PBB Tunjuk Koordinator Khusus Kemanusiaan Gaza

Sigrid Kaag, diplomat asal Belanda, sudah sangat berpengalaman menangani persoalan kemanusiaan di Timur Tengah.

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Raja Belanda Willem-Alexander (ketiga dari kanan) bersama istrinya Ratu Belanda Maxima (kedua dari kanan), berfoto bersama Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto (paling kanan), dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangaan Kooperasi Belanda Sigrid Kaag (keempat dari kanan), pada acara Forum Bisnis Indonesia-Belanda di Jakarta, Selasa (10/3/2020). Pada acara ini mengemuka bahwa kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.

NEW YORK, RABU — Setelah dua bulan, tidak ada tanda perang Gaza akan berakhir. Jutaan warga hidup dalam kesulitan akibat perang tersebut. Sementara bantuan kemanusiaan sulit masuk ke Gaza.

Karena itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres menunjuk koordinator khusus kemanusiaan di Gaza. Ia memilih mantan Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag untuk mulai menjabat pada 8 Januari 2024.

”Tugas Koordinator Khusus Kemanusiaan bukan memediasi perundingan damai. Ia mengemban amanat untuk memfasilitasi, membangun jejaring, mengawasi, dan memastikan kelancaran segala pemenuhan kebutuhan kemanusiaan bagi warga Gaza,” kata Guterres, Rabu (27/12/2023) di New York, Amerika Serikat.

Baca Juga: Antisipasi Perluasan Perang Gaza, Indonesia Siapkan Evakuasi Lanjutan

Dalam resolusi Dewan Keamanan PBB pada akhir pekan lalu, penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi sorotan. Sekjen PBB diminta menunjuk koordinator untuk melancarkan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Kaag bukan wajah baru untuk isu Timur Tengah. Ia mengawali karier di PBB dan ditugaskan di Sudan pada 1994. Sebelum terjun ke dunia politik praktis, Kaag pernah menjabat sebagai Direktur Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) wilayah Timur Tengah.

Diplomat yang fasih berbahasa Arab ini juga pernah menjadi Koordinator Khusus Kemanusiaan PBB di negara-negara Timur Tengah yang dilanda konflik. Pada periode 2013-2014 ia menjadi koordinator khusus kemanusiaan untuk Suriah dan di periode 2015-2017 untuk Lebanon.

KOMPAS

Sigrid Kaag, mantan Wakil Perdana Menteri Belanda ditunjuk sebagai koordinator bantuan kemanusiaan PBB untuk Gaza, Selasa (26/12/2023). Kaag diperkirakan akan mulai bekerja pada 8 Januari 2024.

Terkait Palestina, Kaag memiliki hubungan pribadi dengan negara tersebut. Suaminya, Anis Al-Qaq, terafiliasi dengan partai politik Fatah yang memerintah di Tepi Barat.

Al-Qaq, dilansir dari laman Forum for Peace, menjabat sebagai Wakil Menteri Perencanaan Nasional Palestina periode 1994-2003 di bawah Presiden Yasser Arafat. Setelah itu, ia menjadi Duta Besar Palestina untuk Swiss hingga 2009.

Keluar kabinet

Melalui akun media sosialnya, Kaag mengumumkan mundur dari kabinet Belanda. ”Perdamaian, keamanan, dan keadilan selalu menjadi motivasi saya. Posisi ini saya terima dengan harap bisa memberi sumbangsih untuk masa depan yang lebih baik,” cuitnya.

Baca Juga: Israel-Hamas Cuek pada Usulan Damai Mesir

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Belanda tanggal 9 November 2023, Kaag mengatakan bahwa Israel berhak ada sebagai negara dan membela diri atas serangan kejut Hamas 7 Oktober 2023. Akan tetapi, pembelaan diri suatu negara wajib mengikuti hukum internasional dengan memenuhi segala unsur kemanusiaan.

”Tragedi kemanusiaan ini menyakiti warga sipil Palestina dan Israel. Kita harus mengutamakan jeda kemanusiaan sebelum kita semua meragukan manusia dan kemanusiaan kita sendiri. Solusi dua negara merdeka hanya bisa dicapai apabila kemanusiaan diutamakan,” tutur mantan pejabat senior di UNRWA—organisasi PBB yang menyalurkan bantuan ke Palestina—itu.

Gaza kelaparan

Ia ditunjuk kala kondisi di Gaza semakin memburuk. Data PBB mengatakan bahwa 2,3 juta warga Gaza kehilangan tempat tinggal.

Infografik Sejumlah Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB Terkait Krisis Gaza 2023

Serbuan Israel melalui udara dan tembakan rudal telah menewaskan 20.900 orang yang duapertiga di antara mereka adalah perempuan dan anak-anak. Rumah sakit tidak bisa memberi layanan kesehatan memadai karena tidak ada fasilitas dan beberapa sudah diduduki oleh tentara Israel.

Di luar jumlah itu, PBB mencatat ada 576.000 warga Palestina di ambang kelaparan akut. Dari jeda kemanusiaan yang telah dijalankan, hanya 10 persen pangan yang diterima masyarakat Gaza dari jumlah kebutuhan. Harus ada cara agar bantuan-bantuan tersebut bisa tepat guna dan tepat sasaran.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan genosida atas bangsa Palestina. Adapun Netanyahu mengatakan pasukan Israel tidak akan berhenti sebelum Hamas benar-benar musnah dari Gaza. Kelompok itu menjadi otoritas di Gaza sejak memenangi pemilihan umum 2006. (AP)