Republikan di DPR sepenuhnya mendukung pengesahan penyelidikan terhadap Presiden AS Joe Biden. Upaya ini sebagai langkah awal pemakzulan Biden.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·2 menit baca
(AP PHOTO/MANUEL BALCE CENETA)
Ketua DPR AS Mike Johnson saat berbicara dengan jurnalis setelah pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Capitol, Selasa (12/12/2023). Johnson, Rabu (13/12/2023), mengumumkan hasil pemungutan suara di DPR AS yang dimenangi oleh Partai Republik, 221-212, sekaligus mengesahkan penyelidikan terhadap Presiden AS Joe Biden.
WASHINGTON DC, KAMIS — DPR Amerika Serikat mengesahkan penyelidikan untuk proses pemakzulan Presiden Joe Biden. Seperti Donald Trump dulu, Biden bisa dicopot dari jabatan jika terbukti bersalah.
Resolusi untuk memulai penyelidikan disahkan lewat pemungutan suara pada Rabu (13/12/2023) siang waktu Washington DC atau Kamis (14/12/2023) dini hari WIB. Karena punya kursi paling banyak di DPR, resolusi itu bisa diloloskan Republikan.
Pemungutan suara digelar setelah Republikan dan Ketua DPR AS Mike Johnson terus ditekan soal Biden. Konstituen Republikan mendesak partai itu membuktikan Biden melanggar hukum dan karenanya harus dicopot.
Para pemimpin Partai Republik selama berbulan-bulan menahan diri tidak mengadakan pemungutan suara. Sebab, di kalangan mereka sendiri tidak solid dalam memandang masalah ini. Hasil pemungutan suara menunjukkan Republikan kini sudah bulat ingin penyelidikan pada Biden.
Tidak mendukung
Meski demikian, tetap saja sebagian Republikan belum yakin untuk memproses pemakzulan. Anggota Fraksi Republikan DPR AS, Tom Emmer, mengatakan, mendukung penyelidikan tidak berarti menyokong pemakzulan. ”Jika ada bukti pengkhianatan, penyuapan, kejahatan berat, atau pelanggaran ringan, proses pemakzulan akan dipertimbangkan,” kata Emmer.
Sejawat Emmer, Tom Cole, menyebut pemungutan suara kemarin sebagai langkah prosedural memperkuat kewenangan penyelidikan DPR. Resolusi memberi DPR kewenangan penuh untuk memanggil paksa para pihak yang dianggap terkait penyelidikan.
”Sejak September, DPR telah terlibat dalam penyelidikan pemakzulan, memeriksa apakah terdapat cukup alasan bagi DPR untuk menggunakan kekuasaan konstitusional untuk memakzulkan presiden AS,” ujarnya.
AFP / MANDEL NGAN
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Kongres AS mengesahkan dana bantuan untuk Ukraina, Rabu (6/12/2023), di Washington DC, AS. Pada 13 Desember 2023, DPR AS mengesahkan resolusi untuk penyelidikan awal yang bisa mengarah ke pemakzulan Biden.
DPR sudah lebih dari setahun mencari cara memakzulkan Biden. Salah satu melalui kasus Hunter Biden. Anak Presiden AS itu diduga memanfaatkan ayahnya untuk mendapat keuntungan pribadi.
Republikan juga berusaha mencari bukti intervensi Biden pada proses penyelidikan terhadap Hunter. Upaya lain, Republikan mencari tahu apakah Biden pernah salah mengelola dokumen rahasia negara.
Upaya itu diduga untuk membalas Biden dan Demokrat atas kasus yang tengah membelit mantan Presiden AS Donald Trump. Salah satu kasus Trump adalah dugaan pencurian dokumen rahasia negara.
Tumpukan bukti
Koran The New York Times mencatat, Republikan telah memiliki 36.000 halaman bukti transaksi keuangan dan 2.000 lembar dugaan bukti transaksi mencurigakan. Selain itu, ada pula rekaman kesaksian dari sejumlah pihak soal Hunter.
Sejauh ini, tidak ada satu pun berkas dan kesaksian itu cukup dijadikan dasar memakzulkan Biden. Transaksi-transaksi malah menunjukkan Biden sering meminjamkan uang ke anak-anaknya.
Biden tidak tinggal diam dengan semua manuver Republikan. Penyelidikan untuk pemakzulannya disebut Biden sebagai bukti keegoisan Republikan. ”Daripada melakukan pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan, mereka memilih membuang-buang waktu untuk aksi politik tak berdasar yang bahkan diakui oleh Partai Republik di Kongres tidak didukung oleh fakta,” ujarnya. (AFP/REUTERS/AP)
