Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor kunci dalam strategi pembangunan bangsa ke depan. Tantangan untuk mencapai SDM berkualitas ini masih besar, terutama tingginya prevalensi tengkes.
Oleh
Yovita Arika
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas pertama pemerintah menghadapi tantangan yang masih besar. Meski ada perbaikan, tetapi hingga kini capaian sejumlah indikator menuju SDM unggul masih rendah.
Tantangan terbesar adalah tingginya prevalensi tengkes (stunting) yang masih 27,67 persen per 2019. Meski turun 9,53 persen dibandingkan pada 2013, angka ini masih tinggi karena rata-rata 1 dari 3 anak berusia di bawah lima tahun mengalami tengkes. Karena itu, pemerintah menetapkan target yang sangat ambisius untuk menurunkan tengkes menjadi 14 persen pada 2024.
”Ini bukan pekerjaan mudah, perlu kontribusi dan kerja keras semua pihak, termasuk melalui pelaksanaan program keluarga berencana dengan segala dimensinya,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika membuka Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Selain tengkes, angka kematian ibu (AKI) masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Indonesia jauh tertinggal di antara negara-negara ASEAN dengan rata-rata AKI 40-60 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi (AKB) usia kurang dari 1 tahun juga masih 24 per 1.000 kelahiran, jauh di di atas Malaysia (6,7) dan Thailand (7,8).
Tantangan lainnya adalah rendahnya imunisasi bagi anak. Proporsi imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan turun dari 59,2 persen (2013) menjadi 57,9 persen (2018). Sementara proporsi anak yang sama sekali tak mendapat imunisasi naik dari 8,7 persen menjadi 9,2 persen. Penyebabnya antara lain adanya isu mengenai kehalalan vaksin meski Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang hal itu.
Percepatan
”Dari tantangan-tantangan tersebut, saya melihat bahwa program keluarga berencana makin dibutuhkan. Saya minta agar semua jajaran BKKBN menjadikan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas,” kata Ma’ruf.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dalam sambutannya, mengatakan, BKKBN bekerja di tingkat hulu agar bayi yang lahir dapat berkembang menjadi anak yang unggul, tidak cacat maupun tengkes. Untuk itu, ada empat hal yang menjadi fokus penanganan BKKBN, yaitu jarak persalinan/kelahiran yang rapat, jumlah kelahiran banyak, serta usia ibu melahirkan terlalu muda dan juga terlalu tua.
Dari tantangan itu, saya melihat program keluarga berencana makin dibutuhkan. Saya minta agar semua jajaran BKKBN menjadikan percepatan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas.
”Empat hal itu sumber stunting. Jika empat hal itu bisa diatasi diharapkan juga angka kematian ibu maupun angka kematian bayi turut turun. Derajat suatu bangsa diukur dari sini. Saat ini ada 1,2 juta kader BKKBN di desa yang siap mendampingi ibu hamil, mengawal 1.000 hari pertama anak, juga mencegah stunting,” kata Hasto.
Hasto mengatakan, BKKBN mendukung dua agenda Prioritas Nasional. Pertama, meningkatkan SDM bermutu dan berdaya saing. Kedua, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter.
”Sejumlah terobosan-terobosan telah dilakukan BKKBN untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis IV Tahun 2020-2024,” kata Hasto.
Dia mengatakan, berbagai percepatan dilakukan BKKBN melalui lima Program Kerja Utama (Quick Wins) BKKBN Tahun 2020. Salah satunya adalah re-branding Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang sesuai dengan generasi milenial.
Wapres mengatakan, ”Saya mengikuti berbagai kampanye BKKBN terutama yang ditujukan untuk generasi milenial. Kampanye untuk menekan pernikahan dini ataupun untuk fertility control perlu digalakkan. Gunakan pendekatan lebih humanis, dekat dengan generasi muda dengan memanfaatkan teknologi media yang semakin maju.”
Dengan demikian, Wapres berharap ada perubahan perilaku generasi muda agar paham tentang kesehatan reproduksi. Perubahan perilaku ini akan tercapai jika terus dikampanyekan dengan menjangkau masyarakat secara luas dan tepat.