Negara Besar Absen, Negara Kecil Maju Jadi Teladan Konservasi Alam

Niue negara kecil, tetapi memikul tanggung jawab besar melestarikan keanekaragaman hayati Samudra Pasifik.

KOMPAS/KRIS MADA

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi menjelang pembukaan Indonesia-Pacific Forum for Development, Rabu (7/12/2022), di Badung, Bali.

NEW YORK, RABU — Niue, sebuah negara kecil di Kepulauan Pasifik, berusaha menjadi pionir dalam pelestarian bahari dengan meluncurkan skema sponsor laut. Pada saat yang sama, dua negara penghasil emisi terbesar dunia, China dan Amerika Serikat, justru absen dari pertemuan pembahasan krisis iklim.

Pengumuman skema itu disampaikan oleh Perdana Menteri Niue, Dalton Tagelagi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9/2023) siang waktu setempat atau Rabu (20/9/2023) waktu Indonesia.

Baca juga : El Nino dan La Nina Berkepanjangan Bakal Lebih Sering Terjadi

Niue adalah negara pulau kecil di atas sebuah atol berukuran 259 kilometer persegi. Letaknya 2.400 kilometer di timur laut Selandia Baru. Jumlah penduduknya berdasarkan sensus tahun 2022 ada 1.681 orang. Puncak tertinggi di Niue adalah 65 meter di atas permukaan laut.

Meskipun demikian, Niue sangat kaya akan keanekaragaman hayati bahari. Luas perairannya 321.018 kilometer persegi dan mereka membutuhkan bantuan untuk mengelolanya. ”Masyarakat Niue hidup dari laut dan kami memahami pentingnya laut bagi dunia. Walau Niue kecil, kami memikul tanggung jawab besar dan bersedia melaksanakannya,” kata Tagelagi.

Baca juga : Kepulauan Pasifik Ingin Menjadi Mitra Setara bagi Semua

Sponsor

GOOGLE MAPS

Peta Negara-negara Kepulauan di Samudra Pasifik

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Niue, skema sponsor ini dinamai Tofia Niue. Negara tersebut membuka 127.000 kilometer persegi perairan yang dikategorikan sebagai Kawasan Komitmen Konservasi Samudra (OCC). Para sponsor bisa terdiri dari perseorangan, perusahaan, lembaga, dan organisasi.

Konsepnya ialah setiap 1 kilometer persegi OCC dihargai 148 dollar AS (Rp 2,2 juta). Pemerintah Niue mensponsori 1.700 OCC, sesuai dengan jumlah penduduk negaranya. Sejauh ini, mereka sudah mengumpulkan sponsor dari lembaga Konservasi Internasional (CI), Aliansi Alam Biru (BNA), serta pasangan suami-istri filantropis Chris Larsen dan Lyna Lam.

Baca juga : Ingin Buang Air Paparan Radiasi Nuklir, Jepang Bujuk Kepulauan Pasifik

Niue mematok target mengumpulkan dana sebesar 18 juta dollar AS yang dikelola oleh Yayasan Niue dan Ocean Wide (NOW). Menurut Tagelagi, dana ini dipakai untuk membiayai pengembangan perekonomian biru dan hijau, menjaga kestabilan ekosistem, mengelola perairan Niue dan zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta mendidik masyarakat.

Niue tidak hanya melakukan terobosan, tetapi juga menjadi teladan bagi kita semua.

Tagelagi menjelaskan, masyarakat Niue adalah nelayan tradisional. Akan tetapi, di perairan mereka banyak terjadi penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing. Oleh sebab itu, harus ada mekanisme pengelolaan perairan yang tegas. ZEE Niue bahkan juga harus diatur karena wilayah ini adalah rumah bagi berbagai spesies hiu, paus, terumbu karang, dan gunung-gunung bawah laut.

Baca juga : Kepulauan Pasifik Menunggu Tenggelam jika Dunia Tak Segera Mitigasi Krisis Iklim

”Niue tidak hanya melakukan terobosan, tetapi juga menjadi teladan bagi kita semua,” kata Direktur Eksekutif CI, salah satu sponsor OCC, Muttulingam Sanjayan.

KTT Iklim

AFP/KENA BETANCUR

Senator Kirsten Gillibrand; Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris; anggota DPR AS, Gregory Meeks; dan Menteri Energi Jennifer Granholm (dari kiri ke kanan) berdiri di sebelah truk listrik di hanggar Bandara Internasional John F Kennedy, New York, pada 1 November 2021. Pemerintah AS memberi subsidi 127 juta dollar untuk mengganti angkutan menengah dan berat agar menjadi berbahan bakar listrik.

Sementara itu, pada Rabu (20/9/2023) PBB menjadwalkan sidang membahas krisis iklim. Dari 41 negara dan kawasan yang hadir, AS dan China tidak ada. Padahal, kedua negara ini adalah penghasil emisi terbesar sedunia. Pihak-pihak yang mengikuti sidang itu antara lain Brasil, Perancis, dan Uni Eropa. Inggris tidak ikut, tetapi kota London hadir diwakili Wali Kota Sadiq Khan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya mengatakan, ia tidak menginginkan rapat itu diisi omong kosong. ”Hanya pihak yang sudah jelas komitmen dan penerapannya yang hadir karena pembahasan harus jelas, tegas, dan berdasarkan bukti,” ujarnya.

Presiden AS Joe Biden sejatinya berada di New York untuk Sidang Majelis Umum PBB. AS menyatakan siap niremisi per tahun 2050, tetapi para pengamat lingkungan mengatakan sejauh ini belum ada penerapannya. (AP/AFP)