Penjara Seumur Hidup untuk Pejabat Vietnam yang Korupsi Saat Pandemi

Terima suap 9,5 juta dollar AS selama masa pandemi, 21 pejabat Vietnam dipenjara. Mereka memaksa pengusaha menyogok agar dapat izin memulangkan karyawan dari luar negeri.

VIETNAM NEWS AGENCY / AFP/HOANG THONG NHAT

Pelantikan Presiden Vietnam Vo Van Thuong pada Maret 2023 di Hanoi. Ia menggantikan Nguyen Xuan Phuc yang mendadak mundur karena penyelidikan kasus korupsi.

HANOI, SELASA — Mantan Sekretaris Wakil Menteri Kesehatan Vietnam, Phạm Trung Kiên, divonis penjara seumur hidup. Bersama 20 pejabat lain, termasuk mantan Duta Besar Vietnam di Kuala Lumpur Trần Việt Thái, Kiên terbukti bersalah menerima suap selama masa pandemi Covid-19.

Pengadilan Rakyat Hanoi menjatuhkan vonis itu secara terpisah pada pertengahan hingga akhir Juni 2023. Dilaporkan sejumlah media Vietnam seperti Vietnam Plus, Nhand Dan, VN Express, dan Vietnam News, pada 31 Juli 2023, Pham mendapat hukuman paling berat. Sebab, ia menerima suap paling besar yakni setara 1,8 juta dollar AS atau lebih kurang Rp 27 miliar.

Berkas dakwaan menyebutkan, mayoritas suap sudah disita penyidik dari Pham. Walakin, perampasan itu tidak mengurangi hukuman kepada Pham. Majelis hakim menyebut, Pham secara sengaja menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk menerima suap. Ia memaksa para pemberi suap untuk menyogok dirinya jika ingin mendapat rekomendasi pemulangan karyawan di luar negeri.

Baca juga Perang Total Lawan Korupsi di Vietnam

Penjara seumur hidup juga diberikan kepada mantan Direktur Konsuler pada Kementerian Luar Negeri Vietnam, Nguyễn Thị Hương Lan. Adapun mantan Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Tô Anh Dũng, divonis 16 tahun penjara. Hukuman kepada mereka lebih berat dari tuntutan jaksa. Nguyễn dituntut 19 tahun penjara, sementara To dituntut 13 tahun penjara.

Ada juga pejabat yang menjadi calo dalam perkara itu. Mereka mengenalkan para pengusaha ke para pejabat yang perlu disogok. Para calo itu, sebagian bekerja di kepolisian dan imigrasi, juga dihukum oleh majelis hakim.

Total 54 orang dihukum dalam perkara itu. Mereka didakwa karena menerima, memberi, dan menjembatani suap dari pengusaha ke pejabat. Proses peradilan melibatkan lebih dari 100 pengacara dan pemeriksaan setidaknya 33 saksi.

Nilai suap dalam kasus itu mencapai 9,5 juta dollar AS. Sebagian hasil suap sudah disita penyidik. Sebagian lagi belum masih dilacak penyidik. Media-media Vietnam menyebut kasus itu sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di negara itu.

AFP/PHU NGUYEN

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat kloter pertama pertama pengiriman vaksin Covid-19 yang dikembangkan AstraZeneca/Oxford tiba di bandara Tan Son Nhat, Ho Chi Minh, Vietnam, Rabu (24/2/2021).

Izin Penerbangan

Sejumlah perusahaan Vietnam berusaha memulangkan pekerja dan keluarga pekerja mereka di luar negeri. Setidaknya 1.000 penerbangan yang mengangkut paling sedikit 200.000 orang untuk pemulangan itu.

Rupanya, tidak semua penerbangan itu dapat persetujuan dari pemerintah Vietnam. Kiên dan 20 orang lain membuat kondisi yang memaksa sejumlah pengusaha harus menyogok mereka kalau mau dapat izin memulangkan karyawan dan keluarganya. Suap kepada Kiên dan 20 pejabat itu berujung pada izin untuk 372 penerbangan.

Baca Juga Presiden Vietnam Mundur di Tengah Operasi Pembersihan dari Korupsi

Majelis hakim menyebut, ulah Kiên dan 20 pejabat itu merusak upaya negara memberantas korupsi. Ulah mereka juga dinilai keji karena memanfaatkan kesulitan ribuan orang di masa pandemi.

Meski demikian, hakim tidak setuju menjatuhkan hukuman mati kepada Kiên dan 20 pejabat lain. Mereka dijatuhi penjara antara 1,5 tahun hingga seumur hidup. Penjara empat tahun antara lain dijatuhkan kepada mantan Duta Besar Vietnam di Kuala Lumpur Trần Việt Thái. Selain dipenjara, mereka juga diberhentikan dari jabatannya. Mereka juga diwajibkan membayar denda, uang pengganti, dan biaya perkara.

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kanan), Menlu Thailand Don Pramudwinai (kiri), Menlu Vietnam Bui Thanh Son (kedua kiri), Menlu Kamboja Prak Sokhonn (kanan) dan Menlu Amerika Serikat Antony J Blinken (tengah) berfoto bersama saat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama Amerika Serikat di Jakarta, Jumat (14/7/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Perkara itu diputus nyaris bersamaan dengan pengumuman Inspektorat Jenderal Pemerintah Vietnam soal penanganan korupsi. Sepanjang semester I-2023, Inspektorat Jenderal Pemerintah Vietnam menemukan pelanggaran senilai 7,52 miliar dollar AS.

Ada 98.000 pemeriksaan dilakukan terkait tindakan mencurigakan oleh aparat dan keluarganya. Jumlah kasus dan nilai penyimpangan naik hampir 21 persen dibandingkan periode sama pada 2022.

Setidaknya 27 pejabat tinggi terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Selain mereka, ada 72 pejabat dengan kedudukan lebih tinggi yang terlibat dalam 49 kasus. Lonjakannya lebih dari 50 persen dibandingkan jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat.

Pemerintah dan partai memberi perhatian serius pada korupsi. Sebab, korupsi bisa menghambat Vietnam menarik investasi asing.

Lonjakan korupsi membuat Partai Komunis Vietnam merevisi peraturan internalnya. Aturan itu bertujuan mencegah korupsi dan kolusi di kalangan kader partai. Sebagian kader partai sekaligus menjadi pejabat di pemerintahan Vietnam.

Pemerintah dan partai memberi perhatian serius pada korupsi. Sebab, korupsi bisa menghambat Vietnam menarik investasi asing. Vietnam sedang bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk menarik investasi asing yang sedang mencari lokasi usaha baru selepas masa pandemi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam bahkan lebih banyak menarik investor asing ketimbang Indonesia. Ini antara lain terjadi pada saat adanya gelombang migrasi investasi asing keluar dari China. (RAZ)