Presiden Terpilih Maladewa Ingin Pulangkan Tentara India Lewat Jalur Diplomatik
Maladewa menginginkan personel militer India hengkang demi kedaulatan mereka. Tetapi, india meragukan kenetralan Maladewa sebagai negara.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
AP PHOTO/ERANGA JAYAWARDENA
Wisatawan asing tiba di Pulau Hulehule, Maladewa, 11 Februari 2012. Di pulau ini terletak ibu kota Maladewa, Male.
MALE, SENIN – Presiden Maladewa Mohamed Muizzu berencana memulangkankan 75 personel militer India ke Delhi. Ia menekankan bahwa meskipun Maladewa membutuhkan bantuan negara lain untuk membangun infrastruktur dan militer mereka, bukan berarti Maladewa menginginkan kehadiran tentara asing sepanjang tahun di wilayah kedaulatan mereka.
Hal itu dikemukanan oleh Muizzu dalam wawancara daring dengan kantor berita Reuters di Male, Minggu (29/10/2023). Muizzu akan dilantik pada tanggal 17 November. Ia memenangi pemilihan umum presiden Maladewa bulan Oktober dengan mengalahkan presiden petahana Ibrahim Solih.
Solih dikenal sangat bersahabat dengan India, sehingga ia mengizinkan Delhi menempatkan sejumlah tentara di Male. Sebaliknya, Muizzu dituduh sebagai anti-India dan pro-China. Muizzu berkali-kali menampik anggapan tersebut. “Saya tidak anti negara mana pun, sama seperti prinsip negara Maladewa. Ini soal kedaulatan Maladewa. Negara kami akan terus membina hubungan dengan negara berperekonomian maju maupun berkembang,” tuturnya.
GOOGLE MAPS
Peta lokasi Maladewa atau Maldives
Muizzu mengatakan, ia akan menjadwalkan pembicaraan diplomatik yang jujur dengan India mengenai pengembalian pasukan. India selama ini memiliki pengaruh besar di Maladewa, negara kepulauan berpenduduk 521.000 jiwa yang pendapatan utamanya dari sektor pariwisata. Maladewa memiliki wilayah perairan yang luas di Samudera Hindia dan ini membuat mereka bagian penting dari keamanan serta kestabilan di Indo-Pasifik.
Maladewa tidak memiliki kesanggupan untuk berpatroli mengamankan perairan mereka yang luas. Selama ini, kerja sama pertahanan dilakukan bersama India. Akan tetapi, kebijakan ini memunculkan sejumlah isu sensitif karena rakyat Maladewa khawatir India akan mencampuri politik dalam negeri mereka dan menjadikan Maladewa sebagai pangkalan militer Delhi. Dari pihak India, mereka menyangkal berniat membangun pangkalan militer di Maladewa.
“India dan Maladewa telah menandatangani perjanjian pembangunan Angkatan Laut Maladewa. Ini harus ditindaklanjuti secara transparan bahwa pembangunan ini tidak akan berpengaruh terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Maladewa,” kata Muizzu.
AFP/ARUN SANKAR
Seorang perwira Angkatan Laut mengambil gambar seorang perempuan di dek kapal induk buatan India INS Vikrant saat penugasannya di Galangan Kapal Cochin di Kochi, India, Jumat (2/9/2022). India memulai debut kapal induk buatan lokalnya pada 2 September 2022.
Menurut dia, berbagai bantuan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas militer Maladewa bukan berarti harus ada kehadiran tentara asing terus-menerus. Justru, keberadaan personel militer asing, termasuk India, membuat rakyat Maladewa tidak nyaman. Maladewa meyakini, negara-negara sahabat sejati Maladewa memahami serta menghormati fakta bahwa Maladewa harus mengedepankan kepentingan dan kedaulatannya.
Sementara itu, kepada surat kabar India, The Hindu, Presiden Maladewa 2008-2012 yang kini menjadi Ketua DPR Maladewa Mohamed Nasheed menjelaskan bahwa politik luar negeri Maladewa tidak bermaksud mengucilkan siapapun. Ia mengkritik media arus utama terlalu banyak menyorot narasi kampanye Muizzu yang ingin mengusir tentara India. Padahal, menurut Nasheed, yang membuat Muizzu memenangi pilpres adalah karena rakyat sudah tidak simpatik dengan Solih sebagai presiden petahana.
“Hubungan Maladewa-India sudah terbentuk sejak ratusan tahun lalu dan tidak akan berubah hanya karena pemerintahan berganti. Ada banyak cara melakukan kerja sama pertahanan tanpa harus mengorbankan pandangan nasional masing-masing,” ujar Nasheed.
Terlepas dari pernyataan kedua politikus Maladewa, Anand Kumar, peneliti di Institut Kajian dan Analisis Pertahanan (IDSA) India mengingatkan Delhi agar terus waspada. Pasalnya, Muizzu dekat dengan Presiden Maladewa 2013-2018 Abdulla Yameen yang membawa berbagai proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan China (BRI) masuk Maladewa.
Kumar menjelaskan kepada harian The Tribune, persoalannya ialah Yameen mengeluarkan aturan pengizinan penyewaan, bahkan penjualan sejumlah pulau kecil di Maladewa kepada negara maupun perusahaan asing. Oleh India ini dianggap membuka pintu kepada China untuk mengakuisisi pulau-pulau di Maladewa demi kepentingan mereka. Aturan itu batal dilaksanakan karena Yameen kalah di pilpres 2018.
India masih mengamati perkembangan di Maladewa karena meskipun Muizzu terkesan memiliki sentimen anti-India, ada 45 proyek strategis─mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan sampai sarana air bersih─di Maladewa yang berutang kepada Delhi. Muizzi mengatakan hendak membicarakan persoalan ini dengan pemerintah India, termasuk meminta Delhi melakukan restrukturisasi utang. (Reuters)
