827 WNI Dievakuasi Bertahap dari Sudan

Evakuasi tidak bisa dilakukan sekaligus antara lain karena keterbatasan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut. Belum diketahui kapan 382 WNI lain bisa dievakuasi.

TANGKAPAN LAYAR/KOMPAS/KRIS MADA

Tangkapan layar dari video yang dikirimkan Kedutaan Besar RI di Khartoum, Sudan. Indonesia memulai proses evakuasi warganya dari Sudan, Minggu (23/4/2023). Dari Khartoum, mereka menuju Pelabuhan Sudan lalu berlayar ke Jeddah, Arab Saudi.

Jakarta, Kompas - Bekerja sama dengan Arab Saudi dan sejumlah negara lain, Indonesia mulai mengevakuasi warganya dari Sudan. Untuk kelancaran evakuasi, pemerintah mengimbau Warga Indonesia di Sudan segera menghubungi atau mendatangi Kedutaan Besar RI di Khartoum.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengimbau, WNI yang belum berada di Wisma Duta Indonesia atau Kedutaan Besar RI di Khartoum untuk segera berkoordinasi dengan KBRI Khartoum. "Saya imbau agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri, mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum agar dapat dilakukan evakuasi pada tahap kedua," ujarnya, Senin (24/4/2023) dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Evakuasi gelombang pertama dimulai pada Minggu (23/4). Pada Senin, 538 WNI telah tiba di Pelabuhan Sudan. "Saat ini, 538 WNI tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju Jeddah melalui jalur laut," ujarnya.

Baca juga : Indonesia Mulai Evakuasi Warga dari Sudan

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melepas keberangkatan tim evakuasi dalam upacara di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Senin. Satu pesawat Boeing 737-400 membawa 39 personel, terdiri atas 16 kru pesawat, gabungan tim dari Komando Pasukan Gerak Cepat, tim medis TNI, personel BAIS TNI, psikolog TNI, dan staf Kementerian Luar Negeri). Penerbangan akan menuju Jeddah dalam waktu 12 jam 30 menit. “Tugas penjemputan WNI ke Sudan adalah tugas mulia dan kehormatan yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab,” kata Panglima TNI.

Retno mengutus Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Judha Nugraha ke Jeddah untuk membantu proses evakuasi. Judha membenarkan, proses itu dilakukan lewat kerja sama dengan beragam pihak. Koordinasi dengan misi diplomatik berbagai negara sahabat Indonesia adalah bagian dari kerja sama untuk mengevakuasi warga Indonesia dari Sudan. Karena harus melewati Jeddah, koordinasi dengan Arab Saudi salah satu yang paling intensif dilakukan.

Indonesia harus kembali mengevakuasi warga dari zona perang hanya dalam tempo 14 bulan setelah evakuasi dari Ukraina. Seperti pada 2003, evakuasi dari Sudan pada 2023 juga karena alasan perang saudara.

Sejak Sabtu (15/4), Sudan diguncang perang saudara antara militer (SAF) dan kelompok milisi Pasukan Pendukung Cepat (RSF). SAF pimpinan Jenderal Abdel Fattah Al Burhan dan RSF pimpinan Jenderal Hamdan Dagalo sudah bertahun-tahun bersaing memperebutkan kekuasaan di Sudan. Ibu kota Sudan, Khartoum, menjadi pusat pertempuran dalam perang kali ini.

Keterbatasan

Untuk evakuasi ini, sebanyak 827 dari 1.209 WNI yang tercatat di KBRI Khartoum sudah pasti akan dievakuasi dalam dua gelombang. Sementara 382 WNI lain belum diketahui kapan bisa dievakuasi.

AFP/ABUBAKARR JALLOH

Tangkapan layar dari video yang disiarkan AFPTV menunjukkan iringan kendaraan Perserikatan Bangsa-bangsa meninggalkan Khartoum menuju Pelabuhan Sudan pada Minggu (23/4/2023).

Untuk gelombang pertama, KBRI Khartoum menggunakan sembilan mobil guna mengangkut ratusan WNI itu. Butuh 15 jam perjalanan dari Khartoum menuju Pelabuhan Sudan. Mereka harus melewati setidaknya 15 pos pemeriksaan.

Evakuasi tidak bisa dilakukan sekaligus antara lain karena keterbatasan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut. Retno menyebut, evakuasi gelombang kedua akan dilakukan secepatnya.

Meski bertahap, Indonesia selalu mengevakuasi hampir seluruh warganya dari zona perang. Evakuasi tidak dilakukan hanya kepada warga yang menolak meninggalkan daerah perang karena berbagai alasan. Hal itu pernah terjadi di Ukraina, Suriah, hingga Libya.

Kebijakan berbeda diambil beberapa negara lain. Amerika Serikat memastikan, evakuasi seluruh pegawai pemerintah dan keluarga mereka selesai dilakukan pada Sabtu (22/4). Washington tidak berencana mengevakuasi warga AS yang bukan pegawai pemerintah atau keluarga pegawai pemerintah AS dari Sudan. AS malah meminta mereka bergabung dengan upaya evakuasi yang dikoordinasi oleh Turki atau Uni Emirat Arab.

Baca juga : Arab Saudi dan AS Evakuasi Diplomat dan Warganya dari Sudan

Hingga 16.000 warga AS, sebagian pemegang paspor ganda AS-Sudan, berada di Sudan. Salah satunya adalah jurnalis yang tinggal di Khartoum, Isma’il Kushkush. Dalam pesan singkat kepada CNN, Kushkush menyampaikan sudah berhari-hari terperangkap dalam gedung bersama puluhan orang lainnya. Ia tinggal tidak sampai 500 meter dari Istana Kepresidenan Sudan, salah satu pusat baku tembak RSF-SAF.

AS tidak meyanggah ataupun membenarkan soal metode evakuasi para pegawai dan keluarga pegawai pemerintah dari Sudan. Sejumlah pihak menyebut, AS menerbangkan helikopter angkut militer ke Khartoum dalam operasi itu.

Adapun Italia dan Perancis bisa menerbangkan pesawat militer ke Khartoum untuk mengevakuasi warganya dari Sudan. Seperti AS, Italia dan Perancis juga memprioritaskan evakuasi bagi pegawai dan keluarga pegawai pemerintah. Pesawat Italia diterbangkan dalam kerangka operasi bersama Uni Eropa. Tidak diketahui di mana pesawat-pesawat itu mendarat atau lepas landas dari Khartoum. Sebagai salah satu pusat pertempuran, Bandara Khartoum, terlalu berbahaya untuk didekati.

Perancis memastikan, setelah mengangkut 200 orang dengan pesawat dari Sudan, akan kembali mengirimkan pesawat untuk mengevakuasi warganya dari Sudan. Tidak diketahui di mana Perancis akan mendaratkan pesawatnya di Sudan.

MIZUKI IKARI/KYODO NEWS VIA AP

Pesawat Hercules C-130 milik Pasukan Bela Diri Jepang bertolak dari Pangkalan Udara Komaki pada Jumat (21/4/2023) menuju Djibouti. Pesawat itu bagian dari upaya Jepang mengevakuasi warganya dari Sudan yang kembali dilanda perang saudara sejak Sabtu (15/4/2023).

Sementara Amman memastikan, empat pesawat mengangkut 343 warga Jordania dari Pelabuhan Sudan. Adapun Cairo menyebut, seorang pegawai Kedutaan Besar Mesir di Khartoum tertembak di tengah proses evakuasi. Setidaknya 10.000 warga Mesir berada di Sudan.

Riyadh tidak hanya mengevakuasi warga Arab Saudi. Kapal Angkatan Laut Arab Saudi mengangkut warga berbagai negara dari Pelabuhan Sudan ke Jeddah, Arab Saudi. Mayoritas proses evakuasi harus dilakukan lewat darat menuju tetangga Sudan atau Pelabuhan Sudan di tepi Laut Merah. Sebab, berbagai bandara di sekitar Khartoum menjadi lokasi baku tembak.

Sejumlah diplomat di Khartoum menyebut, evakuasi massal warga asing akan dilakukan pada Senin atau Selasa. Mayoritas warga asing akan diangkut dengan kapal dari Pelabuhan Sudan. Pelabuhan di tepi Laut Merah itu paling dekat dengan Pelabuhan Jeddah. Sejak ratusan tahun lalu, pelabuhan itu salah satu titik penghubung Sudan dengan Arab Saudi.

Proses evakuasi oleh negara lain telah dimulai pada Jumat pekan lalu. Proses dimulai bersamaan dengan pernyataan RSF bahwa mereka setuju menggelar gencatan senjata tiga hari untuk menghormati Idul Fitri. Bersama sejumlah negara di Afrika dan Timur Tengah, Sudan merayakan Idul Fitri pada Jumat.

Baca juga : Idul Fitri dan Gencatan Senjata Tak Hentikan Pertempuran di Khartoum

Dalam pernyataan pada Minggu, RSF mengklaim AS berkoordinasi dengan mereka untuk evakuasi itu. Menurut RSF, AS mengirimkan enam pesawat untuk mengangkut pegawai dan keluarga pegawai pemerintah AS. RSF juga berjanji membantu negara lain yang mau mengevakuasi warganya dari Sudan. “Kami akan berkoordinasi dengan berbagai misi diplomatik untuk memastikan keselamatan warga berbagai negara untuk pulang ke berbagai negara masing-masing,” demikian pernyataan RSF sebagaimana dikutip Aljazeera.

Dagalo juga menyalahkan Burhan dan pasukannya soal gencatan senjata yang tidak kunjung terwujud. “Saya tidak masalah dengan gencatan senjata. Burhan dan pasukannya tidak mampu menghormati kesepakatan ini,” kata dia kepada televisi Al Arabiya. (AFP/REUTERS)