Amerika Serikat dan sejumlah negara mendukung Jepang membuang limbah PLTN Fukushima. Limbah bersentuhan dengan inti reaktor yang meleleh. Di PLTN lain, air pendingin tidak bersentuhan dengan inti reaktor.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
AP/LEE JIN-MAN
Ikan tiruan dipajang saat unjuk rasa di Korea Selatan menuntut penghentian keputusan Jepang melepaskan air radioaktif yang telah diolah ke laut dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak, Kamis (24/8/2023).
BANGKOK, MINGGU - Negara-negara kecil di Pasifik merasa diabaikan dalam pembuangan limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima milik Jepang. Tidak hanya di Pasifik, penolakan juga terjadi di Jepang dan beberapa negara lain.
Di Thailand, sejumlah media pada Minggu (27/8/2023) melaporkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand mengimbau kedai makanan Jepang di Thailand bersiap mencari sumber pasokan lain. Imbauan itu sebagai antisipasi pengetatan pengawasan impor boga bahari dari Jepang.
Sebelumnya, Jumat (25/8) waktu Suva, Fiji, Koalisi LSM untuk HAM Fiji mengatakan, pembuangan itu mengancam hak hidup seluruh warga Pasifik. Menurut mereka, hak hidup seluruh warga Pasifik dan makhluk hidup yang bersentuhan dengan Samudra Pasifik terancam oleh pembuangan itu. ”Kami ingin suara kami didengar. Kami, anak cucu kami, harus menanggung dampak ambisi nuklir negara lain,” kata salah seorang tokoh koalisi, Noelene Nabulivou.
AFP/JUNG YEON-JE
Warga Korea Selatan berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul, Kamis (24/8/2023). Unjuk rasa itu memprotes keputusan Jepang membuang limbah PLTN Fukushima ke laut.
Mereka merasa diabaikan Jepang dan negara pendukung Jepang dalam keputusan itu. Dukungan antara lain ditunjukkan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka serta Pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Sementara PM Niue, Dalton Tagelagi mengatakan, Niue amat cemas dengan keputusan Jepang. ”Mayoritas warga kami orang pesisir dan lautan adalah bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan dan kehidupan kami,” ujarnya.
Pelepasan limbah PLTN Fukushima disebutnya isu lintas negara dan para pemimpin Pasifik diklaim punya kegelisahan yang sama. Dalam pernyataan terpisah, Suara Tetua Pasifik (PEV) menyebut Pasifik harus terus menanggung dampak ambisi nuklir negara lain. Sebelum ini, bangsa-bangsa Pasifik menanggung dampak 315 uji coba bom nuklir dan hidrogen AS, Perancis, dan Inggris. Sampai sekarang, dampaknya masih dirasakan sebagian bangsa Pasifik.
”Sekarang, bangsa Pasifik harus menanggung dampak ketergantungan Jepang pada nuklir dan upaya penghematan dalam mengatasi dampaknya,” demikian pernyataan organisasi masyarakat lintas negara Pasifik itu.
Lebih tercemar
Peneliti pada Woods Hole Oceanographic Institution, Kenneth Buesseler, mengungkapkan, limbah PLTN Fukushima tercemar lebih banyak jenis dan jumlah radioaktif. Sebab, air pendingin pembangkit listrik itu bersentuhan dengan inti reaktor yang meleleh. Di PLTN lain, air pendingin tidak bersentuhan dengan inti reaktor.
Anggota panel ahli yang dibentuk Forum Kepulauan Pasifik (PIF) itu menyebutkan, pengolahan air pendingin PLTN Fukushima harus lebih banyak. Berdasarkan data yang didapat dari Jepang, panel PIF tidak menemukan indikasi pengolahan yang memadai.
Buesseler tidak yakin ada keperluan mendesak untuk segera membuang air dari penampungan di sekitar Fukushima. Tokyo seharusnya mencari pilihan lain sebelum memutuskan pembuangan itu sejak Kamis pekan lalu.
Anggota lain di panel itu, Robert Richmond, menyebutkan, panel pernah meminta data pengolahan limbah PLTN Fukushima. Sayangnya, data yang diberikan amat kurang sehingga sulit membuat kesimpulan. Mereka menemukan metode pemeriksaan yang lemah dan tidak konsisten. Ironisnya, data tersebut dijadikan acuan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk menyimpulkan bahwa limbah PLTN Fukushima aman dibuang.
Meskipun demikian, pembuangan itu memicu kemarahan di Jepang. Sejumlah warga dan berbagai pihak berunjuk rasa di Fukushima pada Minggu (27/8/2023) siang. Kantor berita Yonhap melaporkan, sejumlah anggota parlemen Korea Selatan ikut berunjuk rasa di Fukushima.
”Meski pemerintahan Yoon Suk Yeol mendukung pencemaran lautan oleh pemerintahan Kishida, mayoritas warga Korsel menolaknya,” kata Woo Woon-shik, salah seorang anggota parlemen Korsel yang ikut berunjuk rasa di Fukushima.
