Malaysia dan Jepang Umumkan Kondisi Darurat Korona
Dalam keadaan darurat itu, militer Malaysia dapat diberikan kewenangan untuk membantu menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Adapun di Jepang mobilitas warga dipastikan dibatasi.
Oleh
Benny D. Koestanto
·5 menit baca
AFP/MOHD RASFAN
Seorang perawat dengan mengenakan alat pelindung diri bersiap di sebuah tempat uji Covid-19 dengan metode ”drive-thru” di Klinik Ajwa Private di Shah Alam, Kuala Lumpur, Selasa (12/1/2021).
KUALA LUMPUR, SELASA — Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada Selasa (12/1/2021) mengumumkan keadaan darurat nasional untuk mengekang penyebaran Covid-19. Langkah serupa juga diterapkan Pemerintah Jepang. Pada pertemuan eksekutif partai yang berkuasa, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan dirinya siap mengumumkan keadaan darurat baru untuk tiga prefektur, yakni Osaka, Kyoto, dan Hyogo.
Langkah penutupan sebagian wilayah juga diambil Pemerintah China. Otoritas China memutuskan menutup wilayah ibu kota Provinsi Hebei, Shijiazhuang, dan kota Guan yang juga berada di provinsi itu. Penutupan bakal dilakukan selama sepekan mulai Selasa. Shijiazhuang yang berpenduduk 11 juta dan telah terpukul paling parah dalam gelombang infeksi terbaru Covid-19.
Keadaan darurat diumumkan pihak istana di Malaysia hanya sehari setelah Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan larangan perjalanan nasional dan penguncian wilayah sepanjang 14 hari di ibu kota Kuala Lumpur dan lima negara bagian. Istana Malaysia mengatakan, Sultan Abdullah menyetujui permintaan Muhyiddin untuk mengumumkan keadaan darurat karena ”tahap kritis” pandemi. Keadaan darurat akan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal, tergantung pada hasil upaya pengendalian kasus infeksi virus korona tipe baru itu.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa, Muhyiddin mengatakan sistem perawatan kesehatan negaranya sudah berada pada titik puncaknya. Jumlah infeksi harian baru Covid-19 di negara berpenduduk 32 juta orang itu mencapai rekor tertinggi pekan lalu, menembus angka 3.000 kasus. Total kasus terkonfirmasi Covid-19 di negara itu melewati 138.000 kasus pada Senin (11/1) dengan 555 kasus kematian.
Keputusan itu memperkuat upaya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk semakin mencengkeram kekuasaan di Negeri Jiran, sekaligus mencegah lawan-lawan politiknya untuk memaksakan pemilu yang dipercepat. Sebelum ini, terakhir kali Malaysia mengumumkan keadaan darurat adalah pada 1969 setelah kerusuhan rasial yang menewaskan ratusan orang. Pernyataan keadaan darurat oleh Raja tidak bisa digugat ke pengadilan.
AP PHOTO/VINCENT THIAN
Seorang penjaga toko elektronik berjalan di dekat sebuah televisi yang menyiarkan pidato Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (12/1/2021).
Malaysia adalah negara monarki konstitusional. Raja secara umum lebih banyak menjalani peran seremonial, melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan nasihat perdana menteri dan kabinet. Meski demikian, monarki juga memiliki kewenangan menyatakan darurat, sesuai ada-tidaknya ancaman bagi keamanan, ekonomi, atau tertib sosial.
Sebelum ini, terakhir kali Malaysia mengumumkan keadaan darurat tahun 1969 setelah kerusuhan rasial yang menewaskan ratusan orang. Pernyataan keadaan darurat oleh Raja tidak bisa digugat ke pengadilan.
Muhyiddin menyatakan, dalam keadaan darurat itu, militer dapat diberikan kewenangan untuk membantu menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kepolisian juga dapat diberikan kewenangan ekstra. Ia memastikan kegiatan ekonomi tidak akan terpengaruh. Kegiatan bisnis dan pasar saham tetap beroperasi seperti biasa.
Dikatakan Muhyiddin, parlemen negara itu akan ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu. ”Izinkan saya meyakinkan Anda, pemerintah sipil akan terus berfungsi. Keadaan darurat yang diumumkan oleh raja bukanlah kudeta militer dan jam malam tidak akan diberlakukan,” kata Muhyiddin dalam upaya untuk menghilangkan kekhawatiran atas tindakan tersebut. ”Saya memberikan komitmen yang teguh bahwa pemilu akan diadakan segera setelah panitia khusus independen yang akan dibentuk menyatakan bahwa epidemi Covid-19 telah mereda atau sepenuhnya terkendali dan aman untuk diadakan pemilihan.”
Dari Tokyo dilaporkan, menanggapi tekanan dari Tokyo dan tiga prefektur tetangga di timur Jepang, Suga pada pekan lalu telah menyatakan keadaan darurat satu bulan untuk sejumlah wilayah hingga 7 Februari mendatang. Namun, jumlah kasus juga meningkat di barat Tokyo, mendorong Osaka, Kyoto, dan Hyogo mendesakkan kondisi darurat serupa. Kyodo News melaporkan, Jepang berencana mengumumkan kondisi darurat itu pada Rabu pekan ini.
AFP/BEHROUZ MEHRI
Sejumlah gadis dengan mengenakan pakaian tradisional Jepang, kimono, berkumpul di luar Todoroki Arena saat perayaan ”Coming-of-Age Day” di Kawasaki, Prefektur Kanagawa, Senin (11/1/2021).
Jika kebijakan itu jadi diambil, praktis sekitar separuh populasi Jepang dari total 126 juta orang akan berada di bawah pengendalian secara ketat. Juru bicara utama Pemerintah Jepang, Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato, tidak mengonfirmasi laporan itu.
Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk ”respon cepat” bagi wilayah Osaka. Di bawah hukum Jepang, perdana menteri dapat mengumumkan keadaan darurat, yang memberi otoritas lokal dasar hukum untuk meminta penduduk dan bisnis membatasi pergerakan dan pekerjaan.
Sementara itu, di Shanghai, Pemerintah China melaporkan penurunan jumlah kasus baru Covid-19. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah otoritas setempat untuk menutup atau mengunci sebagian wilayah di Hebei. Komisi Kesehatan Nasional China mengatakan, pada Selasa sebanyak total 55 kasus baru Covid-19 dilaporkan, turun dari 103 pada hari sebelumnya.
Hebei menyumbang 40 dari 42 kasus infeksi lokal. Otoritas wilayah Guan di Hebei mengumumkan akan menerapkan tindakan karantina rumah antara 12-18 Januari. Tindakan tersebut berlaku untuk semua penduduk perkotaan dan perdesaan di wilayah itu, kecuali terhadap pegawai pemerintah yang terlibat dalam pengendalian pandemi.
AFP
Sejumlah warga di Shijiazhung, Provinsi Hebei, mengikuti uji Covid-19 di sebuah tempat uji massal di sebuah ruang bawah tanah di kawasan permukiman penduduk pada Selasa (12/1/2021).
Peringatan WHO
Masih terkait pandemi Covid-19, para ilmuwan di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada awal pekan ini memperingatkan vaksinasi massal tidak akan menghasilkan kekebalan komunitas Covid-19 tahun ini. Proyeksi ini diutarakan bahkan ketika salah satu produsen terkemuka vaksin Covid-19, Pfizer-BioNTech, meningkatkan perkiraan produksinya.
Kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, memperingatkan, perlu waktu untuk memproduksi dan memberikan dosis vaksin yang cukup guna menghentikan penyebaran virus korona tipe baru. ”Kita tidak akan mencapai tingkat kekebalan populasi atau kekebalan komunitas pada tahun 2021,” katanya. Ia menekankan perlunya menjaga jarak fisik, mencuci tangan, dan memakai masker untuk mengendalikan pandemi.
Perusahaan Jerman BioNTech mengatakan, mereka dapat menghasilkan jutaan dosis vaksin Covid-19 lebih banyak dari perkiraan semula. Sebanyak 1,3-2 miliar dosis tambahan diperkirakan dapat dihasilkan tahun ini. Namun, perusahaan itu juga memperingatkan bahwa Covid-19 ”kemungkinan besar akan menjadi penyakit endemik” dan mengatakan vaksin perlu melawan kemunculan varian virus baru dan ”respon kekebalan yang berkurang secara alami”. (AP/AFP/REUTERS/SAM)
