Investigasi Kolapsnya Bangunan, Erdogan Perintahkan Penahanan 113 Pihak
Kementerian Kehakiman telah membentuk Biro Investigasi Kejahatan Gempa di seluruh provinsi zona gempa. Tujuannya menginvestigasi persoalan-persoalan terkait korban kematian dan korban luka akibat gempa.
Oleh
FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
·3 menit baca
ISTANBUL, SENIN — Pemerintah Turki memulai penyidikan terhadap semua pihak yang bertanggung jawab pada kolapsnya bangunan-bangunan di negeri itu dalam gempa dahsyat pada Senin (6/2/2023). Dari 131 pihak terduga yang teridentifikasi, pemerintah telah menerbitkan surat perintah penahanan terhadap 113 pihak di antaranya.
Wakil Presiden Turki Fuat Oktay, Minggu (12/2/2023), menyatakan, pemerintah telah mengidentifikasi 131 pihak yang diduga bertanggung jawab pada kolapsnya sejumlah bangunan pada gempa bumi pada Senin (6/2/2023). Gempa dahsyat bermagnitudo 7,8 pada dini hari tersebut menyebabkan ribuan bangunan di 10 provinsi di Turki terdampak.
”Surat perintah penahanan telah dikeluarkan untuk 113 pihak,” kata Oktay kepada wartawan pada keterangan pers di Pusat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Ankara.
Pemerintah, Oktay melanjutkan, akan mengikuti proses penyidikan dengan saksama sampai proses hukum yang diperlukan tuntas. Ini terutama menyangkut bangunan-bangunan yang rusak parah dan bangunan-bangunan yang menyebabkan kematian dan luka-luka.
Kementerian Kehakiman Turki telah membentuk Biro Investigasi Kejahatan Gempa di seluruh provinsi zona gempa.
Sejalan dengan itu, Oktay menambahkan, Kementerian Kehakiman telah membentuk Biro Investigasi Kejahatan Gempa di seluruh provinsi zona gempa. Tujuannya menginvestigasi persoalan-persoalan terkait korban kematian dan luka akibat gempa.
Menteri Lingkungan Turki Murat Kurum mengatakan, 24.921 bangunan di Turki kolaps atau rusak parah saat gempa. Data ini merupakan hasil kajian dari 170.000 lebih bangunan.
Partai oposisi menuding pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan tidak menegakkan regulasi terkait bangunan. Oposisi juga menuduh pemerintahan Erdogan tidak mengalokasikan dengan tepat dana hasil pajak khusus yang dipungut setelah gempa bumi dahsyat pada 1999.
Menanggapi tuduhan tersebut, Erdogan menyatakan, kubu oposisi berbohong dan menyebarkan fitnah untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Erdogan menyerang balik kubu oposisi dengan menyatakan, alih-alih menghadapi persoalan korupsi di daerah-daerah yang dikuasai, oposisi justru malah melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu iklim investasi.
Selama 10 tahun hingga 2022, Turki merosot 47 peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International. Dari awalnya peringkat ke-54, Turki merosot ke peringkat ke-101 dari 174 negara pada 2012.
Kejaksaan di Adana memerintahkan penahanan terhadap 62 orang guna penyidikan atas kolapsnya bangunan-bangunan pada gempa pekan lalu. Pada saat yang sama, mengutip kantor berita Turki, Anadolu, Kejaksaan di Diyarbakir juga tengah mencari 33 orang terduga yang beralamat di kota itu untuk ditahan.
Anadolu menyebutkan, delapan orang terduga telah ditahan di Sanliurfa dan empat orang lainnya ditahan di Osmaniye. Mereka termasuk orang-orang yang diduga ikut bertanggung jawab pada sejumlah kolapsnya bangunan, seperti memindahkan kolom bangunan.
Polisi juga telah menahan pengembang apartemen yang kolaps di Antakya di Bandara Istanbul. Terduga ditahan saat akan bersiap terbang ke Montenegro pada Jumat malam. Terduga secara resmi ditahan sejak Sabtu.
Apartemen 12 lantai kelas atas yang selesai dibangun satu dekade silam itu terdiri atas 249 kamar apartemen. Tak ada informasi mengenai korban terdampak pada bangunan tersebut.
Pengembang yang ditahan itu mengatakan kepada jaksa bahwa ia tidak tahu mengapa apartemen kolaps. Rencana kepergiannya tidak terkait dengan penyidikan pemerintah.
”Kami memenuhi semua prosedur yang ada di regulasi. Semua perizinan telah kami dapatkan,” katanya dikutip Anadolu. (REUTERS/LAS)