Meta Blokir Berita Karhutla, PM Kanada Tuduh Meta Utamakan Laba atas Bencana
Meta dianggap memeras Pemerintah Kanada agar membatalkan aturan mengenai media daring. Caranya, dengan menolak menyiarkan informasi terkait karhutla.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
OTTAWA, SABTU – Pemerintah dan warga Kanada mengecam perilaku Meta, perusahaan induk media sosial Facebook dan Instagram, karena menolak menyebarluaskan tautan-tautan media arus utama terkait bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kanada menuduh Meta bersikap tidak manusiawi.
”Kami membutuhkan informasi tepercaya dari media-media arus utama. Situasi di lapangan kacau dan warga panik,” kata Kelsey Worth (35), warga Yellowknife, salah satu kota terdampak karhutla, Jumat (25/8/2023).
Menurut Worth, hoaks marak beredar di media sosial. Bahkan, beberapa di antaranya memalsukan akun pemerintah daerah ataupun lembaga dan organisasi kemanusiaan. Oleh sebab itu, tautan berita dari media arus utama yang mengandung informasi akurat tentang evakuasi, jumlah korban, dan pergerakan api sangat dicari warga.
Pada Juni 2023, pemerintah Kanada mengesahkan Undang-Undang Berita Dalam Jaringan (Daring). Isinya ialah meminta perusahaan media sosial dan teknologi Meta ataupun Google membayar kompensasi kepada media-media arus utama yang tautan beritanya dimuat di media sosial tersebut.
Hal ini karena di Kanada, 80 persen iklan daring diserap oleh Meta dan Google. Ottawa memperkirakan jumlah bagi hasil antara Kanada dan raksasa-raksasa media sosial itu sedikitnya 330 juta dollar Kanada.
Meta menanggapi terbitnya undang-undang itu dengan sepenuhnya memblokir tautan berita media arus utama, baik koran, majalah, situs, maupun media siar. Akibatnya, para pemakai Facebook dam Instagram di Kanada tidak bisa mengakses berita dari media sosial.
Meta beralasan bahwa justru dengan memasang tautan berita di media sosial, warganet membaca berita terkait dan ini meningkatkan pelanggan media arus utama tersebut. Meta menolak membagi hasil.
Saya tak habis pikir, perusahaan sebesar Meta memilih melakukan tindakan sedemikian picik. Mereka mengutamakan laba material di tengah bencana dan kesengsaraan.
Langkah serupa sebelumnya dilakukan Meta di Australia karena pemerintah setempat menerbitkan aturan mengenai kompensasi media daring. ”Teknologi Meta bisa diakses oleh siapa pun. Warganet bisa mencari informasi akurat di akun-akun resmi lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat,” kata juru bicara Meta, Andy Stone.
Pekan lalu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengutarakan kemarahannya terhadap Meta. ”Saya tak habis pikir, perusahaan sebesar Meta memilih melakukan tindakan sedemikian picik. Mereka mengutamakan laba material di tengah bencana dan kesengsaraan,” ujarnya, dikutip oleh CBC.
Kecaman juga dikeluarkan oleh organisasi Wartawan Lintas Batas (RSF). Di laman resmi mereka, Kepala Desk Teknologi RFS Vincent Berthier meminta agar Meta segera menghentikan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan masyarakat itu. Ia menjelaskan, tindakan Meta adalah upaya pemerasan, yaitu menekan agar Kanada membatalkan UU Berita Daring dengan cara menyakiti warga.
Kepada surat kabar Washington Post, Ketua Aliansi Berita dan Media Kanada Danielle Coffey mengatakan, pada saat pandemi Covid-19, media-media arus utama di negara itu membuka semua akses pemberitaan, termasuk konten yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh pelanggan berbayar.
”Ini kewajiban moral, sosial, dan profesional media arus utama. Di masa-masa genting, informasi akurat harus bisa diakses oleh semua orang,” ujarnya. (AFP)