Presiden Minta PBB Proaktif Jamin Akses Vaksin Covid-19
Saat berpidato pada KTT Ke-11 ASEAN-PBB, Presiden Joko Widodo meminta agar PBB proaktif menjamin akses seluruh negara terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19. Presiden juga ingatkan pentingnya toleransi dijaga.
Oleh
FX Laksana AS
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berperan aktif dalam menjamin akses semua negara terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19. Presiden juga mendorong peran PBB dalam menjaga kemajemukan dan toleransi global.
Demikian disampaikan Presiden saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 ASEAN-PBB yang digelar secara virtual. Presiden mengikuti konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2020). Mendampingi Presiden dalam kesempatan itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Tetap RI untuk ASEAN Ade Padmo Sarwono.
Mengutip siaran pers Sekretariat Presiden, tahun ini merupakan tahun krusial bagi PBB yang genap berusia 75 tahun. Untuk dapat menjawab berbagai tantangan global, PBB tidak punya pilihan lain kecuali melanjutkan agenda reformasi secara nyata.
”Pertama, PBB harus mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. Kepercayaan akan tumbuh jika multilateralisme dapat memenuhi harapan masyarakat dunia, khususnya dalam melawan pandemi,” kata Presiden.
Dalam jangka pendek, Presiden melanjutkan, PBB harus berperan dalam memenuhi akses terhadap obat-obatan dan vaksin bagi semua negara. Dalam jangka panjang, PBB dan ASEAN dapat berkolaborasi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa mendatang.
Perbaikan pada sistem kesehatan nasional dan regional, menurut Presiden, dapat menjadi fondasi kuat bagi perbaikan tatanan kesehatan global.
”Di kawasan Asia Tenggara, belajar dari pandemi ini, kita berusaha bangun sistem dan mekanisme kawasan, seperti ASEAN Response Fund for Covid-19, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ASEAN Framework on Public Health Emergencies, dan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework,” kata Presiden.
Presiden, masih mengutip siaran pers yang sama, juga mendorong PBB untuk menjaga kemajemukan dan toleransi. Di tengah pandemi saat ini, Presiden mengaku prihatin menyaksikan kembali intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama.
”Kalau ini dibiarkan, akan mencabik harmoni serta menyuburkan radikalisme dan ekstremisme. Ini tidak boleh terjadi,” kata Presiden.
Menurut Presiden, saat ini dunia membutuhkan persatuan, persaudaraan, dan kerja sama untuk mengatasi Covid-19 dan tantangan global lainnya. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berpandangan bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Nilai, lambang, dan sensitivitas agama harus selalu dihormati.
”Di saat yang sama, Indonesia mengutuk segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun. Terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Terorisme adalah terorisme,” kata Presiden.
Di penghujung pidatonya, Presiden Jokowi mengajak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menggerakkan dunia agar terus bekerja sama memperkuat toleransi, mencegah ujaran kebencian, dan menolak kekerasan atas alasan apa pun.
”Keberagaman, toleransi, dan solidaritas merupakan fondasi yang kokoh bagi dunia yang damai, aman, dan stabil,” katanya.
Antonio Guterres, dalam sambutannya, menyatakan, bertepatan dengan 75 tahun usia PBB, komunitas internasional menghadapi badai persoalan.
Badai yang dimaksud adalah pandemi Covid-19, darurat iklim, meningkatnya tensi geopolitik, risiko proliferasi nuklir, serta kemiskinan dan ketimpangan.
”Dunia keluar dari jalur pencapaian Sustainable Development Goals di 2030. Dan, multilateralisme sendiri sedang dipertanyakan ketika kita sangat membutuhkannya. Saya mengandalkan kepemimpinan Anda semua (pemimpin ASEAN) dan kesepakatan-kesepakatan untuk langkah konkret secepatnya untuk mengamankan dunia kita bersama,” kata Antonio.