Protes Asuransi Kesehatan, Pensiunan di China Turun ke Jalan
Keuangan China masih tiris. Pemerintah bereaksi dengan memangkas layanan asuransi kesehatan untuk kalangan pensiunan.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
Unjuk rasa umumnya identik dengan anak muda ataupun warga di usia produktif. Akan tetapi, kali ini, di China justru penduduk berusia paruh baya, bahkan lanjut usia yang turun ke jalan-jalan. Mereka memprotes perubahan peraturan asuransi kesehatan terhadap kelompok pensiunan yang dianggap merugikan.
“Kembalikan uang kami!” demikian yel yang diteriakkan para pengunjuk rasa yang terjadi antara lain di kota Wuhan dan Dalian pada hari Rabu (15/2/2023). Tidak ada media arus utama China yang melaporkan kejadian tersebut. Akan tetapi, peristiwa ini viral di berbagai kanal media sosial, terutama Weibo.
Warganet cepat menggunakan fitur citra satelit untuk mencari lokasi unjuk rasa. Salah satu lokasi yang terungkap ialah Taman Zhongshan di pusat kota Wuhan. Di sekeliling taman ini, kantor-kantor pemerintah berada. Sejumlah warganet datang ke lokasi untuk mengambil foto dan video unjuk rasa itu yang kemudian mereka unggah ke media sosial. Terlihat, petugas polisi membuat pagar betis di sekeliling taman sehingga tidak ada orang baru yang bisa bergabung di tengah-tengah unjuk rasa.
Radio Free Asia (RFA) melaporkan, awalnya, unjuk rasa ini dilakukan pada hari Senin (13/2/2023). Ratusan pensiunan mendatangi balai kota guna memprotes peraturan baru mengenai asuransi kesehatan. Rupanya, keluhan itu tidak didengarkan oleh pemerintah daerah dan akibatnya di hari Rabu para pensiunan ini kembali dalam jumlah yang lebih banyak.
Tidak adil. Sudah hidup kami susah selama pandemi, sekarang hak kami dikurangi.
“Tidak adil. Sudah hidup kami susah selama pandemi, sekarang hak kami dikurangi,” kata seorang pengunjuk rasa bermarga Pang. Ia tidak mau mengungkapkan nama lengkapnya karena takut ditangkap aparat penegak hukum.
Penyebab unjuk rasa itu adalah kebijakan terbaru mengenai layanan asuransi kesehatan. Aturan itu diterbitkan pada tahun 2021, tetapi baru efektif berlaku pada bulan Januari 2023. Ketika itu, Presiden China Xi Jinping mengatakan memaklumi apabila rakyat ada yang tidak menyukai peraturan terbaru itu.
Pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi ekonomi global, demikian juga di China. Laporan keuangan sejumlah firma analisis keuangan internasional yang dikutip oleh RFA menghitung, setiap provinsi di China mengalami defisit anggaran. Provinsi-provinsi dengan defisit terbesar antara lain adalah Henan, Sichuan, dan Guangdong dengan angka di atas 280 miliar yuan.
Pada Januari 2023, pemerintah pusat mengatakan bahwa mereka tidak akan menomboki pemerintahan provinsi maupun kota. Menteri Keuangan Liu Kun, dikutip oleh surat kabar nasional China Daily mengatakan, sudah selayaknya orangtua mengasuh bayi mereka sendiri. Ucapan ini mengacu bahwa setiap pemerintah daerah wajib mencari cara sendiri untuk menangani masalah keuangan masing-masing, termasuk membayar pinjaman ke bank.
“Artinya, provinsi dan kota harus menghitung kembali prioritas keuangan mereka. Jangan kucurkan anggaran untuk proyek-proyek yang tidak terlalu penting di saat ini,” tuturnya.
Di sejumlah provinsi, tunjangan asuransi kesehatan menjadi yang pertama di pangkas. Rakyat China membayar premi asuransi selama mereka bekerja. Bagi pegawai negeri sipil (PNS), ketika mereka pensiun, masih bisa mengakses ganti biaya pengobatan. Asuransi juga memberi talangan biaya pemakaman bagi pensiunan PNS.
Surat kabar Perancis, Le Monde yang memiliki kontributor lokal di Wuhan menjelaskan, sebelumnya, pergantian biaya pengobatan bagi pensiunan PNS adalah 280 yuan per bulan. Aturan baru tersebut memotong pergantian biaya menjadi 82-88 yuan per bulan, tergantung perusahaan asuransi yang dipakai dan provinsi tempat individu itu berada.
Demikian pula dengan biaya pemakaman. Dari ditanggung 70.000 yuan per orang, sekarang menjadi 30.000 yuan per orang yang juga tergantung dari perusahaan asuransi dan lokasi. Biaya pemakaman di China kisarannya adalah 20.000-80.000 yuan, tergantung dari lokasi. Secara umum, biaya ini setara dengan tiga bulan gaji rata-rata warga negara tersebut.
Kalangan pensiunan protes karena hal itu tidak dianggap meringankan beban mereka. Sebagai gambaran, di Wuhan jumlah penduduknya ada 11 juta jiwa dan 2 juta orang di antaranya adalah pensiunan PNS. Jumlah pensiunan di China akan terus bertambah karena angka kelahiran yang semakin mengecil. Tingginya biaya hidup dan tekanan pekerjaan membuat anak-anak muda enggan berkeluarga.
Firma aktuaria SinoInsider dalam surat kepada kantor berita AFP menjelaskan, protes para pensiunan ini sangat beralasan. Para pekerja merupakan tulang punggung perusahaan asuransi karena membayar premi bulanan yang hasilnya mereka tuai di kemudian hari. Sebaliknya, para pejabat pemerintah setelah pensiun sekalipun tetap dibiayai negara untuk pengobatan di kala sakit dan pemakaman ketika meninggal tanpa membayar premi sepeser pun.
Kepada RFA, ekonomi spesialis China di Amerika Serikat Li Hengqing menjelaskan, anggaran negara sekarang banyak dialihkan ke Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Uang ini dipakai mendanai berbagai latihan militer maupun ekskursi pesawat tempur PLA ke wilayah pertahanan udara Taiwan.
“Belum terlihat pemerintah pusat serius menanggapi defisit di daerah. Bisa-bisa, nanti pemerintah daerah memangkas gaji pegawai dan akan ada unjuk rasa lebih besar,” ujarnya.
Unjuk rasa besar-besaran terjadi pada November 2022 ketika rakyat menolak pemerintah melanjutkan aturan penguncian wilayah. Selain ekonomi terkontraksi, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja, pelambatan birokrasi, terhambatnya layanan kesehatan, dan meningkatnya depresi. Masyarakat muak dan memutuskan turun ke jalan-jalan. Aparat penegak hukum menangkapi para pengunjuk rasa itu. (AFP)