bisa saja membuat kesepakatan dengan Israel. Namun, Menteri Luar Negeri Sudan Omar Qamareddin kemudian mengatakan bahwa masalah itu ”tidak pernah dibahas oleh Pemerintah Sudan” dan segera memecat juru bicara tersebut.
Koalisi partai dan kelompok masyarakat sipil yang memimpin gerakan protes di Sudan, yang menamakan diri Pasukan Kebebasan dan Perubahan, menyatakan bahwa pemerintah ”tidak memiliki mandat” untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, merujuk pada ”hak warga Palestina terhadap tanah mereka dan kehidupan yang bebas dan bermartabat”. (AFP)
