3.140-4.000 Orang Menjalani Tes Cepat di Kalbar, 15 Orang Terpapar Virus Korona
Provinsi Kalimantan Barat memiliki 6.680 alat untuk tes cepat atau rapid test. Sejauh ini, rapid test sudah dilakukan kepada 3.140-4.000 orang. Sebanyak 15 orang di antaranya, hasil tes menunjukkan reaktif.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki sekitar 6.680 alat untuk tes cepat (rapid test). Sejauh ini, rapid test sudah dilakukan kepada 3.140-4.000 orang. Sebanyak 15 orang di antaranya hasil tesnya menunjukkan reaktif.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Senin (6/4/2020), menuturkan, alat rapid test yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar saat ini adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan 2.400. Kemudian dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalbar 880 serta akan ada 4.000 lagi yang datang beberapa hari ke depan.
Tracing sudah dilakukan kepada 3.140 orang. Bahkan hari ini saya minta semua petugas di lapangan seperti satuan polisi pamong praja dan kepolisian mengikuti rapid test sehingga total yang menjalani rapid test diperkirakan 4.000 orang. (Sutarmidji)
Kemudian, dari pengusaha peduli Kalbar ada 1.000. Pengadaan dari Pemprov Kalbar 1.400 yang didapat sehingga total jumlah rapid test yang ada 6.680. Dari total itu, sudah didistribusikan ke 14 kabupaten/kota sesuai yang diperlukan setiap wilayah karena ada yang merawat pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien positif.
Rapid test juga diberikan kepada rumah sakit-rumah sakit yang merawat pasien PDP dan positif. Tenaga medis yang merawat PDP termasuk PDP juga harus diperiksa. Tracing sudah dilakukan kepada 3.140 orang.
”Hari ini saya minta semua petugas di lapangan seperti satuan polisi pamong praja dan kepolisian mengikuti rapid test sehingga total yang menjalani rapid test diperkirakan 4.000 orang,” ujar Sutarmidji.
Dari hasil rapid test selama ini diketahui yang reaktif 15 orang yang tersebar di seluruh Kalbar. Sebanyak 15 orang yang hasil tesnya reaktif itu kebanyakan terpapar dari tempat yang dikunjungi di luar Kalbar.
Satu kluster
Sutarmidji menuturkan lebih lanjut, ada satu kluster yang kontaminasinya sudah antarpenduduk setempat. Ada seorang pengasuh pondok pesantren di Kalbar pernah perkunjung ke Malaysia. Saat pulang dinyatakan positif Covid-19. Sebelum yang bersangkutan meninggal, rapid test-nya belum keluar.
”Di situ ada lima pengasuh lainnya yang menurut hasil rapid test reaktif. Kemudian, ada 17 santri yang sekarang sudah pulang ke rumah orangtua masing-masing juga akan diperiksa. Jadi rangkaiannya panjang dan banyak,” papar Sutarmidji.
Bahkan, yang rentan juga sebetulnya petugas-petugas medis di puskesmas. Ketika menerima pasien, baik ada gejala Covid-19 maupun tidak, petugas medis harus menggunakan pelindung diri minimal masker dan sarung tangan.
”Saya akan berusaha membeli rapid test sebanyak mungkin, asalkan alatnya ada jual di pasar. Tenaga-tenaga di laboratorium juga rentan dan yang memandikan jenazah serta petugas pemakaman perlu rapid test,” ujarnya.
Pemprov Kalbar juga sudah mendapat bantuan dari Gugus Tugas Nasional berupa 4.000 alat pelindung diri (APD) coverall dan 20.000 masker pada Sabtu (4/4/2020). Bantuan itu sudah didistribusikan ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Ada juga yang didistribusikan ke petugas di pos lintas batas negara.
Perhotelan terpukul
Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor perhotelan dan restoran di Pontianak. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar Yuliardi Qamal mengungkapkan, tiga minggu terakhir pandemi Covid-19 sangat terasa bagi sektor perhotelan dan restoran.
”Di Pontianak saja sebagai barometer, tingkat hunian hotel turun 80 persen-85 persen,” ujarnya.
Bahkan, sudah ada beberapa hotel dan restoran yang menutup tempat usaha. Karyawan mereka dirumahkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasi yang dikeluarkan.
”Yang resmi melapor kepada PHRI Kalbar per Sabtu (4/4/2020) ada dua hotel yang tutup dan beberapa lagi restoran. Satu per satu menutup operasi tempat usahanya sementara waktu,” ungkapnya.
Yuliardi berharap ada keringanan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha hotel dan restoran, misalnya meliputi biaya pajak, listrik, air bersih, dan BPJS. Pihaknya juga berharap pandemi Covid-19 segera berakhir.