Kerja sama dengan PIF dan bangsa-bangsa Pasifik salah satu fokus Indonesia selama menjadi ketua ASEAN 2023. Indonesia merupakan negara dengan populasi Melanesia terbesar.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Djailani (kiri) serta Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah (kanan) memaparkan sejumlah agenda diplomasi Indonesia, Jumat (2/12/2022), di Jakarta. Pekan depan, Indonesia akan kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum. Selain itu, ada pula kegiatan terkait dengan Afghanistan dan Pasifik.
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia mengundang perwakilan negara-negara berpenduduk mayoritas Melanesia ke Bali pada 7-8 Desember 2022. Kegiatan itu disebut tidak berkaitan dengan status keanggotaan Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG).
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani menyebut, Direktur Jenderal MSG Leonard Louma akan datang ke Indonesia Pacific Forum for Development (IPFD) pekan depan. Dengan tema ”Grow and Prosper Together”, IPFD bagian dari upaya Indonesia mempromosikan pembangunan di Pasifik. ”Forum ini wujud komitmen Indonesia meningkatkan keterlibatan di kawasan Pasifik,” ujarnya, Jumat (2/12/2022), di Jakarta.
IPFD akan membahas kerja sama pembangunan Indonesia dengan Pasifik. Isu pemulihan selepas pandemi Covid-19, mitigasi dampak perubahan iklim, dan keamanan pangan jadi pokok pembahasan.
Selain pertemuan perwakilan pemerintah, IPFD akan diisi pertemuan para pebisnis Indonesia dengan pebisnis Pasifik. Ada pula lokakarya penanggulangan bencana, pengembangan usaha kecil, serta pemberdayaan perempuan.
Abdul mengatakan, IPFD tidak membahas keanggotaan MSG. Kini, Indonesia menjadi anggota rekanan (associate member) di organisasi bangsa-bangsa Melanesia tersebut. Indonesia menjadi pemantau pada Maret 2011. Selanjutnya, sejak 2015, status Indonesia dinaikkan menjadi associate member.
Indonesia menjadi anggota MSG 25 tahun setelah organisasi itu dibentuk sebagai wadah memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa Melanesia. Meski berstatus associate member, Indonesia merupakan negara dengan populasi Melanesia terbesar. Orang Melanesia Indonesia tersebar di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Djailani (kiri) serta Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah (kanan) memaparkan sejumlah agenda diplomasi Indonesia, Jumat (2/12/2022), di Jakarta. Pekan depan, Indonesia akan kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum. Selain itu, ada pula kegiatan terkait dengan Afghanistan dan Pasifik.
Pendekatan Indonesia ke bangsa-bangsa Pasifik tidak hanya melalui MSG. Indonesia juga semakin sering berkomunikasi dengan Forum Kepulauan Pasifik (PIF). Meski sama-sama fokus di Pasifik, PIF tidak hanya beranggota negara dengan penduduk mayoritas orang Melanesia.
Indonesia menjadikan kerja sama dengan PIF dan bangsa-bangsa Pasifik sebagai salah satu fokus selama menjadi ketua ASEAN 2023. Indonesia mendorong kerja sama lebih erat antara ASEAN dan PIF. Abdul juga menyebut, Indonesia mengundang negara-negara yang berada di tepian Pasifik untuk hadir di IPFD. Hal itu berlaku untuk Kanada, Amerika Serikat, dan China. Undangan itu mencerminkan keinginan Indonesia merangkul sejumlah pihak untuk memajukan Pasifik.
Seperti dicantumkan dalam ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), Indonesia dan bangsa-bangsa Asia Tengara memprioritaskan kerja sama ekonomi di kawasan. Indonesia mengajak agar rivalitas, apalagi persaingan militer, di kawasan dihindari.
Forum lain
Bersamaan dengan IPFD, Indonesia menggelar International Conference on Afghan Women Education (ICAWE) dan Bali Democracy Forum (BDF). ICAWE salah satu wujud kerja sama Indonesia-Qatar untuk pemberdayaan Afghanistan. ”Tidak ada pembangunan tanpa melibatkan perempuan,” kata Abdul.
Meski membahas Afghanistan, Indonesia tidak mengundang Taliban ke ICAWE. Seperti banyak negara, Indonesia belum mengakui Taliban sebagai pemerintah sah Afghanistan. Meski demikian, Indonesia terus berinteraksi dengan Taliban untuk aneka program di Afghanistan.
Kompas
Kawasan Pasifik
Abdul mengatakan, isu pendidikan perempuan menjadi sorotan. Sebab, ada aneka keterbatasan dan tantangan penyediaan pendidikan di Afghanistan. Salah satunya larangan Taliban kepada anak perempuan untuk sekolah.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, BDF akan kembali digelar pekan depan secara hibrida. Forum itu bertujuan menyediakan wahana berbagi atas perkembangan demokrasi di sejumlah negara. ”Forum ini masih relevan bagi negara yang menerapkan demokrasi,” katanya.
Sejauh ini, perwakilan 57 negara akan hadir di BDF. Selain itu, perwakilan 74 negara dan organisasi internasional akan hadir sebagai pemantau. ”BDF memberikan kesempatan bagi semua negara di kawasan untuk berpartisipasi. Kami berharap ada nilai-nilai demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut bisa diambil sebagai pembelajaran,” ujarnya.
