Thaksin Dibebaskan, Simbol Rekonsiliasi Politik Thailand
Pembebasan bersyarat mantan PM Thaksin Shinawatra mengindikasikan perubahan peta politik di negeri itu.
Oleh
IRENE SARWINDANINGRUM
·3 menit baca
BANGKOK, SELASA — Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman penjara selama 6 bulan. Pembebasan itu dinilai sebagai simbol rekonsiliasi partai populis dengan kelompok konservatif yang didukung militer dan menggulingkan Thaksin melalui kudeta.
Thaksin (74) dijatuhi hukuman penjara 8 tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sekembali dari pengasingan pada Agustus 2023. Namun, beberapa hari kemudian, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn memotong hukumannya menjadi 1 tahun. Dengan pembebasan bersyarat, Thaksin bisa bebas akhir pekan ini.
Menteri Kehakiman Thailand Tawee Sodsong mengatakan, Thaksin merupakan salah satu dari 930 tahanan yang diberikan pembebasan bersyarat. ”Dia termasuk dalam kelompok dengan kondisi kritis atau berusia di atas 70 tahun. Dia akan dibebaskan setelah enam bulan secara otomatis,” kata Tawee, Selasa (13/2/2024).
Baru semalam menjalani hukuman di penjara, Thaksin dipindahkan ke rumah sakit dengan alasan kesehatan yang buruk. Sejak itu, Thaksin dirawat di rumah sakit polisi di Bangkok dan menjalani hukumannya di sana.
Sejumlah pihak menilai, Thaksin memperoleh hak istimewa dengan menjalani hukuman di rumah sakit. Hal ini juga menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada kesepakatan politik antara partainya dan militer.
Dia termasuk dalam kelompok dengan kondisi kritis atau berusia di atas 70 tahun. Dia akan dibebaskan setelah enam bulan secara otomatis.
Thaksin mengasingkan diri sejak 2008. Ia secara sukarela kembali ke Thailand, bersamaan dengan terpilihnya Srettha Thavisin sebagai PM Thailand. Srettha berasal dari partai Pheu Thai, reinkarnasi dari partai pimpinan Thaksin, Thai Rak Thai.
Putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, memimpin Pheu Thai. Srettha juga mendapat dukungan dari partai-partai yang memiliki hubungan dengan militer untuk menjabat perdana menteri.
Kepada wartawan setelah rapat kabinet, Srettha mengatakan, pengampunan bagi Thaksin sejalan dengan aturan lembaga pemasyarakatan karena telah menjalani masa hukuman. Srettha memuji Thaksin sebagai ”salah satu perdana menteri paling populer dalam sejarah politik Thailand” dan seseorang yang telah lama bekerja bagi kebaikan negara.
”Thaksin adalah perdana menteri kami selama bertahun-tahun. Ia masih dipuja oleh banyak orang,” katanya.
Thaksin belum bebas dari semua tuntutan hukum. Pekan lalu, para pejabat Thailand membuka kembali penyelidikan kasus tuduhan penghinaan terhadap kerajaan yang ditimpakan kepada Thaksin sembilan tahun lalu. Jika Kejaksaan Agung Thailand memutuskan untuk mendakwa Thaksin, ia bisa ditahan lagi segera setelah dibebaskan.
Thaksin membantah tuduhan tersebut. Ia menulis surat kepada Jaksa Agung untuk meminta perlakuan adil.
Dari taipan telekomunikasi, Thaksin menggunakan kekayaannya untuk membangun partai politik yang populer. Ia menjabat sebagai PM Thailand dari tahun 2001 hingga 2006. Kekuasaannya berakhir saat digulingkan melalui kudeta militer.
Ia meninggalkan negaranya pada 2008 untuk menghindari penangkapan. Namun, para pendukungnya tetap menjadi kekuatan utama dalam politik Thailand. Selanjutnya, kakak perempuannya, Yingluck Shinawatra, menjadi perdana menteri dari tahun 2011 hingga 2014.
Yingluck meninggalkan jabatannya beberapa pekan sebelum kudeta militer lainnya. Sejak itu, junta militer memegang kekuasaan Thailand hingga pemilu tahun lalu.
Thaksin adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Thailand. Selama sekitar 20 tahun terakhir, politik Thailand diwarnai oleh perebutan kekuasaan antara penguasa yang didukung militer dan Thaksin serta pendukungnya.
Ia dicintai oleh jutaan warga perdesaan karena kebijakan yang populis pada awal 2000-an. Namun, ia dicerca kelompok kerajaan dan pro-militer.
Partai-partai yang didukung militer kalah dalam perolehan suara dalam pemilihan umum tahun lalu. Namun, kelompok konservatif itu diyakini lebih menyukai rekonsiliasi dengan kelompok Thaksin untuk menjaga agar Partai Bergerak Maju yang lebih progresif tidak bisa berkuasa.
Partai Bergerak Maju menempati posisi pertama dalam perolehan suara pemilu. Namun, partai yang digawangi anak-anak muda ini dihalangi untuk berkuasa dengan cara anggota Senat yang ditunjuk militer menolak menyetujui calon perdana menteri dari partai tersebut. (AP/AFP/REUTERS)