Berpolitik Praktis, Pejabat Kementerian Australia Dipecat
Di Australia, birokrat wajib tidak memihak, tidak berpolitik, dan menghindari konflik kepentingan. Pezzullo melanggar semua aturan itu.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saat tiba di Tokyo, Jepang, 23 Mei 2022.
SYDNEY, SENIN — Pemerintah Australia memecat pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri karena melanggar sejumlah aturan pegawai negeri. Michael Pezzullo, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Senin (27/11/2023), dipecat terutama karena berpolitik praktis dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri.
Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengonfirmasi pemecatan Pezzullo setelah penyelidikan yang dimulai pada September 2023 menemukan percakapan di media sosial yang menyalahi aturan tersebut. Dalam pernyataan, Albanese mengatakan, Pezzullo melanggar Tata Aturan Pegawai Negeri Australia yang mewajibkan birokrat tidak memihak, tidak berpolitik, dan menghindari konflik kepentingan.
Baca juga: 2 Menteri Muslim, 10 Perempuan dalam Kabinet Inklusif PM Albanese di Australia
Komisi kepegawaian menyebut, Pezzullo menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan diri dan terlihat dalam ”kritik bernuansa gosip dan tidak hormat” terhadap para menteri dan kolega-koleganya. Media Australia memublikasikan ratusan pesan terenkripsi di aplikasi percakapan Whatsapp yang diduga dikirimkan Pezzullo untuk memengaruhi pemerintahan konservatif yang sebelumnya berkuasa di Australia.
Harian The Age dan Sydney Morning Herald bersama program televisi 60 Minutes mengawali investigasi tentang sepak terjang Pezzullo. Mereka menyebutkan mendapatkan data berupa ribuan pesan elektronik Pezzullo dari pihak ketiga. Pesan elektronik tersebut didapat dengan cara legal.
Aplikasi percakapan Whatsapp.
Melalui layanan pesan di aplikasi Whatsapp dan Signal yang dienkripsi, Pezzullo mengungkapkan berbagai langkah dan komentar terhadap para politikus yang tidak disukainya. Laporan Daily Mail menyebut, Pezzullo diduga terlibat dalam politik praktis dengan memberikan dukungan kepada politisi tertentu, menyerang pihak lain, dan mendorong sensor pemberitaan.
Dia menjadi pengatur kekuasaan di kelompok oposisi Partai Liberal (yang berkuasa waktu itu) untuk menentukan menteri dalam negeri yang baru agar berasal dari ”kelompok kanan”. Pezzullo juga mengatur pemotongan anggaran di Kejaksaan Agung Australia. Dia memberikan komentar tajam terhadap Jaksa Agung (waktu itu) George Brandis yang menolak usulan Pezzullo agar Kejaksaan Agung membuat portofolio untuk Kementerian Dalam Negeri Australia.
Baca juga: 2 Menteri Muslim, 10 Perempuan dalam Kabinet Inklusif PM Albanese di Australia
Dua Kasus Pemerkosaan di Perth Seret Nama Jaksa Agung Australia
Pezzullo terlibat langsung dalam kegiatan Partai Liberal bersama politikus Scott Briggs. Briggs adalah pengusaha dan Wakil Ketua Partai Liberal di Negara Bagian New South Wales. Ia juga teman dekat mantan PM Scott Morrison.
Berdasarkan temuan di aplikasi percakapan itu terungkap bahwa Pezzullo terkejut atas usulan menjadikan Menteri Luar Negeri Julie Bishop sebagai Ketua Partai Liberal. Ia berkomentar kasar terhadap Bishop dalam percakapan pribadi lewat pesan telepon. Dalam pesan itu, Pezzullo mengejek Bishop yang tampil di televisi bersama pesohor Kerri-Anne Kennerley.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop (kala itu) saat berbicara dalam konferensi pers di Sydney, Australia, 4 Mei 2017.
”Maaf saja, dia menggunakan agensi media dan bertindak sendiri. Saya bisa memahami. Namun, penampilan di televisi dilakukan karena keputusan pribadi atau sekadar menghadirkan sesama perempuan teman bisnis,” demikian isi pesan Pezzullo mengomentari penampilan Bishop waktu itu.
Pezzullo juga mengomentari pejabat penting lainnya, seperti Menteri Pertahanan Marise Payne yang disebutnya tidak menjalankan fungsinya. Dalam pesan tertulis yang dibongkar, Pezzullo dengan ketus menyebut Payne sebagai ”sosok bermasalah”.
Sebagai pegawai negeri, Pezzullo memiliki jabatan yang mapan. Setiap tahun, dia menerima gaji 900.000 dollar Australia (setara Rp 10 miliar). Dalam laporan The Guardian disebutkan, Pezzullo sejak akhir 2014 memegang jabatan penting di Departemen Imigrasi sebelum pindah ke Kementerian Dalam Negeri yang turut digagasnya tahun 2017.
Dia tetap menjadi Sekjen Kementerian Dalam Negeri di masa pemerintahan Albanese dengan masa tugas hingga Oktober 2024. Semasa menjabat, dia kerap memicu kontroversi lewat berbagai pernyataannya di media massa.
PM Australia Anthony Albanese (kiri) bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing, China, 6 November 2023.
Pezzullo dijuluki sebagai ”Tsar Keamanan” karena kerap memprovokasi isu keamanan antara Australia dan China. Dia membuat pidato provokatif soal ketegangan dengan China saat peringatan ANZAC Day tahun 2021.
Dia juga dikritik karena Kementerian Dalam Negeri menekan Departemen Perbatasan Australia untuk membuat keterangan pers mengenai penangkapan kapal pencari suaka menjelang hari pemilihan umum. Langkah itu demi memberi citra baik petahana PM Morrison kepada masyarakat Australia. (AFP/REUTERS)
