Ihwal Keanggotaan OECD, Presiden Jokowi Minta Dukungan Belanda dan Perancis

Saat bertemu PM Rutte dan Presiden Macron di sela-sela KTT G20 di India, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi untuk memenuhi syarat menjadi anggota OECD.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Bharat Mandapam, International Exhibition cum Convention Centre (IECC), Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta dukungan Belanda dan Perancis terkait proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Saat ini, Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi untuk memenuhi syarat menjadi anggota OECD.

Permintaan dukungan ini disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu secara bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Presiden Perancis Emmanuel Macron di New Delhi, India.

Pada pertemuan dengan Perdana Menteri Rutte yang digelar di Bharat Mandapam, International Exhibition cum Convention Centre (IECC), Pragati Maidan, New Delhi, Sabtu (9/9/2023), Presiden Jokowi menuturkan, saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD. ”Indonesia telah mengajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah melakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD,” katanya.

Hal sama juga disampaikan Presiden Jokowi ketika bertemu Presiden Macron. Presiden Jokowi pun meminta dukungan Perancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari OECD. Presiden Jokowi mengungkapkan, hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.

Indonesia telah mengajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah melakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD.

Selain meminta dukungan, Presiden Jokowi pun meminta Presiden Macron untuk berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD. ”Untuk itu, mohon dukungan Perancis terhadap keanggotaan Indonesia, termasuk berbagi pengalaman terkait cara kerja dan optimalisasi manfaat keanggotaan di OECD,” kata Presiden Jokowi.

Pertemuan bilateral dengan dua pemimpin dari Belanda dan Perancis tersebut juga digunakan Presiden Jokowi untuk membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara. Kerja sama dimaksud dalam bidang pembangunan dan ekonomi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menuturkan, ASEAN telah menyepakati Belanda menjadi mitra pembangunan ASEAN yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut dengan Belanda. ”Walaupun prosesnya tidak mudah, akhirnya dapat disepakati. Saya berharap, ini akan lebih memajukan kerja sama ASEAN dengan Belanda,” ucap Presiden.

Baca juga : Menimbang Untung-Rugi RI Masuk “Klub Negara Maju”

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo bertemu secara bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Bharat Mandapam, International Exhibition cum Convention Centre (IECC), Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).

Kemudian, dalam bidang ekonomi, Presiden Jokowi berharap kepada PM Rutte agar Belanda dapat memberi dukungan kepada Indonesia untuk mengembangkan teknologi rendah karbon hingga mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation.

”Saya juga berharap Belanda dapat mendukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP (Just Energy Transition Partnership) serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim. ”Saya menyambut baik investasi Belanda untuk pembangunan Center of Excellence di Solo dan rencana penyelenggaraan Renewable Energy and Climate Summit,” kata mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Suprapto, anggota tim Difa Elektra, tengah merangkai bagian elektronik untuk tempat sampah pintar yang mereka buat di Solo Techno Park, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (27/9/2021).

Adapun saat bertemu Presiden Macron, Presiden Jokowi mengapresiasi investasi Perancis pada sektor strategis di Indonesia. ”(Terkait) investasi di sektor strategis, saya menghargai Dubes Prancis untuk Indonesia telah membawa calon investor Perancis ke IKN (Ibu Kota Negara, Nusantara) dan menghasilkan 4 LoI (letter of intent) untuk mendukung pembangunan IKN,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Transisi energi

Presiden Jokowi berharap kesepakatan antara kedua negara tersebut dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat. Sehubungan dengan transisi energi, Kepala Negara berharap Perancis dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi. ”Terkait transisi energi, saya harap Perancis juga dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema JETP,” katanya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada Perancis yang telah memperlihatkan fleksibilitas posisi atas tindak pelecehan simbol agama dan kitab suci dalam konsep deklarasi G20. ”Ini isu yang sangat penting bagi Indonesia. Tindak pelecehan tersebut sangat melukai hati umat Muslim dan tidak dapat dibenarkan,” kata Presiden.

Selain menggelar pertemuan bilateral dengan PM Rutte dan Presiden Macron, Presiden Jokowi pun bertemu empat mata dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed al-Nahyan (MBZ) di sela-sela KTT G20 di New Delhi, Sabtu.

Baca juga : Paus Kecam Pembakaran Al Quran di Swedia

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo bertemu empat mata dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed al-Nahyan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bharat Mandapam, International Exhibition cum Convention Centre (IECC), Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).

Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di pusat media KTT Ke-43 ASEAN, di Jakarta Convention Center, Kamis lalu, menuturkan, pada KTT ASEAN di Labuan Bajo, Mei 2023, Indonesia dan negara anggota ASEAN telah sepakat memperkuat kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Kesepakatan sebagai bagian dari langkah transformasi menuju ekonomi hijau tersebut tertuang dalam ASEAN Leaders Declaration.

Baca juga : Ambisi ASEAN Jadi Pusat Produksi Kendaraan Listrik Butuh ”Gula-gula”

Moeldoko menyebut, ada empat poin dalam deklarasi para pemimpin ASEAN tersebut. Pertama, menjadikan ASEAN sebagai hub produksi global untuk industri kendaraan listrik. Kedua, membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Ketiga, mendukung upaya transisi energi. Dan, keempat, menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan dunia.