Ketua MPR Minta ”Rapid Test” Covid-19 Digelar Cepat dan Luas

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden yang memulai ”rapid test” Covid-19 secara massal. Namun, ia meminta pemerintah untuk menggelarnya dengan cepat dan secara luas, tidak hanya di Jakarta.

REUTERS/KIM KYUNG-HOON/FILE PHOTO

Dalam arsip foto ini terlihat staf medis yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan warga di kios-kios yang didirikan Pemerintah Korea Selatan di 50 titik. Warga bisa dengan cepat mengecek hanya dengan sistem drive through. Salah satu kios dibuka di Pusat Medis Yeungnam University di Daegu.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang memulai rapid test Covid-19 secara massal. Namun, Bamsoet, panggilan Bambang, meminta pemerintah untuk menggelarnya dengan cepat dan secara luas, tidak hanya di DKI Jakarta.

Penyelenggaraan tes cepat secara luas menjadi penting, menurut Bamsoet, karena banyaknya warga dari luar Jakarta yang sehari-hari beraktivitas di Jakarta.

”Maka, warganya juga harus segera di-rapid test. Saya percaya pemerintah bisa bergerak cepat karena kita berkejaran dengan waktu dimana nyawa menjadi taruhannya,” ujar Bamsoet, di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan pemerintah agar melakukan rapid test tanpa perlu membuat kegiatan yang memancing kerumunan warga. Tenaga medis dapat mendatangi langsung ke rumah-rumah warga.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai pertemuan pimpinan MPR dengan presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

”Hal ini untuk menghindari bercampurnya orang yang telah terpapar Covid-19 dengan yang masih sehat. Sebab, orang yang terlihat sehat pun sebenarnya bisa berperan sebagai carrier Covid-19 dan bisa menularkan virus tersebut ke orang lain,” kata Bamsoet.

Baca juga: Memberi Contoh dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Apabila tes dapat dilakukan dengan masif, menurut Bamsoet, Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan yang dapat menanggulangi Covid-19 tanpa perlu menerapkan lockdown atau karantina wilayah.

”Dalam sebulan, Korea Selatan bisa melakukan 320.000 tes kepada warganya secara gratis. Indonesia tak boleh kalah,” ujar Bamsoet.

Protokol segera dibuka

Secara terpisah, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah untuk segera menyusun panduan teknis penyelenggaraan tes cepat Covid-19 dan membaginya ke daerah.

Menurut Felly, hal itu akan menjadi acuan bersama bagaimana para pelaksana mempunyai standar yang jelas mengenai penanganan wabah hingga proses isolasi di rumah sakit rujukan.

Selain itu, perlu ada strategi khusus dalam penerapan tes massal ini tidak harus meniru persis apa yang sudah dilakukan Korsel. Sebab, menurut Felly, banyak karakteristik demografi yang berbeda antara Indonesia dan Korsel.

”Demografi dan geografis juga berpengaruh pada pelaksanaan rapid test massal virus korona ini. Pulau Jawa khususnya menjadi daerah dengan positif vorus korona terbanyak, dan penduduknya yang mencapai 141 juta orang, menyisirnya harus ada strategi khusus, juga protokol yang jelas,” ujar Felly.