Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dekrit tentang tindakan balasan Rusia atas sanksi-sanksi Barat. Sementara Uni Eropa pada pekan ini akan mengumumkan paket sanksi putaran ke-6 untuk Rusia.
Oleh
FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
·3 menit baca
MAXIM BLINOV/SPUTNIK/AFP
Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dalam wawancara dengan wartawan NBC News, Keir Simmons, di Moskwa, 11 Juni 2021, menjelang pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
MOSKWA, RABU — Perang ekonomi Rusia melawan Amerika Serikat dan sekutu kian sengit. Presiden Rusia Vladimir Putin, Selasa (3/5/2022), mengumumkan dekrit yang berisi tindakan balasan atas sanksi yang terus digelontorkan AS, Eropa, dan negara sekutu lainnya.
Mengutip laporan Kantor Berita Nasional Rusia, TASS, Selasa (3/5/2022), Putin telah menandatangani dekrit tentang penggunaan tindakan ekonomi terhadap negara-negara dan lembaga internasional yang menerapkan sanksi kepada Rusia. Dokumen diterbitkan di portal resmi Informasi Hukum Rusia.
Dekrit pada intinya melarang entitas Rusia memenuhi kewajiban dan membuat kesepakatan dengan individu dan badan hukum asing. Dekrit juga melarang ekspor bahan mentah dan produk dari Rusia untuk kepentingan entitas-entitas asing tersebut.
Langkah ini, menurut dekrit, bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional Rusia. Sebab, sanksi yang dijatuhkan AS dan sekutu bertentangan dengan hukum internasional. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk merampas dan membatasi hak milik Federasi Rusia, badan hukum Rusia, dan warga negara Rusia.
Untuk operasionalisasinya, masih merujuk TASS, dekrit menginstruksikan kepada Pemerintah Rusia untuk menyusun daftar individu yang dikenai sanksi dalam sepuluh hari ke depan. Pemerintah juga diinstruksikan untuk menentukan kriteria tentang kesepakatan dan kewajiban yang akan menjadi target sanksi balasan tersebut.
Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Rusia memiliki hak untuk memberikan klarifikasi resmi tentang penerapan dekrit. Sejalan dengan itu, kedua lembaga juga memiliki kewenangan untuk memberikan pengecualian norma-norma operasi keuangan yang menguntungkan individu di bawah sanksi Rusia.
NIKOLAY DOYCHINOV
Foto yang diambil per 17 Maret 2022 ini menunjukkan tangki penyimpanan bahan bakar Lukoil di terminal Pelabuhan Rosenets dekat kota Burgas, Bulgaria, di pesisir Laut Hitam. Bulgaria menerima 77 persen gas alamnya dari Gazprom Rusia. Satu-satunya kilang minyaknya, terbesar di Balkan, dimiliki oleh Lukoil Rusia.
Sementara itu, Uni Eropa dalam waktu dekat akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Targetnya ialah industri minyak Moskwa, bank Rusia di luar yang sudah dikenai sanksi, dan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas disinformasi.
”Kami sedang menyusun paket sanksi keenam yang bertujuan untuk menghapus lebih banyak bank, membuat daftar aktor yang memberikan disinformasi, dan mengatasi persoalan impor minyak,” cuit Kepala Unit Kebijakan Luar Negeri di Komisi Eropa, Josep Borrell.
Rencana itu, Borrel melanjutkan, akan dipresentasikan di Dewan Uni Eropa untuk mendapat persetujuan. Uni Eropa terdiri atas 27 negara anggota. Sanksi terbaru itu dikabarkan akan memengaruhi Sberbank, pemberi pinjaman utama Rusia.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen diperkirakan menguraikan sanksi baru yang diusulkan pada Rabu waktu setempat. Ini dikabarkan akan mencakup larangan impor minyak Rusia pada akhir tahun ini.
AFP/NIKOLAY DOYCHINOV
Karyawan berjalan di lokasi konstruksi stasiun gas, sebagai bagian dari jalur pipa gas antara Bulgaria dan Yunani, di dekat Desa Malko Kadievo, Bulgaria, 18 Maret 2022. Bulgaria merupakan salah satu negara Eropa yang banyak bergantung pada pasokan gas dari Rusia.
Putin pada Selasa (3/5/2022) memperingatkan, ia dapat menghentikan ekspor dan kesepakatan jual-beli energi pada negara-negara yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Langkah ini merupakan eskalasi kebijakan Rusia yang sebelumnya telah menerapkan skema pembayaran impor gas dari Rusia menggunakan mata uang rubel.
Rusia per 26 April telah menghentikan pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria. Sebab, kedua negara itu menolak membayar impor gas menggunakan rubel sesuai permintaan Rusia. Kebijakan serupa akan berlaku pada negara-negara lain yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia.
Penjualan gas dan minyak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Rusia. Oleh karena itu, AS dan Uni Eropa ingin menerapkan embargo terhadap komoditas itu. Namun, rencana ini tidak mudah karena banyak negara Eropa bergantung pada pasokan gas dari Rusia.
Sejumlah negara menolak rencana embargo karena memiliki ketergantungan pasokan energi yang tinggi dari Rusia. Di antaranya ialah Hongaria dan Jerman. Dalam seminggu terakhir dikabarkan bahwa penolakan terhadap larangan impor minyak asal Rusia mulai memudar setelah muncul kesepakatan pengecualian untuk Slovakia dan Hongaria.
Berdasarkan Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih, negara-negara Uni Eropa telah membayar lebih dari 47 miliar euro atau 47,43 miliar dollar AS ke Rusia untuk gas dan minyak. Ini merupakan transaksi sejak Rusia menginvasi Ukraina per 24 Februari 2022. (REUTERS)
