Karantina Wilayah dan Operasional Angkutan Umum
Operator angkutan umum siap mengikuti rencana pemerintah bila dilakukan karantina kewilayahan. Belajar dari negara tetangga, penghentian angkutan umum efektif mengurangi penyebaran virus korona baru, penyebab Covid-19.
Operator angkutan umum siap mengikuti rencana pemerintah apabila dilakukan karantina kewilayahan. Belajar dari negara tetangga, penghentian angkutan umum efektif mengurangi penyebaran virus korona baru yang menyebabkan Covid-19.
Nadia Disposanjoyo dari Humas PT Transportasi Jakarta, Sabtu (28/3/2020), menjelaskan, apa pun kebijakan Pemprov DKI Jakarta akan diikuti. Sebab bus transjakarta adalah layanan masyarakat yang ditugaskan Pemprov DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Seiring dengan terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 337 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19, Transjakarta melakukan pembatasan operasional dengan hanya melayani penumpang di dalam koridor. Jam operasional berlangsung mulai pukul 06.00 sampai 20.00.
Selain itu, lanjut Nadia, pembayaran di halte sudah tidak dilayani, baik berupa top up maupun pembelian kartu perdana. ”Kami juga memprioritaskan keberangkatan tenaga medis yang menggunakan layanan transjakarta dengan tidak perlu mengantre dalam antrean penumpang,” katanya.
Kebijakan transjakarta sempat mengalami tarik ulur. Pada 16 Maret lalu, mereka hanya beroperasi di 13 rute dengan waktu operasional pukul 06.00-18.00. Sehari kemudian, jam operasional bus ditambah meskipun belum pulih benar.
Baca juga: Pemudik Berpotensi Diisolasi
Menurut Nadia, perubahan tersebut terjadi karena masyarakat butuh waktu untuk melakukan imbauan Pemprov DKI Jakarta mengenai bekerja dan beribadah di rumah untuk menekan penularan virus korona baru. Ketika diumumkan pertama kali, transjakarta menindaklanjuti hal itu dengan membatasi rute dan waktu operasional.
”Namun, masyarakat belum dapat langsung menerapkan hal tersebut dan perlu waktu untuk mempersiapkan diri dan tempat kerja terhadap kebijakan baru yang diambil pemerintah untuk menekan penularan Covid-19,” katanya.
Dia melanjutkan, kebijakan yang diterapkan saat ini sudah memadai dalam pembatasan sosial. Ia menyatakan, tidak ada lagi penumpang berdesakan di dalam bus.
Hal itu diakui penumpang bus transjakarta, Afridela Syafitri (25). Setiap hari kerja, ia naik di Halte Slipi Kemanggisan dan turun di Halte Mampang Prapatan. ”Jarak di halte dibatasi 1 meter, terus di dalam bus ada satu tempat duduk dikosongkan. Pengaturannya dijaga oleh petugas transjakarta,” katanya.
Dela yang bekerja sebagai karyawan bank di Jakarta Selatan ini mengaku aman dengan kondisi transjakarta saat ini. Anjuran bekerja dari rumah tidak membuat transjakarta seramai biasanya. ”Jadi lebih lapang, dan tidak lagi berdesak-desakan,” katanya.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga merekam penurunan secara tajam penumpang angkutan umum. Dalam seminggu terakhir (21-27 Maret 2020), jumlah penumpang bus transjakarta per hari rata-rata 170.000 orang. Hal itu sangat jauh menurun dibandingkan rata-rata penumpang per hari pada Januari 2020 yang mencapai 840.741 orang.
Adapun PT Kereta Commuter Indonesia selaku operator kereta rel listrik (KRL) commuter line siap menjalankan segala skenario yang disiapkan pemerintah apabila memberlakukan karantina kewilayahan. Selama ini, ketika belum ada karantina kewilayahan, penumpang KRL sudah terus menurun.
Vice President Corporate Communications PT KCI Anne Purba di Jakarta, Sabtu (28/3/2020), mengatakan, pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah untuk karantina kewilayahan. Selama aturan itu belum dikeluarkan, operasional KRL tetap berjalan normal. ”Kami tunggu PP resminya,” ujarnya.
Anne mengatakan, selama ini ketika belum diberlakukan karantina wilayah, penumpang KRL terus berkurang. Selama 10 hari terakhir misalnya, penumpang yang rata-rata setiap hari sekitar 1 juta orang turun menjadi sekitar 250.000 penumpang. Penurunan penumpang mencapai sekitar 70 persen, terlebih setelah ada imbauan bekerja dari rumah.
Awal pekan lalu, KCI sempat menurunkan operasional dari yang semula sejak pukul 04.00 hingga 24.00 menjadi pukul 06.00 hingga 20.00. KRL yang setiap hari melayani 991 perjalanan per hari di 80 stasiun dikurangi menjadi 713 perjalanan per hari.
Namun, kebijakan itu tidak berlangsung lama karena pada hari pertama pemberlakuannya, KCI mengevaluasinya dan memilih mengembalikan jadwal operasional seperti semua. ”Ada imbauan dari Pemda DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyamakan operasional transportasi publik,” ucap Anne.
Baca juga: Berdesakan di Kereta, Pemerintah Dinilai Tidak Belajar dari Kesalahan
Selama pandemi Covid-19, pihaknya terus mengingatkan seluruh pekerja agar mengikuti protokol yang sudah dibuat. Kepada petugas yang berhubungan langsung dengan penumpang harus menggunakan masker dan sarung tangan. Mereka juga diberi tambahan vitamin agar imunitas kuat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah pusat sedang menyusun payung hukum yang berkaitan dengan prosedur karantina kewilayahan untuk mencegah penyebaran virus korona baru di Indonesia. Pekan depan, aturan tersebut ditargetkan selesai disusun.
Karantina kewilayahan ini bukan menutup seluruh akses transportasi atau perdagangan. Menurut Mahfud, tak boleh ada penutupan jalur lalu lintas terhadap mobil atau kapal yang membawa kebutuhan pokok. Toko-toko atau supermarket yang diperlukan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari juga tak bisa sembarangan ditutup, tetapi tetap ada pengawasan yang ketat oleh pemerintah setempat.
Baca juga: Pemerintah Susun Payung Hukum Karantina Kewilayahan
Kebijakan untuk melakukan karantina kewilayahan sudah dilakukan sejumlah negara, seperti China, Italia, India, Inggris, Irak, dan Spanyol. Langkah itu diambil untuk mengurangi penyebaran virus korona.
Selama masa karantina kewilayahan, operasional transportasi umum di beberapa negara, seperti Italia dan Inggris, masih beroperasi. Di Italia, warga masih bisa menggunakan transportasi umum, sedangkan di Inggris hanya tenaga medis dan petugas di sektor kebutuhan dasar, seperti pemadam kebakaran, polisi, petugas kebersihan, penjaga toko bahan pangan, serta apotek yang dapat memanfaatkan akses tersebut. Adapun China, Spanyol, India, dan Irak memilih menghentikan seluruh layanan transportasi umum untuk mencegah pergerakan warganya.
Penghentian angkutan umum efektif
Kepala Bagian Transportasi Universitas Tarumanagara Leksmono Suryo Putranto, ketika dihubungi dari Jakarta, Sabtu (28/3/2020), menyatakan, kebijakan pembatasan sosial dan bekerja dari rumah, seperti yang berlaku saat ini belum optimal. Sebab, belum semua orang memenuhi aturan itu. Di sisi lain, sejumlah perusahaan masih tetap beroperasi lantaran belum ada imbauan keras dari pemerintah mengenai pembatasan pergerakan orang.
Dalam situasi semacam itu, pola pengurangan jam operasional dan pembatasan fisik di dalam angkutan umum, seperti yang ditetapkan operator angkutan umum di Jakarta, merupakan hal maksimal yang bisa dilakukan. ”Dengan beberapa kali percobaan, kebijakan yang kini diterapkan di bus transjakarta, KRL Commuterline, dan kereta MRT Jakarta, sudah merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan,” katanya.
Dia melanjutkan, operator angkutan umum harus berhenti operasi tatkala pemerintah menerapkan kebijakan karantina wilayah. Belajar dari Italia, lanjutnya, penerapan karantina wilayah di fase awal tidak diikuti dengan dengan penghentian transportasi umum.
”Makanya, ketika Italia memberhentikan angkutan umum, lebih mudah mengatur pergerakan orang walaupun sudah terlambat karena telanjur banyak korban meninggal dan yang terinfeksi virus korona baru,” katanya.
Berdasarkan data worldometers.info yang diakses Sabtu (28/3/2020) pukul 17.16, Italia memiliki 86.498 kasus infeksi dan 9.134 orang meninggal. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat daripada korban meninggal di China yang mencapai 3.295 orang.
Ketika Italia memberhentikan angkutan umum, lebih mudah mengatur pergerakan orang walaupun sudah terlambat karena terlanjur banyak korban meninggal dan yang terinfeksi virus korona baru.
Ketika angkutan umum dihentikan, lanjutnya, warga yang tetap harus keluar rumah, seperti petugas medis, bisa menggunakan angkutan khusus. Hal ini, misalnya, sudah dilakukan Transjakarta dengan menyediakan layanan bagi petugas medis di penginapan yang disediakan pemerintah provinsi. ”Dengan begitu, akan lebih mudah mengorganisasi petugas medis, baik secara kesehatan maupun dalam penentuan rute,” katanya.