Washington mengembargo Havana sejak 1969. Akibatnya, banyak warga Kuba kesulitan mengakses kebutuhan dasar. Hal ini memicu demonstrasi besar-besaran selama berhari-hari di negara tersebut.
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
AP/Eliana Aponte
Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan di beberapa kota di Kuba untuk memprotes kekurangan pangan dan harga bahan makanan yang tinggi. Kemarahan warga memuncak karena semenjak pandemi berlangsung, kondisi perekonomian di negara Karibia tersebut semakin merosot.
PARIS, JUMAT — Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia mendesak Pemerintah Kuba menyelidiki kematian seorang pengunjuk rasa di negara itu. Pemerintah Kuba juga didorong melepaskan semua orang yang ditangkap selama unjuk rasa beberapa waktu terakhir.
Dalam pernyataan pada Jumat (16/7/2021) waktu Paris, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM Michelle Bachelet menyampaikan dua permintaan. ”Saya mendesak pemerintah menangani keprihatinan pengunjuk rasa melalui dialog, menghormati dan melindungi hak semua orang untuk berkumpul secara damai, serta kebebasan berpendapat,” kata mantan Presiden Chile itu.
Ia sangat prihatin atas penangkapan para pengunjuk rasa. Dalam unjuk rasa pada Senin pekan ini, seorang pria tewas di tengah kerusuhan antara polisi dan pengunjuk rasa. Sementara itu, 100 orang lain ditangkap di berbagai penjuru Kuba.
”Saya sangat prihatin dengan kabar orang yang ditahan tanpa bisa ditemui siapa pun dan orang-orang yang tidak diketahui keberadaannya. Semua yang ditahan kala sedang menjalankan hak (berkumpul dan berpendapat) harus dibebaskan,” ujarnya.
Beberapa hari terakhir, Kuba diguncang serangkaian unjuk rasa terbesar dalam 25 tahun terakhir. Pemicunya adalah keterbatasan pangan, kenaikan harga aneka kebutuhan, dan aneka kesulitan lain. Mereka juga memprotes pembatasan kebebasan sipil dan penanganan pandemi Covid-19 yang buruk.
AP/Ismael Francisco
Pendukung pemerintah turun ke jalan di Havana, Kuba, Minggu (11/7/2021) waktu setempat. Presiden Miguel Diaz-Canel mengajak warga yang mendukung pemerintah membalas aksi unjuk rasa yang digelar massa antipemerintah.
Penentang pemerintah menyebut setidaknya 100 orang ditangkap. Aparat beralasan, penangkapan ditujukan kepada penjarah dan perusuh. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel pun menyampaikan hal senada. Ia menyangkal aparat menggunakan kekuatan secara berlebihan.
Meski demikian, Diaz-Canel mengakui kesejahteraan warga perlu ditingkatkan. Havana juga mengumumkan pelancong dari luar negeri tidak lagi dilarang membawa makanan, obat, dan produk pembersih. Kelangkaan produk-produk itu menjadi salah satu perhatian pengunjuk rasa.
Sanksi
Bachelet juga mendesak komunitas internasional menghapus sanksi pada Kuba. Sanksi disebut ikut berkontribusi pada buruknya kondisi di Kuba. Bahkan, penerapan sanksi disebutnya melanggar HAM. Sebab, warga Kuba kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan hak dasar bagi manusia.
Sebelum Bachelet, desakan pencabutan sanksi juga disuarakan China dan Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menyebut, sanksi Amerika Serikat adalah akar permasalahan di Kuba.
Selama puluhan tahun, AS mengembargo Kuba. ”AS harus segera mencabut sepenuhnya embargo terhadap Kuba dan berperan positif dalam penanganan pandemi di Kuba,” ujarnya.
Diaz-Canel mengatakan, embargo AS terhadap Kuba adalah kebijakan untuk mencekik suatu bangsa. Washington mengembargo Havana sejak 1969 atau beberapa tahun sejak Fidel Castro berkuasa. Sanksi AS terus berlanjut sampai sekarang.
Meski dituding bertanggung jawab atas kesusahan Kuba, AS tetap tidak mau mencabut sanksi. Bahkan, Presiden AS Joe Biden tidak mempertimbangkan menyediakan kanal pengiriman upah warga Kuba di AS ke kampung halamannya. Sebab, dana itu dikhawatirkan disita pemerintah dan tidak sampai kepada keluarga para imigran.
AP/Marta Lavandier
Warga Amerika-Kuba menggelar unjuk rasa di pusat kota Miami, Amerika Serikat, Selasa (13/7/2021). Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap gelombang demonstrasi melawan pemerintah yang terjadi di Kuba. Ribuan warga Kuba turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah yang dinilai gagal memperbaiki kondisi ekonomi di negara yang dikelola oleh partai komunis tersebut.
Sebagian orang Kuba merantau ke AS untuk memperbaiki kesejahteraan. Selama bertahun-tahun, mereka memanfaatkan jalur tidak resmi untuk mengirim uang ke kampung halaman.
”Kuba adalah negara gagal dan menekan warganya. Ada beberapa hal dapat kami pertimbangkan untuk membantu warga Kuba. Walakin, hal itu butuh kondisi berbeda atau jaminan bahwa bantuan itu tidak dimanfaatkan oleh pemerintah (Kuba). Contohnya, untuk pengiriman uang ke Kuba. Kami tidak mau itu sekarang karena sangat mungkin pemerintah (Kuba) menyitanya,” kata Biden.
Soal Kuba, Biden mengambil kebijakan yang lebih mendekati pemerintahan Donald Trump dibandingkan Barack Obama. Selama pemerintahan Obama, hubungan AS-Kuba membaik. Kedutaan besar dibuka dan aneka embargo dilonggarkan.
Di masa Trump, Washington memberlakukan sanksi keras kepada Havana. Bentuknya mulai pembatasan perjalanan hingga memasukkan Kuba ke dalam daftar penyokong terorisme. Status itu membuat Kuba tidak bisa menerima aneka bantuan yang memanfaatkan sistem keuangan AS. (AFP/REUTERS)
