Teknologi mempermudah pekerjaan manusia. Namun, ada kalanya teknologi tak cukup memberi rasa aman sehingga cara tradisional masih jadi pilihan. Ini yang terjadi pada pemilihan umum dengan surat suara ketimbang e-voting.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
AFP/BEHROUZ MEHRI
Seorang warga Tokyo, Jepang, memberikan suara dalam pemilu, Minggu (31/10/2021). Dari seluruh daftar pemilih tetap, hanya 55 persen menggunakan haknya.
Pemilu Jepang pada Minggu (31/10/2021) diwarnai keluhan sejumlah pemilih di luar negeri. Mereka kembali mempertanyakan alasan Jepang masih menggunakan surat suara dan tidak menggunakan sistem pemilihan dalam jaringan alias daring.
Seperti di banyak negara, pemilih di Jepang harus mengantre di tempat pemungutan suara (TPS). Di TPS, mereka mendapat surat suara dan menandai pilihan dengan pensil. Dalam laporan Selasa (2/11/2021), Japan Times menyebut sejumlah warga Jepang di luar negeri mengeluhkan cara itu karena menyulitkan warga dalam menggunakan hak pilihnya.
Mereka juga mempertanyakan, mengapa Jepang yang menghasilkan berbagai inovasi teknologi canggih masih menggunakan cara tradisional itu ketimbang cara pemilihan daring. Padahal, banyak negara dengan inovasi dan produksi teknologi yang tingkatnya di bawah Jepang saja terus menggaungkan pemilihan daring atau dikenal juga sebagai e-voting.
Namun faktanya, Jepang bukan satu-satunya negara yang punya teknologi canggih tetapi masih menggunakan surat suara cetakan dalam pemilu. Jerman dan Amerika Serikat juga masih menggunakan cara yang sama.
AP PHOTO/EUGENE HOSHIKO
Kotak suara di salah satu tempat pemungutan suara di Tokyo, Jepang, Minggu (31/10/2021). Pemilih Jepang memberi suara untuk memilih 465 anggota Majelis Rendah.
Pengadilan Jerman pada 2009 memutuskan, e-voting tidak sesuai konstitusi. Keputusan dibuat setelah seorang pakar politik, Joachim Wiesner, menggugat ke mahkamah konstitusi. Dalam gugatannya, Wiesner menyebut pemilih tidak bisa memantau apa yang terjadi setelah pemilih menekan tombol di mesin pemilihan. Pemilih hanya bisa pasrah sepenuhnya kepada teknologi.
Keamanan memang menjadi pertimbangan utama di sejumlah negara. Penelitian Keiji Takeda dari Carnegie Mellon CyLab Jepang adalah salah satu yang menyoroti soal keamanan e-voting. Meski mesinnya dinyatakan aman, pengolahan data pemilih dan hasil pemilihan dinyatakan tidak aman. Ada celah yang dapat digunakan pihak lain untuk memanipulasi data pemilih atau hasil pemilihan.
Riset Takeda menjadi salah satu dasar mengapa Jepang tidak kunjung memberlakukan pemilihan menggunakan mesin atau daring secara nasional. Padahal, beberapa pemerintah kota di Jepang sudah menggunakannya sejak 2002.
Masalah keamanan juga disoroti peneliti Massachusetts Institute of Technology dan University of Michigan. Dalam pemilu di Virginia Barat dan Delaware, muncul temuan adanya sejumlah celah yang bisa membuat pihak lain merekayasa hasil pemilu.
Di Amerika Serikat, Kementerian Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS) dan Biro Investigasi Federal AS (FBI) juga mengingatkan masalah keamanan pada pemungutan suara daring. Tantangan utamanya adalah memastikan keamanan surat suara daring di internet yang tidak sepenuhnya terkendali. Oleh karena itu, DHS dan FBI menyimpulkan bahwa e-voting tidak dimungkinkan untuk saat ini.
AFP/ KAZUHIRO NOGI
Petugas mulai menghitung surat suara hasil pemilu Majelis Rendah Jepang yang digelar pada Minggu (31/10/2021).
Pengamanan e-voting sendiri mahal. Dalam uji coba e-voting oleh Australia untuk tentara dan warganya yang bertugas di luar negeri, setiap suara butuh rata-rata 521 dollar Australia. Jika pemilihnya dalam skala ratusan juta orang seperti di AS, biayanya akan sangat melonjak.
Para pengajar ilmu politik pun mementahkan alasan yang kerap membandingkan pemilu dengan transaksi perbankan. Transaksi perbankan saat ini nyaris sepenuhnya elektronik. Masalahnya, transaksi perbankan yang bermasalah bisa dibatalkan dan dampaknya amat terbatas di antara para pihak yang bertransaksi. Sementara pembatalan hasil pemilu bisa menimbulkan konsekuensi luar biasa. Dampaknya bisa sampai memicu ketidakstabilan dan kerusuhan.
Sementara pimpinan Electronic Information Privacy Center (EPIC) AS Caitriona Fitzgerald mengatakan, sejumlah negara dengan jumlah penduduk sedikit sudah menggunakan e-voting sepenuhnya. ”Tantangan mereka berbeda dari AS. Mungkin, tidak banyak yang berkepentingan dengan hasil pemilu mereka. Sementara dengan AS, banyak sekali pihak yang berkepentingan,” katanya.
Menggunakan pemilu daring sepenuhnya berarti memperluas peluang peretas masuk ke sistem dan merekayasa hasil pemilu. Saat ada keraguan atas hasil pemilu yang sepenuhnya daring, tidak ada pembanding. Sementara jika masih menggunakan surat suara fisik, ada bukti pembanding saat muncul keraguan. (AP/AFP/REUTERS/RAZ)
