Menakar Dampak Sanksi Baru Barat ke Iran
Dengan sanksi lama yang masih berlaku, sanksi tambahan dari Barat diprediksi tak banyak lagi menambah tekanan ke Iran.
Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan sanksi baru terhadap Iran atas serangannya ke Israel. Langkah yang sama akan dilakukan Uni Eropa. Namun, sanksi baru negara-negara Barat ke Iran ini dinilai tak akan banyak berpengaruh.
Hal ini karena sanksi baru tersebut hanya dijatuhkan pada perusahaan-perusahaan dan bidang yang sebelumnya pun sudah terkena sanksi dari Amerika Serikat. Selain itu, sejumlah individu yang menjadi sasaran sanksi baru AS diduga kuat tak memiliki aset di wilayah yurisdiksi AS.
Baca juga: Teheran Tetap Ingin AS Cabut Sekaligus Semua Sanksi atas Iran
Sanksi baru AS dan Inggris ke Iran mulai diberlakukan pada Jumat (19/4/2024). Sanksi baru tersebut merupakan balasan terhadap serangan Iran ke Israel yang dikhawatirkan memicu perang di Timur Tengah meluas.
Sejauh ini, Iran belum berkomentar mengenai sanksi baru tersebut. Teheran justru menggelar parade senjata yang memamerkan pesawat nirawak (drone)dan rudal balistik pada pekan ini.
Saat berbicara di forum mengenai Timur Tengah di Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian hanya mengulang peringatan bahwa Teheran akan membuat Israel menyesali setiap serangan balasan terhadap Iran.
Serangan langsung Iran yang pertama ke Israel pada 13 April itu, katanya, merupakan balasan Teheran terhadap serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Dua jenderal Iran tewas akibat serangan tersebut.
”Jika rezim Israel menggunakan kekuatan dan melanggar kedaulatan kami, Republik Islam Iran tidak akan ragu sedikit pun untuk menegaskan hak-haknya, memberikan tanggapan yang tegas dan tepat, dan membuat rezim menyesali tindakannya,” katanya.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan, sanksi dari Inggris dimaksudkan untuk semakin membatasi kemampuan Iran mengganggu stabilitas kawasan. Sanksi baru Inggris diberlakukan pada 13 pihak, di antaranya beberapa cabang militer Iran dan individu yang terlibat dalam industri drone dan rudal balistik Iran.
Baca juga: AS Bahas Sanksi Baru bagi Iran, Israel Belum Putuskan Serangan Balasan
Sementara di AS, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS (OFAC) menargetkan 16 orang dan dua entitas di Iran yang memproduksi mesin penggerak drone yang digunakan untuk menyerang Israel, 13 April 2024.
Selain itu, OFAC juga memberikan sanksi kepada lima perusahaan yang terlibat dalam produksi baja dan tiga anak perusahaan pembuat mobil Iran, Bahman Group. Sanksi terhadap Bahman Group didasarkan pada tuduhan bahwa perusahaan itu mendukung militer Iran dan kelompok lain yang terkena sanksi. Sejauh ini belum ada komentar dari Bahman Group.
Presiden AS Joe Biden mengatakan, ia mengarahkan Departemen Keuangan AS untuk terus menjatuhkan sanksi guna menekan industri militer Iran. ”Biarlah jelas bagi semua pihak yang mendukung serangan Iran, kami tidak akan ragu mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban Anda,” kata Biden dalam pernyataan.
Saya tidak ingin melebih-lebihkan, tetapi kita berada di ambang perang, perang regional di Timur Tengah, yang akan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia, dan khususnya ke Eropa. Jadi, hentikan.
Selain itu, Departemen Perdagangan AS juga memperketat akses Iran untuk memperoleh mikroelektronika kelas komersial. Pengetatan ini berlaku untuk barang-barang yang diproduksi menggunakan teknologi AS meskipun dibuat di luar AS.
Sanksi baru AS itu disebutkan untuk mencegah serangan di masa depan. Di Capitol Hill, para anggota Kongres AS juga tengah mendorong undang-undang untuk memberi sanksi finansial terhadap Iran dan para pemimpinnya.
Awal pekan ini, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, AS telah berupaya mengurangi kemampuan Iran untuk mengekspor minyak. ”Mungkin masih banyak lagi yang bisa kami lakukan,” katanya.
Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel mengatakan, AS menerapkan kembali pembatasan perjalanan terhadap delegasi Iran di PBB. Sanksi ini membuat para delegasi Iran di PBB tak bisa dapat bepergian lebih dari radius dua blok dari Markas Besar PBB. Pembatasan ini diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, tetapi dicabut sejak awal oleh pemerintahan Biden.
Baca juga: Iran Serang Israel, Konflik Dikhawatirkan Meluas
Senada dengan sekutunya, para pemimpin Uni Eropa menyatakan tengah membahas sanksi baru terhadap Iran. Sanksi baru Uni Eropa menargetkan pengiriman drone dan rudal kepada kelompok proksi Iran di Gaza, Yaman, dan Lebanon.
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell mengatakan, sanksi UE terhadap Iran akan diperkuat dan diperluas. Hal ini untuk menghukum Teheran dan membantu mencegah serangan ke Israel di masa mendatang.
Pada saat yang sama, katanya, Israel perlu menahan diri. Saat ini, dunia tengah di ambang perang. ”Saya tidak ingin melebih-lebihkan, tetapi kita berada di ambang perang, perang regional di Timur Tengah, yang akan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia, dan khususnya ke Eropa. Jadi, hentikan,” katanya.
Sanksi lama
Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi pada sekitar 600 entitas dan warga Iran, mulai dari bank sentral, pejabat pemerintah, hingga produsen drone serta penukaran uang. Sanksi lama yang masih berlaku itu dijatuhkan dengan tuduhan mereka mendukung Garda Revolusi Iran dan kelompok asing seperti Hamas, Hezbollah, dan Houthi.
Selain itu, sejak beberapa puluh tahun lalu, AS juga telah berupaya membatasi pendapatan Iran dari penjualan minyak dan produk minyak bumi lainnya.
Richard Goldberg, mantan direktur penanggulangan senjata pemusnah massal Iran di Dewan Keamanan Nasional pada masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump, menyebut sanksi baru tersebut penting, tetapi tidak berdampak.
Sanksi baru itu memberlakukan pembatasan pada entitas yang terlibat dalam pembuatan rudal dan drone Iran. Selain itu juga memperkuat tindakan yang berdampak pada industri-industri utama yang sudah ada. Namun, kata Goldberg, sanksi baru ini tidak cukup kuat untuk memaksa Iran mengubah perhitungan mereka.
Baca juga: Mahkamah Internasional Dengarkan Keluhan Teheran soal Sanksi Nuklir AS
Daniel Pickard, ahli hukum terkait sanksi di Buchanan, Ingersoll & Rooney di Washington, meyakini, sanksi baru itu tidak dapat menghentikan peran Iran sebagai penyandang dana kelompok-kelompok yang selama ini menjadi proksi Iran.
Namun, idenya cukup kuat, yaitu memisahkan Iran dari sistem keuangan internasional. ”Hanya diperlukan satu dorongan lagi agar perekonomian Iran mengalami kemerosotan yang tidak dapat dihentikan,” katanya. (AP/AFP/REUTERS)