Beijing berharap ada perubahan pola hubungan dengan Washington di masa pemerintahan Biden. Ketegangan hubungan AS-China terus meningkat di masa pemerintahan Donald Trump.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
WASHINGTON, KAMIS — Sejumlah agen intelijen China diduga telah mencoba mendekati orang-orang dalam tim Joe Biden, Presiden Amerika Serikat 2021-2025. Beijing berharap pemerintahan Biden bisa meredakan ketegangan AS-China.
Kepala Kantor Kontraintelijen pada Direktorat Intelijen Nasional William Evanina mengatakan, beberapa agen intelijen China telah membidik sejumlah orang dalam pemerintahan Biden. Beberapa orang dekat Biden juga dibidik para agen China.
Kepala Divisi Keamanan Nasional pada Kementerian Kehakiman AS John Demers juga mengatakan hal senada. Ia menyebut, sejumlah orang berstatus pelajar dan peneliti China diduga mencoba memengaruhi beberapa pihak di berbagai lembaga AS. ”Hanya orang China punya kemampuan untuk itu,” ujarnya dalam salah satu forum keamanan, Rabu (2/12/2020) sore waktu Washington atau Kamis WIB.
Karena dicurigai jadi agen intelijen China, hingga 1.000 peneliti dan pelajar China ditolak visanya oleh AS. Para peneliti dan pelajar itu diduga terafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat China.
Washington mendeteksi sejumlah peneliti dan pelajar China meninggalkan AS setelah penyelidikan awal oleh FBI pada Juli 2020. Penyelidikan dilakukan di kota dan lembaga pemerintahan yang terletak dekat Konsulat China di Houston. Konsulat itu telah ditutup beberapa waktu lalu.
Evanina mengatakan, seluruh peneliti China yang dipantau AS masuk ke AS atas perintah pemerintah China. Para peneliti itu dinyatakan sebagai ancaman keamanan nasional AS.
Beijing memang berharap ada perubahan pola hubungan dengan Washington di masa Biden. Penasihat Asosiasi Ilmu Kemiliteran China Yao Yunzhu mengatakan, salah satu harapan Beijing kepada Washington adalah penerbitan lebih banyak visa pelajar dan pembukaan lagi konsulat di Houston.
Washington juga diharapkan menghentikan pemeriksaan terhadap awak kapal dan pesawat China yang masuk AS. ”Kami berharap pemerintahan baru AS menghilangkan batasan terhadap pertukaran orang. Pembatasan yang membahayakan hubungan AS-China,” ujarnya.
Ia menyebut harapan perbaikan hubungan AS-China terbuka karena Biden disokong lebih banyak profesional pada tim kebijakan luar negeri dan pertahanan. ”Lebih mudah berkomunikasi dan bersepakat. Biden menghargai multilateralisme. China juga mendorong Multilateralisme. Karena itu, kota bisa bekerja sama dalam kerangka multilateralisme seperti pada isu perubahan iklim, pandemi, dan Korea Utara,” ujarnya.
Sanksi
Ketegangan hubungan AS-China memang terus meningkat di masa pemerintahan Donald Trump. Washington terus menerapkan serangkaian sanksi dan pembatasan terhadap aktivitas China di AS.
Sanksi terbaru diumumkan Badan Perlindungan Perbatasan dan Cukai (CBP) AS. Seluruh agen CBP akan menahan kapal mana pun yang mengangkut katun dan produk terkait katun yang berasal dari Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) dan anak usahanya. Seluruh produk katun XPCC dan disebut CBP dihasilkan dari proses kerja paksa.
Dengan perintah pada 2 Desember 2020, sudah enam kali CBP membuat keputusan terkait katun Xinjiang. ”Pelanggaran HAM oleh pemerintah komunis China tidak akan ditoleransi Presiden Trump dan warga AS. Departemen Keamanan Dalam Negeri akan menegakkan hukum untuk memastikan pelanggar AS, termasuk pengusaha AS, tidak diizinkan memanipulasi sistem kita demi mendapat keuntungan dari kerja paksa. Label ”Buatan China” bukan hanya menunjukkan asal produk, melainkan juga peringatan,” kata pelaksana tugas Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Ken Cuccinelli.
Keputusan CBP disokong oleh pengusaha AS. Asosiasi Sepatu dan Busana AS (AAFA), Federasi Eceran Nasional (NRF), Asosiasi Pimpinan Industri Eceran (RILA), dan Asosiasi Industri Busana AS (USFIA) mengeluarkan pernyataan bersama beberapa jam setelah keputusan CBP diumumkan.
“Industri kami mengecam kerja paksa dan mencoba menghapuskannya baik di China maupun di negara lain. Kami di garis depan upaya memastikan kerja paksa tidak terkait pada rantai pasok produk yang masuk AS. Kami menyambut baik upaya pemerintah AS terhadap pelanggaran HAM, termasuk kerja paksa dan persekusi terhadap etnis minoritas di China,” demikian pernyataan bersama asosiasi itu. (AP/REUTERS)