Presiden: Langkah Fundamental Diperlukan untuk Capai Pembangunan Hijau Global

Untuk mencapai pembangunan hijau, Presiden Jokowi menyampaikan perlu langkah-langkah fundamental. Salah satunya mendorong sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi The P4G, Partnering for Green Growth and The Global Goals 2030 Summit di Korea Selatan 30 Mei 2021, yang diunggah akun Sekretariat Presiden, Senin (31/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ancaman perubahan iklim dan pandemi Covid-19 mengingatkan kita untuk lebih serius dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Langkah-langkah fundamental mesti dilakukan untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global.

Inisiatif penjalinan kemitraan untuk mencapai pertumbuhan hijau dan tujuan global 2030 dinilai tidak bisa dilakukan dengan business as usual atau secara biasa. Inisiatif tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

”Kemitraan antarpemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan,” kata Presiden Joko Widodo saat memberi pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi  P4G, Partnering for Green Growth and The Global Goals 2030 di Korea Selatan, 30 Mei 2021, dalam video yang diunggah akun Sekretariat Presiden, Senin (31/5/2021).

Baca juga : Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Hijau Jadi Fokus Diplomasi RI

Terkait hal tersebut, menurut Kepala Negara, ada langkah-langkah fundamental yang perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global. Langkah pertama adalah mewujudkan enabling environment (penciptaan lingkungan kondusif) yang mendorong sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau.

Baca juga : Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Hijau Jadi Fokus Diplomasi RI

Kompas

Laporan ”The Economic, Social, and Environmental Benefits of Circular Economy in Indonesia” yang diluncurkan pada Senin (25/1/2021) dalam webinar “Ekonomi Sirkular untuk Mendukung Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon”.

Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. ”Indonesia juga telah meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan,” ujar Presiden Jokowi.

Langkah fundamental kedua adalah mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau. Ketersediaan dukungan pendanaan dan transfer teknologi merupakan kunci sukses bagi pembangunan hijau, bagi netralitas karbon. Oleh karena itu, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi.

”Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia,” kata Presiden Jokowi.

Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia.

Menurut Presiden Jokowi, langkah fundamental ketiga yang mesti dilakukan adalah memperkuat kerja sama konkret yang bisa segera efektif dilaksanakan dan bisa berkelanjutan. Proteksionisme yang berkedok isu lingkungan mesti dihindari. Parameter pro-lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan.

Baca juga : Pembangunan Hijau Jadi Fokus Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Anak-anak ikut ambil bagian dalam gotong royong menanam pohon di pinggir jalan Desa Wisata Hijau Bilebante, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (12/2/2021) pagi. Kegiatan yang merupakan bagian dari program kuliah kerja nyata tematik Universitas Mataram itu diharapkan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, termasuk menjadikan salah satu desa penyangga Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika itu semakin hijau dan asri.

Kerja sama dan upaya bersama untuk menyelesaikan masalah bersama menjadi syarat fundamental bagi kesuksesan ekonomi hijau, apalagi di saat dunia dalam masa pemulihan pandemi sekarang ini. ”Dan, saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan,” ujar Presiden.

Saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan.

Kawasan industri hijau

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar ketika dimintai pandangan, Senin (31/5/2021), mengatakan, pihaknya mendengar bahwa saat ini pemerintah sedang mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara (Kaltara). Adapun luas kawasan industri hijau bernama Indonesia Green Industrial Park itu mencapai 12.500 hektar.

Kawasan tersebut akan memanfaatkan aliran Sungai Kayan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). ”Hydro power (PLTA) yang ada di Sungai Kayan ini akan menghasilkan energi hijau, energi baru terbarukan yang akan disalurkan ke kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana,” kata Sanny.

Baca juga : Arah Baru Ekonomi Berbasis Industri Hijau

Adapun informasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan peletakan batu pertama proyek pembangunan PLTA di Kaltara akan dilakukan pada tahun ini.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Unit Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsealama di Tondano Utara, Minahasa, Sulawesi Utara, dilengkapi busbar berkapasitas 30 kilovolt untuk meningkatkan tegangan listrik yang dihasilkan sebelum disimpan di Gardu Induk Tonsealama. Busbar tua itu masih sama sejak PLTA mulai beroperasi pada 1950. Foto diambil pada Rabu (17/2/2021).

Terkait potensi ke depan, menurut Sanny, pengembangan kawasan industri hijau merupakan hal yang strategis. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan belum termanfaatkan dengan baik.

Provinsi Kaltara merupakan salah satu daerah yang potensial dalam menerapkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Pembangunan PLTA di Kaltara merupakan salah satu program energi baru terbarukan yang memanfaatkan alam sungai di Kaltara sehingga menjadi sumber energi sangat besar untuk kebutuhan masyarakat, bahkan dapat menyuplai daerah lain.

Ekonomi hijau, teknologi hijau, dan produk hijau harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global. (Sanny Iskandar)

”Ekonomi hijau, teknologi hijau, dan produk hijau harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” kata Sanny yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Paradigma

Ekonom transportasi dan energi Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Alloysius Joko Purwanto, beberapa waktu lalu, menjelaskan, perencanaan infrastruktur energi maupun penunjangnya, seperti transportasi, menuntut perubahan paradigma. Hal ini seiring semakin cepatnya perubahan iklim yang menjadikan cuaca ekstrem juga kian sering terjadi.

Kompas

Gulungan awal tebal menaungi sebelah barat Kota Bandung dan Cimahi, Jawa Barat, Rabu (21/11/2012). Cuaca ekstrem dengan meningkatnya frekuensi hujan seperti ini terus berlangsung sehingga beberapa kawasan rawan bencana diharapkan bersiaga menghadapinya.

”Perubahan paradigma yang dimaksud adalah pergantian orientasi dari perencanaan ex-post yang bersifat reaktif terhadap dampak cuaca ekstrem menjadi perencanaan ex-ante yang bersifat mengantisipasi dampak yang akan terjadi di masa mendatang,” kata Joko.

Menurut Joko, perencanaan ex-ante berarti juga pengelaborasian rencana atau strategi pembangunan jangka panjang yang secara eksplisit memasukkan faktor risiko cuaca ekstrem dalam perencanaan. Hal ini berarti memperkirakan dampak fisik dan ekonomi dari cuaca ekstrem di masa depan, termasuk biaya-biaya dari segala daya upaya adaptasi yang selayaknya dilakukan berdasarkan suatu peta jalan jangka panjang.