Sidang Majelis Umum PBB Digelar Virtual, Sekjen PBB Khawatir Kehilangan Peluang

Diplomasi butuh interaksi langsung. Telekonferensi virtual mengecilkan peluang interaksi yang dibutuhkan pada pembahasan aneka isu. Sekjen PBB menyampaikan kekhawatirannya terkait sidang virtual MU PBB mulai pekan ini.

AP PHOTO/B.K. BANGASH, FILE

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendengarkan pertanyaan wartawan dalam sebuah konferensi pers di Islamabad, Pakistan, 3 September 2020.

NEW YORK, SELASA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres khawatir kehilangan peluang mendorong gencatan senjata global. Kekhawatiran ini dipicu oleh fakta bahwa sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2020 tidak akan dihadiri hampir seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara. Untuk pertama kalinya, sidang Majelis Umum PBB akan digelar secara virtual gara-gara pandemi Covid-19.

Guterres sebenarnya ingin memanfaatkan forum itu secara optimal. Walakin, ketidakhadiran mayoritas pemimpin dunia pada acara tahunan itu membuat Guterres khawatir tidak punya peluang yang maksimal guna mendorong upaya gencatan senjata. “Jelas diplomasi membutuhkan banyak interaksi (langsung) manusia. Kita kehilangan itu, khususnya untuk prioritas saya saat ini, yaitu penerapan gencatan senjata global,” ujarnya, Senin (14/9/2020) waktu New York atau Selasa dini hari WIB.

Sejak akhir Maret 2020, Guterres telah minta gencatan senjata global agar negara-negara dan semua pihak bisa mencurahkan energi menangani pandemi Covid-19. Walakin, butuh lebih dari tiga bulan bagi Dewan Keamanan PBB untuk membahas permintaan itu.

Baca juga: Indonesia Damaikan AS-China di Sidang DK PBB, Resolusi Disahkan Aklamasi

Ketegangan Amerika Serikat dan China menjadi penyebab utama perundingan itu memakan waktu berbulan-bulan. AS tidak mau resolusi DK PBB menyinggung soal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara China meminta sebaliknya. Beijing-Washington akhirnya mau menerima jalan tengah yang ditawarkan, antara lain, oleh Indonesia.

DOK KEMENLU RI

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani (tengah), menyampaikan dukungan kepada Palestina dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Palestina di New York, AS, Selasa (22/1/2020).

Guterres mengatakan, sejak pertama kali menyerukan gencatan senjata global pada Maret lalu, ia menyebut ada beberapa "sinyal positif" melalui kesepakatan perdamaian di Sudan, dimulainya perundingan antara Pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban, serta meredanya kekerasan di banyak tempat, seperti di Suriah, Libya, Ukraina, dan juga "negosiasi intensif" mengenai gencatan senjata di Yaman.

"Ada sinyal-sinyal harapan, tetapi kami perlu memobilisasi seluruh komunitas internasional agar gencatan senjata global menjadi kenyataan hingga akhir tahun ini," ujar Guterres, yang juga mantan PM Portugal dan mulai memimpin PBB tahun 2017 itu.

Menjaga multilateralisme

Selain gencatan senjata, Guterres juga ingin membahas soal multilateralisme. “Jika sekarang kita bisa mereformasi multilateralisme yang layak dan benar-benar inklusif, saya percaya multilateralisme akan bertahan dan populisme akan gagal,” ujarnya.

KOMPAS/MH SAMSUL HADI

Sesi debat umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dimulai dengan pidato perdana oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York, AS, 19 September 2017.

Rangkaian sidang Majelis Umum (MU) PBB akan dimulai pada Rabu (16/9/2020) dini hari WIB. Hingga Rabu pekan depan, rangkaian MU PBB akan lebih banyak berupa agenda internal dan agenda tambahan. Pada Selasa (22/9/2020) dini hari WIB, akan digelar peringatan 75 tahun PBB.

Baca juga: Dunia Tunggu Sikap Dewan Keamanan PBB

Sementara rangkaian pidato para kepala pemerintahan atau kepala negara akan dimulai pada Rabu (23/9/2020) dini hari WIB. Presiden Brasil Jair Bolsonaro dijadwalkan menjadi orang pertama yang berpidato pada rangkaian debat umum MU PBB 2020.

Sejak 1949, kecuali pada 1952-1954 dan 1983-1984, Brasil menjadi negara pertama yang menyampaikan pandangan di MU PBB. Keputusan ini merupakan konsensus selama puluhan tahun. Setelah Brasil, lazimnya Presiden Amerika Serikat mendapat giliran. Hal itu menyangkut status AS sebagai tuan rumah. Selepas itu, giliran kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain menyampaikan pandangannya.

Pidato Jokowi

Pada tahun 2020 ini, untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 2014, Presiden Joko Widodo akan berpidato di sidang MU PBB. Seperti banyak kepala negara atau kepala pemerintahan lain, Jokowi akan berpidato melalui video yang direkam di Indonesia, lalu dikirimkan ke Sekretariat Jenderal PBB di New York.

Baca juga: Sidang Majelis Umum PBB untuk Pertama Kali Akan Digelar Secara Virtual

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata pada Kementerian Luar Negeri, Grata Endah Werdaningtyas, mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menekankan pentingnya PBB untuk menghadapi tantangan global. Seperti Guterres, Jokowi juga akan menekankan pentingnya multilateralisme. Indonesia akan menyampaikan komitmen menjaga PBB sebagai pelantar kerja sama internasional utama.

SEKTRETARIAT PRESIDEN

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidatonya melalui tayangan virtual pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (23/8/2020).

Bukan hanya Jokowi yang mengirimkan rekaman pidato ke PBB. Bolsonaro, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping juga akan mengirimkan rekaman pidatonya. Hanya Presiden AS Donald Trump yang direncanakan hadir di Sekretariat Jenderal PBB di New York. Hal itu memicu kemungkinan Trump menjadi pembicara pertama, bukan Bolsonaro, pada sidang MU PBB 2020.

Walakin, sampai sekarang belum ada kepastian soal kehadiran Trump. Pada sidang MU PBB 2018, Trump terlambat datang sehingga AS mendapat giliran ketiga setelah Brasil dan Ekuador untuk menyampaikan pidato pada sesi debat umum sidang MU PBB. (REUTERS)