Australia dan Tuvalu Tanda Tangani Pakta Keamanan dan Migrasi
Australia dan Tuvalu menandatangani pakta pertahanan, keamanan, dan imigrasi yang akan membuat Tuvalu berada di bawah payung keamanan Canberra. Pakta itu juga membuka peluang warga Tuvalu untuk bermigrasi ke Australia.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
(MICK TSIKAS/AAP IMAGE VIA AP)
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kiri) dan Perdana Menteri Tuvalu Kausea Natano berjabat tangan di sela-sela pertemuan para pemimpin negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Aitutaki, Kepulauan Cook, Kamis (9/11/2023). Australia dan Tuvalu menyepakati pakta keamanan dan migrasi dalam pertemuan ini.
AVARUA, JUMAT — Pemerintah Australia, Jumat (10/11/2023), mengumumkan kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Tuvalu dalam beberapa bidang, terutama bidang keamanan, pertahanan, dan migrasi. Australia juga membuka peluang bagi penduduk Tuvalu untuk bermigrasi ke Australia.
”Kedua negara berkomitmen dan menyetujui kemitraan, pengaturan, atau keterlibatan apa pun dengan negara atau entitas lain mengenai masalah keamanan dan pertahanan di Tuvalu,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam konferensi pers di sela-sela pertemuan dengan para pemimpin Pasifik, Jumat (10/11/2023).
Perdana Menteri Tuvalu Kausea Natano mendampinginya ketika Albanese memberikan keterangan kepada awak media. Natano, dikutip dari laman media Australia, ABC, menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai sebuah mercusuar harapan.
”Ini bukan hanya sebuah tonggak sejarah, melainkan sebuah lompatan besar ke depan dalam misi kita bersama untuk memastikan stabilitas keberlanjutan dan kemakmuran di kawasan,” kata Natano.
Menurut Anna Powles, pakar Pasifik di Universitas Massey, Selandia Baru, pakta pertahanan dan keamanan ini adalah yang pertama kali ditandatangani oleh negara Kepulauan Pasifik dengan Australia. Dia menyebut pakta itu akan menjadi model kesepakatan yang bisa mendorong negara-negara Kepulauan Pasifik untuk bekerja sama dengan Australia.
Negara-negara Kepulauan Pasifik menghadapi ancaman tenggelam karena kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Selain Tuvalu, negara Kepulauan Pasifik yang menghadapi ancaman serupa adalah Nauru dan Kiribati.
(AP PHOTO/SUSAN WALSH)
Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kedua dari kiri) berbincang dengan Presiden Kiribati Taneti Maamau (kedua dari kanan), disaksikan oleh Perdana Menteri Tuvalu Kausea Natano (kanan) dan Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, saat bertemu di Gedung Putih, 25 September 2023. Negara-negara di Kepulauan Pasifik menjadi perebutan pengaruh antara AS dan sekutunya dengan China.
Seorang pejabat Pemerintah Australia mengatakan, isi perjanjian ini cukup komprehensif, terutama dalam hal pertahanan dan keamanan. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur soal kepolisian, pelabuhan, telekomunikasi, energi, hingga keamanan siber bagi Tuvalu.
Bahkan, perjanjian itu juga memberikan hak bagi Australia untuk memeriksa pengaturan keamanan Tuvalu dengan negara lain yang pernah ditandatangani sebelumnya. Menurut laporan ABC, Pemerintah Australia akan memiliki hak veto atas pengaturan keamanan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Tuvalu.
Perjanjian itu juga memberikan hak bagi Australia untuk memeriksa pengaturan keamanan Tuvalu dengan negara lain yang pernah ditandatangani sebelumnya.
Sebagai imbalannya, Australia memberikan jaminan keamanan jika ada permintaan bantuan militer dari Tuvalu.
Albanese, yang baru berkunjung ke Beijing selama empat hari untuk memperbaiki hubungan negaranya dengan China, menggambarkan pakta pertahanan dan keamanan dengan Tuvalu sebagai sebuah terobosan yang menegaskan bahwa Australia adalah bagian dari keluarga Pasifik.
(AP PHOTO/CHIANG YING-YING)
Duta Besar Tuvalu untuk Taiwan Limasene Teatu (kedua dari kiri) berpose bersama dengan Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu (ketiga dari kiri) dan Wakil Asisten Sekretaris untuk Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik di Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri, dan Duta Besar Kepulauan Marshall Neijon Rema Edwards (kanan) dalam Dialog Kepulauan Pasifik yang digagas Taiwan di Taipei, Taiwan, 7 Oktober 2019.
Pakta pertahanan dan keamanan antara Australia dan Tuvalu diberi nama ”Persatuan Falepili”, yang dimaknai sebagai nilai tradisional bertetangga yang baik, peduli, dan saling menghormati. Falepili berasal dari bahasa Tuvalu.
Nilai strategis
Dalam beberapa tahun terakhir wilayah Pasifik memiliki nilai yang sangat strategis bagi sejumlah negara besar, termasuk China. Setidaknya dalam dua tahun terakhir, China agresif menjalin kerja sama dan memperluas pengaruhnya di kawasan ini.
Pada Mei 2022 Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengunjungi delapan negara di kawasan Pasifik. China bahkan berhasil menjalin kerja sama, salah satunya di bidang keamanan, dengan Kepulauan Solomon.
Wang saat itu menawarkan skema pelatihan dan peningkatan kemampuan polisi dan tentara bagi sejumlah negara Pasifik, seperti Kepulauan Solomon, Fiji, Tonga, Papua Niugini, Samoa, Vanuatu, Kiribati, dan Timor Leste. Selain itu, China juga mengusulkan pembangunan sistem data terintegrasi guna memudahkan kerja sama keamanan. Di Kepulauan Solomon, China tengah membangun stadion olahraga untuk dipakai pada Pacific Games 2023 (Kompas.id, 27/5/2022).
(PHOTO BY SAM YEH / AFP)
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu (kanan) ikut serta dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele di Guest House Taipei di Taipei pada 9 September 2019.
Selain China, Amerika Serikat (AS) juga memberi perhatian lebih besar pada kawasan Kepulauan Pasifik. AS selama beberapa waktu memandang sebelah mata kawasan itu. Meski sebelumnya memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Kepulauan Pasifik, Washington mencoba mendekati kembali negara-negara di kawasan ini.
Wakil Presiden AS Kamala Harris datang ke kawasan tersebut, tak lama setelah kunjungan Wang. Harris mengusulkan pembukaan misi diplomatik baru di Tonga dan Kiribati. Tak hanya itu, nilai bantuan perikatan juga ditingkatkan tiga kali lipat menjadi 60 juta dollar AS per tahun (Kompas, 13/7/2022).
Tidak ada jawaban yang jelas apakah pakta ini ditandatangani karena Tuvalu memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan dan satu barisan dengan Australia. Seperti dilansir Sydney Morning Herald, dua negara lain di kawasan, yakni Kepulauan Solomon dan Kiribati, telah berada dalam payung besar keamanan China.
Relokasi warga
Pakta pertahanan dan keamanan itu juga membuka peluang bagi warga Tuvalu untuk bermigrasi ke Australia. Canberra memberikan kuota sebanyak 280 warga Tuvalu untuk bermigrasi ke Australia setiap tahun.
”Kami percaya masyarakat Tuvalu berhak memilih untuk tinggal, belajar, dan bekerja di tempat lain karena dampak perubahan iklim semakin parah,” kata Albanese. ”Australia berkomitmen untuk menyediakan jalur khusus bagi warga Tuvalu untuk datang ke Australia.”
Tim Perubahan Permukaan Laut NASA tahun ini mengeluarkan laporan yang menyebut bahwa sebagian besar daratan dan infrastruktur penting Tuvalu akan berada di bawah permukaan air pasang tahun 2050. Tim tersebut menemukan bahwa pada akhir abad ini Tuvalu akan mengalami banjir selama lebih dari 100 hari, setiap tahun.
AFP/US NAVY/ERWIN JACOB V
Foto milik Angkatan Laut AS yang diperoleh pada 7 Oktober 2019 ini menunjukkan kapal induk USS Ronald Reagan (kiri), kapal serbu amfibi USS Boxer (LHD 6), kapal-kapal dari armada serbu Ronald Reagan, dan Boxer Amphibious Ready Group melaju dalam formasi sambil melakukan operasi keamanan dan stabilitas di wilayah operasi Armada ke-7 AS pada 6 Oktober 2019 di Laut China Selatan.
”Dampak permukaan laut selain banjir, seperti intrusi air asin, akan lebih sering terjadi dan semakin parah dalam beberapa dekade mendatang,” demikian temuan laporan tim tersebut.
Jika semua warga Tuvalu memutuskan untuk menerima tawaran Australia, dan jika Australia mempertahankan batasannya pada 280 migran per tahun, dibutuhkan waktu sekitar 40 tahun bagi seluruh penduduk Tuvalu untuk pindah ke Australia.
Pada tahun 2019, mantan PM Australia Kevin Rudd pernah mengusulkan agar Australia menawarkan kewarganegaraan kepada penduduk negara-negara kecil di Pasifik, yaitu Tuvalu, Kiribati, dan Nauru. Tawaran itu diberikan karena negara-negara tersebut diyakini akan terkena dampak perubahan iklim. Imbalan bagi Australia adalah kendali atas laut, zona ekonomi eksklusif, dan perikanan mereka.
”Di bawah pengaturan ini, Australia juga akan bertanggung jawab atas relokasi populasi yang terpapar di negara-negara ini dari waktu ke waktu (totalnya kurang dari 75.000 orang) ke Australia di mana mereka akan menikmati hak penuh sebagai warga negara Australia,” kata Rudd, dikutip dari laman Sydney Morning Herald. (AP/REUTERS)
