Orang Muda Tak Puas dengan Visi Politik Luar Negeri Para Calon Presiden

Hanya 39,8 persen Gen-Z sudah mantap pilihannya di Pemilu 2024. Para capres belum bisa meyakinkan mayoritas orang muda.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Debat ketiga kandidat Pemilihan Presiden 2024 di Jakarta, Minggu (7/1/2024), dihadiri para calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Para calon Presiden Indonesia telah memaparkan visi politik luar negeri di berbagai kesempatan. Lewat paparan itu, mereka berharap bisa menarik suara para pemilih, termasuk orang muda.

Dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024, ada 46,8 juta pemilih berusia maksimal 29 tahun. Kelompok usia yang kerap disebut sebagai Gen-Z atau generasi Z ini merupakan kelompok pemilih terbanyak ketiga.

Kelompok usia pemilih paling banyak adalah generasi milenial atau berusia antara 30 tahun hingga 44 tahun di Pemilu 2024. KPU mencatat ada 66,8 juta pemilih di kelompok milenial. Sementara dengan jumlah 57,4 juta, kelompok pemilih generasi X menjadi terbanyak kedua.

Baca juga: Orientasi Pemilih Gen Z Sudah Kokoh, tetapi Mudah Rapuh

Dalam jajak pendapat Litbang Kompas pada Desember 2023 terungkap, hanya 39,8 persen Gen-Z sudah mantap pilihannya di Pemilu 2024. Sisanya, masih mungkin mengubah pilihan saat pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024.

Isu krisis iklim kan isu global. Akan tetapi, tadi di visi-misi capres enggak disinggung.

Para Gen-Z mempertimbangkan berbagai hal, termasuk visi politik luar negeri (polugri) para capres. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, Gen-Z menilai para capres dan timnya belum bisa membumikan visi polugri dalam konteks pemilih muda.

Kegelisahan pemilih muda, antara lain, terekam di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Senin (8/1/2024), juru bicara para capres hadir di salah satu ruangan kampus itu.

MEDIA SOSIAL HARIAN KOMPAS/ANTONIUS SULISTYO PRABOWO

Menghadapi fenomena pemilih muda di Pemilu 2024, Harian Kompas melalui Kompas Muda menginisiasi program #MudaMemilih sebagai edukasi dan literasi tentang Pemilu 2024. Program ini resmi diluncurkan di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Muhammad Khalid mewakili tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwakili Hamdan Hamedan. Adapun Christian Guntur Lebang mewakili tim Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Mahasiswi FISIP UI, Stephanie Lidya Nashirah Suprapto, dan Koordinator Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UI, I Gusti Agung Rama Raditya, menjadi penanggap para juru bicara itu. Mahasiswi S-2 Hubungan Internasional Rachel Kumendong juga ikut acara itu.

Perhatian pemuda

Stephanie mengatakan, perhatian anak muda, antara lain, ialah isu krisis iklim. Sebab, Bumi telah memasuki fase serius dengan cuaca ekstrem jamak terjadi di mana-mana. Jika manusia tidak bisa membalikkan titik kritis Bumi per 2030 dengan cara menurunkan suhu 1,5 derajat celsius, bisa terjadi kerusakan yang tidak bisa diperbaiki.

”Nanti yang harus hidup di Bumi yang rusak parah kan kami. Padahal, kebijakan merusak atau menyelamatkan alam itu yang membuat pemerintah. Isu krisis iklim kan isu global. Akan tetapi, tadi di visi-misi capres enggak disinggung,” ujar Stephanie.

Baca juga: Pemilih Muda Menanti Solusi Masalah Ketenagakerjaan dari Capres

Ia mengkritisi kebijakan saat ini yang membebankan pengurangan emisi kepada masyarakat dengan cara mengiklankan pembelian kendaraan listrik. Akar masalah adalah emisi terbesar yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batubara seolah tidak diacuhkan.

Sementara itu, Rama mengkritisi ketiadaan pembahasan isu hak asasi manusia (HAM). ”Apakah para capres ada niatan untuk meratifikasi Statuta Roma sehingga Indonesia benar-benar bisa menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat, misalnya di Timor Timur dan di 1998?” tanyanya kepada para juru bicara.

Ia menilai, para capres belum serius soal HAM. Bagi para capres, HAM masih bertingkat. Padahal, seharusnya setiap orang sama hak asasinya. ”Ada pihak yang diutamakan haknya dan ada pihak yang tidak dianggap haknya,” katanya.

KOMPAS

Pemilu 2024 sudah di depan mata, lebih kurang 1,5 bulan lagi, sekitar 204 juta warga Indonesia akan menggunakan hak pilihnya guna menentukan sosok pemimpin yang bakal menakhodai negeri ini selama lima tahun ke depan. Pemilihan Umum 2024 diperkirakan menandai sejumlah perubahan penting dalam lanskap politik Indonesia. Terutama, kehadiran sebagian besar pemilih muda yang akan menentukan pendulum kepemimpinan pemerintahan selanjutnya.

Menanggapi Rama, Kholid menyebut sudah ada undang-undang HAM. ”Soal Statuta Roma harus dibahas lebih lanjut, yang penting adalah jaminan dari non-intervensi dari pihak luar,” ujarnya.

Menurut Rama, jawaban itu menggambarkan belum ditanggapinya HAM serius oleh pemerintah sekarang maupun para capres. Ia juga melihat dari jawaban para juru bicara terkait pertanyaan mengenai kasus penyerangan tempat penampungan pengungsi Rohingya oleh sekelompok mahasiswa di Aceh.

Hamdan mengatakan, karena Indonesia tidak meratifikasi konvensi mengenai pengungsi, yang bisa dilakukan kepada para pengungsi mana pun ialah memberi mereka makan lalu dikirim pergi. Sementara Guntur menyebut, pengungsi bisa ditampung di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk sementara.

Baca juga: Kaum Muda dan Pendangkalan Politik

Adapun Kholid mengutarakan, pengusiran orang Rohingya dipicu informasi palsu. Bahkan, akun pribadi Anies, Imin, dan tim kampanyenya juga diserang oleh informasi itu.

Aspek militer

Sementara Rachel melihat aspek militer masih menjadi perhatian bagi para capres. Ganjar-Mahfud berencana melakukan penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Cita-citanya, kapal Bakamla bisa berpatroli di Laut Natuna Utara dengan didampingi kapal kargo pengangkut logistik sehingga tidak perlu bolak-balik ke pangkalan. Ada juga niat untuk menambang cadangan gas di perairan tersebut.

Tim Prabowo-Gibran berpendapat, ketahanan militer tidak bisa dilepaskan dari ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian, pengadaan senjata menjadi aspek penting. Demikian pula untuk menanggapi pengaruh asing terhadap isu kemerdekaan Papua. Menurut Hamdan, rencananya dengan menambah beasiswa putra daerah yang cemerlang.

KOMPAS

Para pemilih muda, generasi milenial, dan generasi Z berusia 19 hingga 37 tahun bakal mendominasi suara dalam pemilihan presiden 2024. Sebanyak 60 persen dari 204 juta pemilih atau sekitar 114 jiwa adalah para pemilih muda. Lalu, bagaimana preferensi mereka terhadap calon pemimpinnya?

Rachel yang meneliti mengenai terorisme berpendapat, tanggapan para juru bicara masih bagaikan pemadam kebakaran. Hal itu antara lain tertuju pada pernyataan Guntur. Menurut Guntur, persoalan deradikalisasi adalah kurangnya biaya pemantauan orang-orang yang sudah dilepaskan dari doktrin radikalisme.

Rachel memandang itu kurang tepat. ”Kita masih menganggap terorisme itu karena pengaruh asing. Belum melihat bahwa Indonesia itu penghasil teroris. Kebijakannya masih berat di penindakan, belum banyak bicara soal pencegahan,” tutur Rachel.

Baca juga: Pemilih Bimbang Turut Menentukan Hasil Pemilu 2024

Padahal, isu terorisme tidak hanya soal keamanan dan pertahanan. Ada isu pendidikan nasional yang bersinergi dengan polugri menempatkan masyarakat Indonesia sebagai warga dunia. Harus ada rancangan cara menghadapi disrupsi internal maupun global tanpa menggoyahkan kepercayaan masyarakat kepada bangsanya.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, Stephanie Lidya Nashirah Suprapto dan I Gusti Agung Rama Raditya, menjadi penanggap dalam pemaparan politik luar negeri oleh juru bicara muda para calon presiden di Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Stephanie Lidya Nashirah Suprapto

Isu-isu yang disampaikan enggak nyambung dengan kebutuhan anak muda. Nanti yang harus hidup di Bumi yang rusak parah kan kami. Padahal, kebijakan merusak atau menyelamatkan alam itu yang membuat pemerintah. Isu krisis iklim kan isu global, tetapi tadi di visi-misi capres enggak disinggung.

DOKUMENTASI PRIBADI/M THAHA

M Thaha

M Thaha

Kurang tegas dan kurang berani mengambil kebijakan dan keputusan untuk kepentingan nasional kita sehingga menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran. Setiap perwakilan kita di luar negeri harus berani dan gigih mengambil kebijakan atau keputusan untuk kepentingan nasional kita ke depannya.

DOKUMENTASI PRIBADI/AFIFAH NUR RAHMA PUTRI

Afifah Nur Rahma Putri

Afifah Nur Rahma Putri

Kalau menurut saya, politik luar negeri Indonesia masih terus harus diperbaiki lagi. Saya asal Indonesia yang ingin bekerja ke Taiwan pada 29 Januari 2024. Cuma, visa saya belum keluar dan belum jadi. Padahal, saya tidak pernah punya tindakan kriminal.

DOKUMENTASI PRIBADI/HAFIZ

Hafiz

Hafiz

Di luar negeri sangat merakyat dan adil untuk semua golongan tanpa banyak yangg korupsi. Tidak seperti di Indonesia hanya mementingkan jabatan mereka. Sangat bagus dan adil tidak ada suap menyuap. Harus dicontoh untuk Indonesia dengan kinerja politik luar negeri.

DOKUMENTASI PRIBADI/ALBERTA PRABARINI

Alberta Prabarini

Alberta Prabarini

Akses mengurus visa cenderung menguntungkan orang-orang yang ada di kota besar, seperti Jakarta. Sementara yang di daerah kurang difasilitasi. Saat harus menjalani visa medical check up di rumah sakit yang dirujuk, padahal jarak rumah sakit sangat jauh dari rumah dan biayanya mahal.

DOKUMENTASI PRIBADI/TASAMSYAH

Tasamsyah

Tasamsyah

Terbatasnya akses diplomatik dan ketatnya kebijakan luar negeri. Semoga Indonesia dapat menjadi kekuatan positif dalam menjaga stabilitas global, memajukan kepentingan nasional, berkontribusi pada pembangunan dunia secara inklusif.