Norwegia-Indonesia Memperjuangkan Solusi Dua Negara
Norwegia optimistis solusi dua negara segera terwujud. Keamanan Israel terjamin dan negara Palestina terwujud
Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik memaparkan hubungan bilateral Indonesia-Norwegia di Jakarta, Senin (29/4/2024).
JAKARTA, KOMPAS — Norwegia optimistis kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza akan terwujud dalam waktu tidak lama. Begitu pula dengan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.
Menurut Norwegia, solusi dua negara memberikan ”keuntungan”, baik untuk Israel maupun Palestina. Israel akan memperoleh keamanan dan negara Palestina akan terwujud. Namun, untuk mewujudkannya, perlu dialog. ”Untuk jangka panjang, kami relatif optimistis gencatan senjata segera terwujud. Ini momentum bagi proses perdamaian dan solusi dua negara. Namun, tetap harus ada dialog. Tidak ada alternatif lain. Satu-satunya mengakhiri konflik dengan solusi dua negara,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik ketika ditemui di kediaman Duta Besar Norwegia Rut Kruger Giverin, Senin (29/4/2024).
Baca juga: UNRWA, Napas Hidup Palestina, dan Langkah Tega Negara-negara Barat
Untuk menggerakkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina, lanjut Kravik, saat ini sedang berlangsung pembicaraan antara Norwegia dan Arab Saudi. Norwegia ingin melanjutkan upaya mewujudkan solusi dua negara seperti yang direncanakan dalam Perjanjian Oslo.
Konflik di Gaza memunculkan kembali aspirasi solusi dua negara dan semakin banyak negara yang ikut mendorong, termasuk Norwegia dan Indonesia. Kravik yakin proses perdamaian kali ini akan bisa terwujud karena langkah-langkah jangka pendek sudah diambil.
Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik memaparkan hubungan bilateral Indonesia-Norwegia di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Di sisi lain Kravik mengakui upaya mendorong gencatan senjata tidak mudah. Selain terganjal hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa, belum ada kemajuan signifikan dalam pembicaraan tentang isu tersebut.
Meski demikian, komunitas internasional diminta untuk tidak berhenti mengadvokasi dan bekerja sama dengan negara yang sepemikiran. Dia mengingatkan Hamas tetap harus dilibatkan dalam dialog gencatan senjata.
”Saat ini sedang ada diskusi antara Hamas dengan Mesir, Qatar, dan Norwegia untuk mencari jalan tengah demi mewujudkan gencatan senjata. Memang susah karena Israel masih mau menyerang Gaza terus. Hamas juga tidak mau menyerahkan sandera jika Israel masih terus menyerang,” kata Kravik.
Baca juga: Hadapi Kebrutalan Aparat, Unjuk Rasa Mahasiswa di AS Kian Membara
Pada kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan solusi dua negara tetap harus menjadi panduan. Jika tidak, kemerdekaan Palestina tidak akan pernah terwujud.
Kerja sama
Retno berharap Norwegia dapat mengajak komunitas internasional, terutama negara-negara maju, untuk terus mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana Indonesia, Norwegia sejak awal juga terus berupaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
”Indonesia siap terus bekerja sama dengan Norwegia untuk Palestina. Norwegia berjuang dengan caranya sendiri dan kita pun begitu. Yang penting kita harus terus berkolaborasi,” kata Retno yang dijadwalkan bertemu Kravik pada Selasa (30/4/2024) pagi di kantor Menteri Luar Negeri RI, Jakarta.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F04%2F29%2Fe0c9b4a2-5122-4475-a33f-d7be9852bf65_jpg.jpg){kind=logo}
Seorang aktivis berorasi dalam protes di kampus Parkville Universitas Melbourne, Australia, Senin (29/4/2024), untuk meminta penghentian kerja sama dengan beberapa perusahaan yang memasok senjata ke Israel.
Retno juga mengharapkan Norwegia terus memperjuangkan kelancaran bantuan kemanusiaan untuk Gaza melalui jalur darat. Sebagai alternatif, saat ini sedang dicoba distribusi bantuan kemanusiaan melalui jalur laut.
Semua cara sedang diupayakan karena jumlah bantuan yang masuk masih sangat kurang. Retno mengapresiasi sikap Norwegia yang konsisten membantu rakyat Palestina dan tidak menghentikan bantuannya melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Baca juga: Empat Biro Deplu AS Sebut Israel Langgar HAM
Norwegia yang memimpin kelompok donor untuk Palestina (AHLC) mengajak para donor untuk melanjutkan bantuan mereka ke UNRWA. Tanpa dana dari UNRWA itu, rakyat Gaza terancam.
Seruan ini muncul pada Selasa atau sehari setelah kelompok peninjau independen menyatakan Israel belum memberikan bukti mendukung atas tuduhan bahwa UNRWA mempekerjakan 400 teroris. Namun, meski belum ada bukti, kelompok peninjau independen menemukan beberapa ”masalah terkait netralitas”.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F04%2F29%2F96eda524-8706-42a9-ac73-eaf1f58bd0a0_jpeg.jpg){kind=logo}
Ratusan mahasiswa menyanyikan slogan pembebasan Palestina dalam protes di kampus Parkville Universitas Melbourne, Australia, Senin (29/4/2024), untuk meminta penghentian kerja sama perguruan tinggi tersebut dengan beberapa perusahaan yang memasok senjata ke Israel.
Penyelidik internal PBB menyelidiki tuduhan Israel bahwa ada 12 anggota staf UNRWA yang ikut serta dalam serangan yang dilakukan Hamas, 7 Oktober lalu. Serangan ini yang memicu perang Israel-Hamas. Akibatnya, banyak negara donor menangguhkan atau menghentikan pendanaan sekitar 450 juta dollar AS.
Meskipun 10 negara telah mengakhiri penangguhan mereka, AS, Inggris, Italia, Belanda, Austria, dan Lituania hingga saat ini masih menunda pendanaan untuk UNRWA.
Baca juga: Hamas-Fatah Bertemu di China, Pemerintahan Persatuan Palestina Semakin Berpeluang Terbentuk
Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan itu tidak adil bagi 30.000 karyawan UNRWA dan pengungsi Palestina. Hanya karena segelintir karyawan, semua ikut menderita. ”Saya sangat senang negara-negara seperti Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Eslandia, Jepang, dan Swedia membatalkan keputusan mereka dan melanjutkan pendanaan untuk UNRWA. Saya harap negara-negara lain segera mengikuti,” kata Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide.
Pendapatan pajak
Dalam wawancara dengan Kravik dikatakan, Norwegia setuju membantu memfasilitasi transfer pendapatan pajak Otoritas Palestina yang ditahan Israel. Kerangka ini bertujuan untuk menyediakan pendanaan penting bagi Otoritas Palestina yang butuh uang.
Berdasarkan perjanjian perdamaian sementara pada 1990-an, Kementerian Keuangan Israel mengumpulkan pendapatan pajak atas nama Otoritas Palestina dan melakukan transfer bulanan ke Ramallah. Namun, terjadi perselisihan mengenai pembayaran tersebut setelah serangan 7 Oktober.
Kabinet Israel menolak untuk mentransfer sebagian dana yang digunakan Ramallah untuk membayar layanan dan karyawan di Gaza. Alasannya, uang tersebut dapat sampai ke Hamas. Memprotes tindakan tersebut, Otoritas Palestina menolak menerima pendapatan pajak apa pun yang sebagian besar merupakan anggaran tahunan Otoritas Palestina.
Bulan lalu, kabinet Israel menyetujui kerangka kerja di mana sebagian dana dari Gaza akan ditransfer ke Norwegia. Pihak Norwegia yang kemudian akan menyimpan dana tersebut sampai Israel menandatangani pencairan dana tersebut ke Otoritas Palestina. (REUTERS/AFP)
