Kepulauan Pasifik Ingin Menjadi Mitra Setara bagi Semua
Perjanjian pertahanan Amerika Serikat-Papua Niugini diharapkan memperkuat kehadiran Washington di Kepulauan Pasifik. Kepulauan Pasifik tetap terbuka untuk negara lain.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
AP PHOTO/SUSAN WALSH, FILE
Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kiri) berfoto bersama Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare (tengah) dan Perdana Menteri Papua Niugini James Marape di Gedung Putih, Washington, 29 September 2022.
PORT MORESBY, SENIN – Papua Niugini dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pertahanan dan keamanan yang memungkinkan militer AS mengakses berbagai lapangan udara serta pelabuhan di negara tetangga di timur Indonesia tersebut. Akan tetapi, negara-negara Kepulauan Pasifik mengingatkan bahwa perjanjian ini tidak berarti kawasan tersebut berpihak kepada salah satu kubu di tengah persaingan geopolitik AS dan China.
Perjanjian itu diteken di Port Moresby pada Senin (22/5/2023) oleh Menteri Pertahanan Papua Niugini Win Bakri Daki dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mewakili Presiden AS Joe Biden. Semula, Biden berencana datang ke Papua Niugini untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) bersama 14 kepala negara di kawasan itu. Ia juga awalnya akan rapat aliansi keamanan Quadrilateral. Akan tetapi, selepas pertemuan kepala negara G7 atau tujuh negara terkaya di dunia dan Uni Eropa di Jepang, Biden harus segera kembali ke Washington guna membahas pagu utang nasional.
“Adanya perjanjian ini membuat AS dan Papua Niugini bisa berbagi informasi, data, dan kapal sehingga memudahkan patroli di perairan,” kata Blinken.
Kerja sama pertahanan itu fokus kepada patroli maritim. Papua Niugini mengeluhkan intrusi kapal-kapal asing yang mengambil ikan secara ilegal di perairan mereka. Berkat pakta ini, Port Moresby bisa mengakses satelit AS untuk memantau wilayah laut mereka secara lebih luas. Sebagai balasan, Papua Niugini akan memberi akses bandara, lapangan terbang, dan pelabuhan mereka kepada militer AS jika dibutuhkan. Meskipun demikian, izin ini harus atas persetujuan parlemen di Port Moresby.
AP PHOTO/PETR DAVID JOSEK
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken saat hadir dalam diskusi panel dalam Munich Security Conference yang digelar di Munich, Sabtu (18/2/2023).
Bagi AS, perjanjian ini penting karena menjadi bukti kehadiran mereka di Kepulauan Pasifik. Selama beberapa tahun terakhir, AS ketar-ketir melihat pengaruh China yang semakin kuat di kawasan ini. Apalagi, Kepulauan Pasifik merupakan 20 persen dari laut dunia.
AS dan negara-negara Barat, termasuk Australia yang dari jarak dekat ke Kepulauan Pasifik selama ini cenderung mendiamkan wilayah itu. Padahal, Papua Niugini saja merupakan salah satu pangkalan militer AS dan sekutu selama Perang Dunia II. Walhasil, China masuk dengan berbagai bantuan infrastruktur, pertanian, dan khusus di Kepulauan Solomon juga pakta pertahanan. Insitut Lowy di Australia mendata bahwa selama 2006-2017, China mengucurkan investasi sebesar 1,5 miliar dollar AS di Kepulauan Pasifik.
Presiden China Xi Jinping pertama kali berkunjung ke Kepulauan Pasifik pada tahun 2014. Ketika itu, ia melawat ke Fiji. Empat tahun kemudian, pada 2018, ia datang ke Papua Niugini. Menteri Luar Negeri China 2013-2022 Wang Yi melakukan tur ke sepuluh negara Pasifik pada pertengahan tahun 2022 menawarkan berbagai kerja sama.
AFP/MAVIS PODOKOLO
Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Indo-Pacific Kurt Campbell (depan kiri) meninggalkan gedung pertemuan seusai menggelar rapat dengan pemimpin oposisi Kepulauan Solomon, Mathew Wale (tengah) di Honiara, Kepulauan Solomon pada 22 April 2022.
Setelah kejadian itu, baru AS mulai melirik lagi Kepulauan Pasifik. Mereka membuka kembali kedutaan besar di Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon pada Februari 2023 setelah ditutup selama 30 tahun. Pekan lalu, AS membuka kedutaan di Tonga dan Kiribati.
“Pasifik kini tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang diam dan pasif oleh AS. Adanya persaingan geopolitik dengan China membuat Barat harus mengejar ketertinggalan kehadiran mereka di berbagai wilayah global,” kata Gordon Peake, peneliti isu Kepulauan Pasifik di Institut AS untuk Perdamaian (USIP).
Bebas
Meskipun baru sepakat dengan AS, Perdana Menteri Papua Niugini James Marape menegaskan bahwa pakta keamanan itu tidak berarti Port Moresby terikat dengan Washington. Papua Niugini tetap memiliki kebebasan untuk menandatangani pakta apapun dengan negara-negara lain.
DAVID GRAY/POOL PHOTO VIA AP
Presiden China Xi Jinping tiba di Port Moresby, Papua Niugini untuk menghadiri KTT APEC, 16 November 2018.
Selain menjamu Blinken, Papua Niugini turut menjamu Perdana Menteri India Narendra Modi yang menghadiri KTT PIF. Modi telah mengatakan bahwa India menganut asas multilateralisme dan memercayai bahwa Indo-Pasifik harus dijaga agar terus bebas dan terbuka.
Bagi Marape, kerja sama dengan India yang adalah perekonomian terbesar ketiga di dunia ini penting. PIF tengah membangun Forum Kerja Sama India-Pasifik (FIPIC). “India memberi dimesi ketiga di dalam sektor ekonomi, investasi, dan peningkatan kapasitas Pasifik. India juga memberi kami akses langsung kepada pasar. Kerja sama dengan India ini penting untuk memberi kami pilihan yang beragam,” tutur Marape, dikutip oleh surat kabar The National.
Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown dalam wawancara dengan BBC menjelaskan bahwa Kepulauan Pasifik memercayai bahwa semua negara adalah sahabat. Mereka menganut asas non-blok sehingga tidak mau berpihak pada kubu geopolitik tertentu.
Terkait kekhawatiran AS terhadap perkembangan pengaruh China di Pasifik, Brown secara gamblang mengatakan bahwa pada kenyataannya China mengisi kebutuhan Kepulauan Pasifik untuk berbagai pembangunan infrastruktur dan pertanian. “Kami tidak memaksa agar China mau bekerja sama dengan AS di Pasifik, tetapi kami menginginkan agar China dan AS bekerja sama dengan Kepulauan Pasifik. Kami ingin menjadi mitra setara dalam dialog, bukan sebagai obyek pembicaraan satu arah,” ujarnya. (AFP)
