Presiden AS Joe Biden memperbarui komitmen negaranya di Kepulauan Pasifik dalam pertemuan puncak di Washington DC. Selain membuka kedutaan di dua negara kawasan itu, ia menjanjikan bantuan keuangan.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
AP/EVAN VUCCI
Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri ke kanan) dalam KTT Ke-2 AS-Forum Kepulauan Pasifik di Washington DC, Senin (25/9/2023).
WASHINGTON, SELASA — Amerika Serikat mempererat kerja sama dengan Forum Kepulauan Pasifik atau PIF melalui penandatanganan berbagai nota bilateral. AS juga menjanjikan bantuan dana pembangunan serta mitigasi krisis iklim. Negara-negara Pasifik menekankan, mereka menginginkan kerja sama ini tanpa syarat keberpihakan di tengah persaingan geopolitik antara AS dan China.
Presiden AS Joe Biden menggelar konferensi tingkat tinggi kedua antara AS dan PIF, yang beranggotakan 18 negara, di Washington DC, Senin (25/9/2023) siang waktu setempat atau Selasa (26/9/2023) dini hari waktu Indonesia. Dari 18 negara anggota PIF, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare dan Perdana Menteri Vanuatu Sato Kilman tidak hadir.
”Saya ingin menegaskan, AS mendengar negara-negara Kepulauan Pasifik. Kami peduli dan siap membantu,” kata Biden.
Dalam KTT itu, merujuk keterangan pada laman resmi Gedung Putih, Biden mengumumkan hendak memberi bantuan sebesar 200 juta dollar AS kepada PIF apabila Senat AS menyetujui. Dana itu rencananya digunakan untuk membantu mengatasi krisis iklim, mengembangkan perekonomian berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Biden ingin meningkatkan kerja sama pertahanan dan keamanan kedua belah pihak. Washington akan mengirim kapal penjaga pantainya untuk berpatroli di Kepulauan Pasifik. Sejauh ini, AS sudah memiliki pakta pertahanan dengan Papua Niugini dan Palau.
Kepulauan Marshall secara bilateral juga didekati untuk maksud tersebut. Namun, negara ini masih meminta pertanggungjawaban secara finansial atas berbagai uji coba nuklir AS di wilayahnya hingga tahun 1960-an.
”Amerika Serikat berkomitmen memastikan terwujudnya Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman,” ujar Biden dalam upacara penyambutan pada konferensi.
AP/EVAN VUCCI
Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown (kiri) mendengarkan ucapan Presiden AS Joe Biden dalam pertemuan dengan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada KTT AS-PIF di Ruang Timur Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (25/9/2023).
Tahun lalu, ia menggelar KTT pembuka dengan 14 negara Kepulauan Pasifik. Saat itu, Washington berjanji membantu mereka menangkis ”koersi ekonomi” China. Pernyataan bersama pun disepakati guna memperkuat kemitraan AS dan Kepulauan Pasifik.
Seorang pejabat senior AS sebelum konferensi, seperti dikutip kantor berita AFP, menyebut, ”Asertivitas dan pengaruh (China), termasuk di kawasan itu, menjadi salah satu faktor yang menuntut kami menjaga fokus strategis kami.”
Asertivitas dan pengaruh (China), termasuk di kawasan itu, menjadi salah satu faktor yang menuntut kami menjaga fokus strategis kami.
Perkataan itu menggarisbawahi bahwa Kepulauan Pasifik akhir-akhir ini semakin dekat dengan China. Kepulauan Solomon, misalnya, menandatangani pakta pertahanan dengan China. Tahun lalu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengadakan tur ke 10 negara PIF guna menawarkan berbagai kerja sama. China merupakan penanam modal langsung terbesar di Kepulauan Pasifik setelah Australia.
Berkembangnya kerja sama dengan China, terutama melalui pembiayaan berbagai proyek strategis, membuat AS dan sekutunya tidak nyaman. Pada KTT ini, Biden menyatakan hendak membuka kedutaan besar di Kepulauan Cook dan Niue. Sampai tahun 2022, AS tidak mengakui Niue sebagai negara berdaulat.
AS telah membuka kembali kedutaan besar di Kepulauan Solomon setelah ditutup selama 30 tahun, demikian pula kedutaan di Tonga. Menurut rencana, pada 2024, AS akan membuka kedutaan di Vanuatu. Hanya, para pengamat politik Pasifik mengatakan, sejauh ini belum ada perkembangan hubungan bilateral AS dengan Vanuatu yang menunjukkan keseriusan perkataan AS.
Mitra setara
Dilansir Asosiasi Berita Kepulauan Pasifik (PINA), Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rubaka dalam sambutannya menekankan, Kepulauan Pasifik ingin menjadi mitra yang setara bagi semua. Mereka tidak lagi pasif dan hanya mengikuti perkataan negara-negara yang lebih besar dan lebih kuat secara politik.
”Harus ada komitmen soal menjadikan Pasifik zona damai, bebas konflik, dan bebas persenjataan. Komitmen juga menjangkau terwujudnya Strategi Pasifik Biru 2050,” ujar Rubaka.
AP/EVAN VUCCI
Suasana KTT Ke-2 Amerika Serikat-Forum Kepulauan Pasifik di Washington, 25 September 2023. Tampak Presiden AS Joe Biden (tengah) sedang berbicara.
Saat ini, menurut Rubaka, Kepulauan Pasifik mengalami dampak negatif dari perang Rusia-Ukraina. Aspek yang paling terasa adalah krisis pangan dan krisis bahan bakar akibat terganggunya rantai pasok.
Khusus Fiji, Rubaka mengatakan, berminat bergabung dengan skema Sistem Preferensi Umum (GSP) AS. GSP diatur Undang-Undang Perdagangan AS 1974. Intinya, AS memberi pembebasan atau keringanan tarif dalam jumlah signifikan atas 5.000 komoditas yang diimpor dari 119 negara penerima bantuan AS.
Sementara itu, Kiribati menandatangani perjanjian kerja sama dengan Millenium Challenge Corporation (MCC), organisasi di bawah Dana Bantuan Pemerintah AS (USAID). Presiden Kiribati Taneti Maamau dan Direktur Utama MCC Alice Albright menandatangani perjanjian itu disaksikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Bantuan sebesar 29,1 juta dollar AS itu diperuntukkan bagi pelatihan kerja generasi muda Kiribati. Setengah dari penduduk negara ini berumur 25 tahun ke bawah. Namun, hampir separuhnya pengangguran karena kemiskinan dan jarak geografis yang jauh dari pusat-pusat kerja. Pelatihan kerja ini rencananya juga diiringi dengan penyediaan lapangan kerja. (AFP/REUTERS/HLN)
