Veteran Pejuang Anti-Apartheid ”Sandera” Dua Menteri Afsel
Perundingan dana pensiun bagi para veteran anti-apartheid tidak mencapai titik temu. Oposisi menilai skema dana pensiun bagi veteran tidak jelas dan tidak memberikan tunjangan yang layak.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·3 menit baca
AP
Warga mendorong bahan makanan yang berhasil mereka jarah dengan troli saat kerusuhan berlanjut di Provinsi KwaZulu Natal, Afrika Selatan, Kamis (15/7/2021) waktu setempat. Kerusuhan dan penjarahan terjadi akibat protes atas pemenjaraan mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma.
PRETORIA, JUMAT — Pembahasan tunjangan pensiun untuk para veteran pejuang anti-apartheid di Afrika Selatan berlangsung alot. Akibat tidak tercapai kesepakatan, dua menteri dan satu wakil menteri ”disandera” sampai pemerintah harus menurunkan satuan khusus untuk menyelamatkan mereka.
Kejadian berlangsung di Pretoria pada Kamis (14/10/2021) sore waktu setempat atau Jumat (15/10/2021) dini hari waktu Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Afrika Selatan Mundli Gungubele, Menteri Pertahanan Thandi Modise, dan Wakil Menhan Thabang Makwetla tengah mengadakan pertemuan dengan para veteran pejuang anti-apartheid di sebuah hotel di pinggiran kota Pretoria.
Apartheid adalah sistem yang diciptakan penjajah kulit putih di Afrika Selatan yang memisahkan penduduk kulit putih, kulit hitam, dan warga keturunan asing non-kulit putih. Nelson Mandela dan para pengikutnya dulu berjuang untuk menghancurkan sistem ini sehingga melahirkan bangsa Afrika Selatan yang bersatu.
Belum ada penjelasan lamanya penyanderaan tersebut. Ketiga pejabat negara itu berhasil dibebaskan setelah unit dari Struktur Operasional dan Intelijen Nasional Terpadu (NATJoints) berhasil bernegosiasi dengan para veteran.
Dalam keterangan pers, Gungubele menetapkan perundingan berjalan alot. Pemerintah dan veteran tidak mencapai kesepakatan jumlah tunjangan dan layanan yang bisa diakses veteran. Gungubele dan rekan-rekan kemudian mengatakan rapat akan dilanjutkan lain waktu.
”Ketika kami hendak menuju pintu keluar aula rapat, para veteran mencegat dan menutup pintu. Kami tidak boleh meninggalkan ruangan. Saat itu saya memahami bahwa kami disandera,” ujar Gungubele.
Para veteran kemudian mengumumkan permintaan mereka untuk bertemu dengan Presiden Cyril Ramaphosa. Mereka juga meminta tunjangan pokok sebesar 4 juta rand atau 270.000 dollar AS (sekitar Rp 3,8 miliar) plus dana tambahan bagi mereka untuk memulai wiraswasta.
Sebuah jalan diblokade di pusat kota Durban, KwaZulu Natal, Afrika Selatan, saat kerusuhan berlanjut di provinsi tersebut, Kamis (15/7/2021). Situasi tidak kondusif ini memicu kekhawatiran akan kekurangan stok makanan dan bahan bakar.
Tim NATJoints kemudian diturunkan untuk berunding dengan para veteran. Tidak diketahui kesepakatan yang dicapai, tetapi sebanyak 56 veteran ditangkap dan dijadikan tersangka perbuatan kriminal penculikan dan pengancaman pejabat publik.
”Kejadian ini membekaskan trauma pada diri saya dan rekan-rekan. Kami tak tahu seperti apa nasib kami jika NATJoints tidak turun tangan. Para pelaku kejahatan harus diganjar sesuai dengan hukum yang berlaku,” tutur Gungubele.
Di sisi lain, seperti dilansir media All Africa, politisi oposisi sekaligus mantan anggota Dewan Nasional Afrika (ANC), Carl Niehaus, justru mendukung para veteran. Niehaus adalah mantan juru bicara Nelson Mandela. Ia juga pendukung Presiden Afsel 2009-2018 Jacob Zuma yang ditahan akibat kasus korupsi. Zuma dibebaskan bersyarat pada 5 September 2021 dengan alasan kesehatan.
”Perlakuan terhadap veteran sewenang-wenang. Mereka hidup dalam kemiskinan karena tidak ada pengelolaan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Menurut Niehaus, skema dana pensiun veteran selama ini tidak jelas. Mereka juga kesulitan mengakses layanan kesehatan, perumahan, dan pendidikan bagi anak-anak. Mayoritas veteran pengangguran, bahkan ada yang sampai hidup luntang-lantung. Pemerintahan Ramaphosa dinilai bagaikan diktator kepada veteran. Oleh sebab itu, lanjut Niehaus, semestinya pemerintah membebaskan para veteran dan memberi mereka tunjangan yang layak. (Reuters)
